Kepahiangnews.com-Kepahiang – Kelangkaan gas LGP subsidi 3 kilogram kembali menjadi masalah klasik yang menghantui Kabupaten Kepahiang menjelang dan di awal Ramadhan. Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.Ip bahkan menduga kuat ada “permainan” di lapangan yang menyebabkan fenomena ini terus terjadi setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Menurut Bupati Zurdi, kuota alokasi gas LPG yang tersedia seharusnya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara data, ada alokasi 3.824 Metrik Ton atau MT pertahun, dan Kabupaten Kepahiang memiliki 106 ribu tabung gas LPG setiap bulan dari 2 agen MKA dan MBS. Diketahui untuk momen ramadhan stok ditambah 2.800 tabung khusus untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Namun, faktanya di awal Ramadhan ini, masyarakat masih kesulitan menemukan gas bersubsidi tersebut.
“Kelangkaan gas LPG ini merupakan masalah klasik, terus terjadi setiap hari besar keagamaan. Seharusnya di lapangan sudah melandai, terlebih kuota distribusi ada penambahan dan itu sangat cukup untuk kebutuhan masyarakat kita,” ujar Bupati Zurdi Nata di ruang kerjanya, Rabu (18/2/2026).
Tak hanya berhenti pada dugaan, Bupati Zurdi Nata langsung menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan penelusuran mendalam terhadap pangkalan-pangkalan gas LPG di wilayahnya. Data mencatat ada 179 pangkalan yang terdaftar di Kabupaten Kepahiang, yang seharusnya mampu mencakupi satu pangkalan per desa dan kelurahan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya: ada desa-desa yang justru tidak memiliki pangkalan gas LPG sama sekali.
“Jumlah pangkalan seharusnya melebihi satu desa satu pangkalan. Kita khawatir pangkalan ini tidak berada di tempatnya. Contohnya desa ini tidak ada pangkalan, tapi datanya ada. Saya perintahkan Dinas Perdagangan melakukan kroscek,” tegasnya.
Bupati Zurdi Nata juga memberikan peringatan keras. Jika nantinya ditemukan pangkalan yang tidak berada di lokasi yang tertera di data, atau pangkalan yang menjual gas elpiji di luar wilayah yang ditentukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang tidak akan segan-segan merekomendasikan pencabutan izin operasionalnya.
“Tentu ini ada permainan, karena sering terjadi. Dinas Perdagangan harus kroscek. Jika ditemukan pangkalan yang tidak sesuai di wilayahnya, kita rekomendasikan pencabutan izinnya,” pungkas Bupati Zurdi Nata dengan tegas.
