Kepahiangnews.com-Kepahiang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang kembali melakukan penyegaran birokrasi. Sebanyak 88 pejabat administrasi resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP, Jumat (24/7/2026).

Pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang sekitar pukul 13.49 WIB tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan.

Mutasi dan rotasi jabatan ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Dalam arahannya, Bupati Zurdi Nata meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk tidak berlama-lama beradaptasi. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, dan semangat melayani masyarakat.

“Hari ini kita melantik pejabat administrasi sejumlah 88 orang. Saya berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat segera bekerja secara optimal, membangun kerja sama yang baik, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Zurdi Nata.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan tiga prinsip yang menurutnya wajib menjadi pegangan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas di tempat yang baru.

“Rendah hati, hati-hati, dan sepenuh hati,” tegasnya.

Menurut Zurdi, integritas, kedisiplinan, dan komitmen dalam bekerja merupakan modal utama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional serta mampu menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Sementara itu, terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II, Bupati memastikan prosesnya masih terus berjalan dan belum dilakukan pelantikan dalam waktu dekat.

“Eselon II belum, masih dalam proses assessment dan sedang diagendakan,” jelasnya.

Dari total 88 pejabat yang dilantik, terdapat pejabat pada jenjang Eselon III.a, III.b, IV.a, hingga IV.b yang menempati berbagai posisi strategis, mulai dari sekretaris OPD, camat, direktur RSUD, kepala bagian, kepala bidang, lurah, kepala seksi, hingga kepala subbagian di sejumlah perangkat daerah.

Pelantikan ini diharapkan mampu menghadirkan semangat baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.

Daftar lengkap 88 pejabat administrasi yang dilantik terlampir sebagaimana keputusan pelantikan yang dibacakan pada prosesi pengambilan sumpah jabatan.

Ini Daftar 88 Pejabat Yang Dilantik:

Kegiatan tersebut melibatkan personel TNI, pemerintah daerah, aparat terkait, hingga masyarakat yang bahu-membahu membersihkan lingkungan. Sasaran karya bakti meliputi fasilitas umum, tempat ibadah, saluran drainase, hingga titik-titik yang dinilai membutuhkan perhatian agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman.

Suasana kebersamaan tampak begitu terasa. Tanpa memandang status maupun profesi, seluruh peserta bergotong royong membersihkan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Komandan Kodim (Dandim) 0409/Rejang Lebong, Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, M.Tr. Opsla, mengatakan bahwa kegiatan karya bakti ini bukan sekadar rangkaian peringatan HUT Ke-1 Kodam XXI/Radin Inten, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran TNI AD di tengah masyarakat.

“Karya bakti ini merupakan bentuk pengabdian dan kepedulian TNI AD kepada masyarakat. Melalui momentum HUT Ke-1 Kodam XXI/Radin Inten, kami ingin menegaskan bahwa TNI akan selalu hadir, bekerja bersama rakyat, dan menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan, salah satunya melalui budaya gotong royong. Kebersamaan seperti inilah yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga persatuan sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman,” ujar Letkol Inf Agung Lewis Oktorada.

Menurutnya, semangat gotong royong yang diwariskan para pendahulu bangsa harus terus dipelihara di tengah kehidupan masyarakat. Selain mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik, kegiatan seperti ini juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa.

Pelaksanaan karya bakti secara serentak di seluruh wilayah binaan Koramil menunjukkan komitmen Kodim 0409/Rejang Lebong untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.

Melalui momentum HUT Ke-1 Kodam XXI/Radin Inten, Kodim 0409/Rejang Lebong berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun dapat terus terjaga. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diyakini menjadi modal penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, serta memperkuat persatuan di wilayah binaan.

Kepahiangnews.com-Kepahiang – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas terus diwujudkan melalui berbagai program promotif. Salah satunya dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepahiang melalui kegiatan Supervisi Pembudayaan Hidup Sehat pada Tatanan Pendidikan yang digelar di MIN 7 Kepahiang, dengan mengajak seluruh warga sekolah mengikuti senam bersama.

Kegiatan yang dipandu Tim Promosi Kesehatan Dinkes Kepahiang ini berlangsung penuh semangat. Para siswa, guru, hingga tenaga kependidikan tampak antusias mengikuti setiap gerakan senam sebagai bentuk pembiasaan aktivitas fisik yang sehat di lingkungan sekolah.

Program ini menjadi salah satu langkah nyata Dinas Kesehatan untuk menanamkan budaya hidup sehat sejak usia dini. Melalui aktivitas sederhana namun rutin seperti senam bersama, diharapkan peserta didik memiliki kebiasaan menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan konsentrasi belajar, sekaligus membentuk karakter disiplin dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, Dr. H. Tajri Fauzan, S.Km., M.Si, mengatakan pembiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

“Sekolah merupakan tempat yang tepat untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Melalui kegiatan seperti senam bersama, kami ingin menanamkan kesadaran bahwa kesehatan adalah modal utama untuk meraih prestasi. Jika anak-anak terbiasa aktif bergerak, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang lebih sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan,” ujar Dr. Tajri Fauzan.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan akan terus mendorong berbagai kegiatan promosi kesehatan di satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sekolah yang aktif, sehat, nyaman, dan berprestasi.

Dengan semangat kebersamaan yang ditunjukkan seluruh warga MIN 7 Kepahiang, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi kebiasaan positif yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mari bergerak bersama, hidup lebih sehat, dan wujudkan sekolah yang aktif, sehat, serta melahirkan generasi Kepahiang yang unggul dan berprestasi.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Tentrem Prihatin, S.SiT.M.M.QRMP, usai menghadiri kegiatan Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Sumber Sari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang.

Tentrem mengungkapkan, berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan pihaknya, terdapat sekitar 116 hektare lahan eks HGU PT TUM yang berpotensi menjadi objek redistribusi tanah.

“Potensi lahan dari PT Trisula Ulung Megasurya sekitar 116 hektare. Mudah-mudahan ke depan dapat kita alokasikan melalui program redistribusi tanah kepada masyarakat,” ujar Tentrem.

Tidak hanya itu, BPN juga tengah menyiapkan tambahan objek redistribusi yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, masing-masing seluas 2,8 hektare dan 8,31 hektare, yang direncanakan akan didistribusikan kepada masyarakat pada tahun depan.

Menurut Tentrem, seluruh proses tersebut masih akan melalui tahapan penataan kembali aset pertanahan agar pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Kami akan melakukan penataan kembali. Dari Kantor Pertanahan akan kami usulkan ke Kementerian ATR/BPN untuk dilakukan penataan. Setelah itu nantinya dapat diberikan kepada pemerintah daerah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum maupun kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Pernyataan Kakanwil BPN ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai menindaklanjuti status lahan eks HGU PT TUM yang selama ini menjadi perhatian publik. Diketahui, HGU PT TUM telah berakhir sejak 21 Mei 2021, namun persoalan pemanfaatan lahannya terus menjadi polemik di Kabupaten Kepahiang.

Rencana redistribusi seluas 116 hektare tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di Kecamatan Kabawetan.

Kini, masyarakat menunggu realisasi komitmen pemerintah agar lahan negara yang telah berakhir hak pengelolaannya benar-benar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan kembali dikuasai pihak tertentu.

Kepahiangnews.com-Kepahiang – PT Trisula Ulung Mega Surya (PT TUMS) kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya menuai polemik terkait status Hak Guna Usaha (HGU), kini perusahaan perkebunan teh yang beroperasi di Kabupaten Kepahiang itu masuk dalam radar pengawasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang atas dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dugaan tersebut mencuat dari belum disetorkannya retribusi daerah yang menjadi kewajiban perusahaan, khususnya retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Nilai retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah itu diduga belum pernah dibayarkan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, SH., MH, membenarkan bahwa PT TUMS saat ini sedang menjadi perhatian pihaknya. Bahkan, perkara tersebut telah diekspose ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Kita tengah menunggu arahan dari Kejati Bengkulu terkait dengan PT TUMS. Ini berkaitan dengan penagihan dalam rangka PAD daerah. Kami sudah ekspose ke Kejati terkait dengan indikasi Tipikor baru yang sedang dikaji,” tegas Kajari Kepahiang.

Menurut Bagus, secara kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat membantu pemerintah daerah melakukan penagihan piutang retribusi. Namun, apabila dalam proses kajian ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, maka penanganannya dapat ditingkatkan ke ranah pidana korupsi.

Dengan kata lain, perkara ini tidak lagi sekadar persoalan administrasi atau tunggakan retribusi. Jika bukti yang dikumpulkan mengarah pada adanya unsur pidana, PT TUMS berpotensi menghadapi proses hukum yang lebih serius.

Objek PAD yang dipersoalkan berasal dari retribusi tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Aturan tersebut mewajibkan perusahaan membayar retribusi sebesar 100 dolar Amerika Serikat per bulan untuk setiap tenaga kerja asing yang masa kerjanya diperpanjang lebih dari enam bulan melalui pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Retribusi itu merupakan hak pemerintah daerah yang wajib disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka daerah berpotensi kehilangan sumber penerimaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kajari juga mengungkapkan, selain PT TUMS, pihaknya tengah melakukan penagihan terhadap sejumlah perusahaan lain yang memiliki kewajiban retribusi daerah, di antaranya BPJS, PT MAS, dan PT SMM. Namun, penanganan terhadap PT TUMS mendapat perhatian khusus karena masih menunggu keputusan apakah akan ditempuh melalui jalur perdata atau pidana.

“Terkait dengan PT TUMS ini, kita masih menunggu arahan Kejati, apakah nanti dilakukan perdatanya atau pidananya,” ujar Bagus.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kejari Kepahiang tidak hanya berupaya menyelamatkan potensi PAD yang diduga belum masuk ke kas daerah, tetapi juga membuka peluang penegakan hukum pidana apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur korupsi.

Kini, publik menanti langkah lanjutan Kejati Bengkulu. Apakah perkara ini akan berhenti pada penagihan kewajiban retribusi, atau justru berkembang menjadi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret PT TUMS ke proses hukum yang lebih berat.

Pertemuan yang berlangsung sebagai exit meeting tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana program ketahanan pangan telah berjalan, sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pembahasan, BPKP menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan hingga hasil yang dicapai. Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga pada akurasi data, ketepatan sasaran, serta manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai penerima program.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H, mengatakan ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ketersediaan bahan pangan, tetapi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Ketika kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan baik, maka stabilitas ekonomi akan lebih terjaga, inflasi dapat dikendalikan, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bergerak bersama, menyelaraskan program dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Hartono.

Hartono juga mengakui bahwa kemampuan APBD Kabupaten Kepahiang masih memiliki keterbatasan untuk membiayai seluruh program strategis di sektor pangan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah terus mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) agar aktif membangun sinergi dengan pemerintah pusat melalui berbagai program kementerian.

Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya menyasar sektor pertanian, tetapi juga ketahanan pangan, perikanan, kesehatan, hingga sektor pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Selain persoalan pembiayaan, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa. Keselarasan kebijakan dinilai menjadi kunci agar seluruh program berjalan dalam satu arah dan mampu memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Di sektor pertanian, Kabupaten Kepahiang tetap menjadikan kopi dan sayur-sayuran sebagai komoditas unggulan yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Sementara itu, strategi penggunaan pupuk juga menjadi perhatian, termasuk mendorong pemanfaatan pupuk alternatif sebagai solusi menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berharap tata kelola ketahanan pangan semakin efektif, terukur, dan mampu mendukung terwujudnya daerah yang maju, mandiri, berdaya saing, serta masyarakat yang lebih sejahtera. Program yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga desa diyakini akan menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat perekonomian daerah di masa mendatang.

Kepahiangnews.com-Rejang Lebong – Penantian panjang puluhan keluarga di Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, untuk mendapatkan akses air bersih akhirnya terwujud. Melalui program TNI Manunggal Air Bersih, Kodim 0409/Rejang Lebong membangun satu unit sumur bor lengkap dengan fasilitas pendukung sebagai solusi atas kebutuhan air bersih masyarakat.

Program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga ini menjadi bukti nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat. Selama bertahun-tahun, warga setempat harus berjuang mendapatkan pasokan air bersih, terutama ketika musim kemarau tiba.

Komandan Kodim 0409/Rejang Lebong, Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, M.Tr.Opsla, menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya sebatas sumur bor, tetapi juga dilengkapi dengan bak penampungan serta sarana pendukung lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

“Pekerjaan ini sebenarnya sudah kami mulai sejak 10 Juli 2026 dan selesai pada 22 Juli 2026. Kami berharap sumur ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga untuk keperluan sehari-hari,” ujar Dandim.

Menurutnya, sedikitnya 25 Kepala Keluarga (KK) akan merasakan manfaat langsung dari pembangunan fasilitas tersebut. Kehadiran sumur bor ini diharapkan mampu mengurangi kesulitan warga dalam memperoleh air bersih, terutama saat debit air mulai berkurang di musim kemarau.
Dandim juga menegaskan bahwa Kodim 0409/Rejang Lebong akan terus berkomitmen menghadirkan program-program teritorial yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami akan terus hadir melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami juga mengimbau agar fasilitas air bersih ini dirawat bersama sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” tegasnya.

Sementara itu, warga Talang Rimbo Lama menyambut penuh syukur selesainya pembangunan sumur bor tersebut. Mereka menilai bantuan ini bukan hanya menghadirkan kemudahan memperoleh air bersih, tetapi juga membawa harapan baru bagi kehidupan masyarakat.

Dengan rampungnya pembangunan sumur bor ini, warga kini memiliki sumber air bersih yang lebih mudah diakses. Program TNI Manunggal Air Bersih pun kembali menunjukkan bahwa pengabdian TNI tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga hadir membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aksi nyata yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Salah satu warga Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Suyatmi, mengaku optimistis keberadaan Kopdes Merah Putih akan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan koperasi yang kini hampir rampung di desanya akan sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke pusat kota.

“Semoga setelah Kopdes Merah Putih ini beroperasi, masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Kami juga berharap koperasi ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa,” ungkap Suyatmi.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini memang dirancang untuk memperkuat perekonomian dari tingkat desa. Melalui koperasi yang dikelola secara profesional, pemerintah ingin memastikan distribusi barang kebutuhan pokok menjadi lebih mudah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Kepahiang sendiri, perkembangan pembangunan Kopdes Merah Putih terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari 105 desa dan 12 kelurahan, saat ini 38 Koperasi Merah Putih telah memasuki tahap pembangunan gedung, bahkan beberapa di antaranya telah selesai hingga 100 persen.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang, Herman Zamzari, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembangunan agar seluruh koperasi dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap setiap Koperasi Merah Putih nantinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, menggerakkan roda perekonomian desa, serta menjadi pusat aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Herman.

Dengan terus bertambahnya jumlah Kopdes Merah Putih yang siap beroperasi, masyarakat Kepahiang kini menaruh harapan besar agar program nasional ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Kehadiran koperasi di setiap desa diharapkan mampu menciptakan desa yang lebih mandiri, produktif, serta memberikan manfaat langsung bagi seluruh masyarakat.

Kepahiangnews.com-Kepahiang – Asa masyarakat Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, untuk memiliki akses penghubung yang lebih layak semakin mendekati kenyataan. Pembangunan Jembatan Perintis Garuda terus dikebut oleh personel Kodim 0409/Rejang Lebong bersama warga setempat.

Memasuki Minggu (19/7/2026), pekerjaan difokuskan pada pemasangan mal untuk tiang serta pengerjaan pondasi, yang menjadi bagian paling vital dalam menopang kekuatan konstruksi jembatan.

Di tengah teriknya matahari, personel TNI dan masyarakat tampak bahu-membahu mengerjakan setiap tahapan pembangunan. Pemandangan itu menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih hidup dan menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan pembangunan hingga ke pelosok desa.

Dandim 0409/Rejang Lebong, Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan bentuk nyata komitmen TNI AD dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami terus mendorong percepatan pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat. Saat ini pengerjaan difokuskan pada pemasangan mal untuk tiang dan pondasi sebagai bagian penting dari struktur utama jembatan,” ujar Dandim.

Menurutnya, keberadaan jembatan ini bukan sekadar menghubungkan dua wilayah yang sebelumnya terpisah, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh akses yang lebih mudah menuju berbagai pusat aktivitas.

“Yang kami bangun bukan hanya jembatan, tetapi juga harapan masyarakat. Kebersamaan antara personel TNI dan warga menjadi kekuatan besar agar pembangunan ini selesai tepat waktu dan memberikan manfaat yang nyata,” tambah Letkol Inf Agung Lewis Oktorada.

Antusiasme juga datang dari warga Desa Dusun Sawah. Mereka mengaku pembangunan jembatan tersebut telah lama dinantikan karena selama ini akses menuju lahan pertanian, sekolah, hingga pusat perekonomian masih cukup sulit, terutama saat musim hujan.

Dengan hadirnya Jembatan Perintis Garuda nantinya, aktivitas masyarakat diyakini akan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Distribusi hasil pertanian pun diharapkan semakin lancar sehingga mampu meningkatkan roda perekonomian warga.

Kodim 0409/Rejang Lebong optimistis pembangunan Jembatan Perintis Garuda dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Jika rampung, jembatan ini akan menjadi salah satu infrastruktur strategis yang tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga menjadi simbol nyata kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Kepahiangnews.com-Kepahiang – Tak hanya mengevaluasi progres program pembangunan, Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP juga memberi perhatian serius terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Aula Command Center Pemkab Kepahiang, Selasa (14/7/2026), Bupati menegaskan seluruh OPD harus segera menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Ia mengingatkan, waktu yang diberikan BPK RI hanya 60 hari, dan batas akhirnya akan jatuh pada awal Agustus 2026.

Menurut Zurdi Nata, penyelesaian rekomendasi BPK bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti LHP ini. Kepada Inspektorat Kabupaten juga saya minta terus aktif melakukan penagihan kepada pihak-pihak yang memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Kejar terus sampai tuntas,” tegas Bupati.

Instruksi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak ingin ada rekomendasi BPK maupun kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Bupati meminta Inspektorat terus mengawal proses penagihan hingga seluruh kewajiban dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menutup rapat evaluasi, Zurdi Nata kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih disiplin, terukur, dan fokus pada pencapaian target pembangunan.

Ia menilai evaluasi berkala harus menjadi momentum memperbaiki kinerja, memperkuat sinergi antarlembaga, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah harus bekerja lebih terukur, lebih cepat, dan lebih bertanggung jawab agar seluruh program yang telah direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkas Bupati.

Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Kepahiang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan pembangunan sekaligus memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat diselesaikan tepat waktu sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.