Sebanyak 19,2 ton kopi robusta asal Kabupaten Kepahiang menjadi bagian dari ekspor perdana kopi Bengkulu ke Italia, Senin (7/9/2026).
Bagi petani, ini bukan sekadar pengiriman puluhan ton biji kopi ke luar negeri. Ekspor tersebut menjadi momentum yang membuka peluang baru: kopi yang ditanam di kebun-kebun Kepahiang kini mulai masuk ke pasar internasional.

Dari tangan petani di Bengkulu, kopi tersebut dikirim menuju Italia. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu pasar dengan budaya kopi yang kuat.

Bupati Kepahiang, Zurdi Nata, menyebut ekspor perdana tersebut menjadi bukti bahwa kopi yang dihasilkan petani daerah memiliki daya saing di tingkat global.

“Pada kesempatan pelepasan ekspor perdana kopi Bengkulu ke Italia sekitar 19,2 ton dari Kepahiang, ini menandakan produksi kopi kita mempunyai daya saing di tingkat internasional,” ujar Zurdi Nata, Senin (7/9/2026).

Di balik ekspor tersebut, terdapat potensi perkebunan yang tidak kecil. Kabupaten Kepahiang memiliki sekitar 32.000 hektare perkebunan kopi, dengan total produksi mencapai sekitar 26.000 ton per tahun. Mayoritas merupakan kopi robusta.

“Total luas perkebunan kopi di Kepahiang ini mencapai sekitar 32.000 hektare dengan total produksi mencapai 26.000 ton per tahun, dengan mayoritas robusta,” katanya.

Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi kopi Kepahiang. Namun, pemerintah daerah menyadari bahwa produksi besar saja belum cukup untuk membuat kopi daerah mampu bertahan di pasar ekspor. Kualitas menjadi pintu masuknya.

Tidak semua biji kopi bisa langsung dikirim ke luar negeri. Ada standar yang harus dipenuhi sebelum kopi dinyatakan layak untuk pasar internasional.

“Minimal kadar air 12 persen, kulitnya nol, glondongnya tidak ada lagi, bijinya berada di grade enam dan tujuh,” jelas Zurdi.

Ekspor perdana ke Italia kini menjadi tantangan baru bagi Kepahiang. Jika pasar internasional sudah mulai terbuka, pekerjaan berikutnya adalah memastikan produksi kopi daerah mampu memenuhi permintaan dengan kualitas yang konsisten.
Pemkab Kepahiang pun mulai memperkuat sektor hulu.

Melalui bantuan Kementerian Pertanian, sebanyak 350 hektare lahan akan mendapatkan dukungan bibit kopi. Bibit tersebut akan dibagikan kepada 40 kelompok tani di Kabupaten Kepahiang.

Pemerintah juga memberikan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola perkebunan dan mengoptimalkan hasil produksi.

“Selain itu kita juga memberikan pelatihan pengetahuan kepada 60 kelompok tani kita untuk dapat mengelola kebun kopi serta mengoptimalkan produksi kopi di Kabupaten Kepahiang,” ungkap Zurdi.

Saat ini, produktivitas kopi Kepahiang masih berada di kisaran 875 kilogram per hektare.
Angka tersebut dinilai masih dapat digenjot.
Pemkab Kepahiang menargetkan produktivitas kopi bisa mencapai 1,5 ton per hektare.

“Target produksi kopi kita minimal satu hektare satu ton setengah, yang kemarin hanya 875 kilogram per hektare,” tegasnya.

Ekspor 19,2 ton kopi robusta ke Italia menjadi langkah awal. Di balik angka tersebut ada ribuan petani, puluhan ribu hektare perkebunan, serta harapan agar komoditas kopi tidak hanya berhenti sebagai hasil perkebunan yang dijual di pasar lokal. Kini, biji kopi Kepahiang telah memiliki cerita baru.

Dari kebun-kebun rakyat di Bengkulu, menuju pasar Italia. Dan bagi Kepahiang, ekspor perdana ini bisa menjadi awal dari perjalanan yang lebih panjang: membawa kopi robusta daerah menembus pasar dunia, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi yang kembali dirasakan para petani.

KepahiangNews.com-Kepahiang – Tak ada yang menyangka, obrolan singkat dua tetangga di sebuah konter di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, berakhir tragis.

Percakapan yang awalnya hanya membahas urusan paspor dan keberangkatan ibadah haji, mendadak berubah menjadi petaka. Seorang pria berinisial WH (30) diduga tersulut emosi setelah merasa tersinggung dengan ucapan tetangganya, Agus Salim (Alm).

Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah diduga mengalami penganiayaan berat pada Jumat malam, 4 September 2026, sekitar pukul 23.14 WIB.

Kasus dugaan perampasan nyawa tersebut kini berhasil diungkap Tim Elang Jua Polres Kepahiang Polda Bengkulu. WH, warga Desa Pagar Gunung yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta, telah diamankan polisi.

Kapolres Kepahiang AKBP Yuriko Fernanda, S.H., S.I.K., M.H., membenarkan adanya pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perampasan nyawa atau penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Peristiwa tersebut bermula ketika korban mendatangi konter milik WH yang lokasinya bersebelahan dengan rumah korban.

Sekitar pukul 23.00 WIB, keduanya sempat berbincang seperti biasa. Korban awalnya menanyakan kepada WH mengenai pembuatan paspor untuk keperluan keberangkatan ibadah haji.

Namun, obrolan kemudian bergeser ke persoalan kehidupan pribadi tersangka.

Korban disebut sempat menyinggung kehidupan rumah tangga WH yang telah menikah selama enam tahun namun belum memiliki rumah.

“Nah kamu ini sudah menikah 6 tahun belum buat rumah,” ujar korban sebagaimana keterangan yang diperoleh penyidik.

WH kemudian menjawab, “Lah sabar nek bisa lah aku.”

Namun percakapan belum berhenti.

Korban kembali melontarkan ucapan yang diduga membuat WH tersinggung.

“Padahal S1, cari lah kerja yang bagus sedikit.”

Ucapan tersebut diduga membuat emosi WH tersulut.

Tak lama setelah percakapan itu, WH diduga mengikuti korban yang berjalan menuju bagian samping rumah.

Saat berada di sekitar tangga samping rumah, WH diduga menarik siku korban hingga korban terjatuh.

Dalam kondisi korban berada di tanah, WH diduga mengambil sebuah batu yang berada tidak jauh dari lokasi.

Batu tersebut kemudian diduga digunakan untuk menghantam bagian belakang kepala korban sebanyak tiga kali.

Tak berhenti di situ, tubuh korban disebut kemudian dibalik. Bagian depan kepala korban kembali diduga dihantam menggunakan batu sebanyak dua kali.

Korban pun akhirnya tidak berdaya.

Usai kejadian, WH diduga mengambil satu unit handphone Samsung A075F milik korban sebelum meninggalkan lokasi dan kembali ke konter.

Namun, sekitar tiga menit kemudian, tersangka diduga kembali mendatangi lokasi.

Bukan hanya sekali, WH disebut kembali mengecek kondisi korban hingga tiga kali untuk memastikan kondisi korban.

Polisi menduga, setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa, WH kemudian berusaha menghilangkan jejak.

Tubuh korban diduga ditarik dari bagian bahu dan diseret menuju saluran irigasi yang berada di sekitar rumah korban.

Batu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan juga disebut dibuang ke dalam saluran irigasi.

Setelah itu, WH kembali ke konter dan melanjutkan aktivitasnya, bahkan disebut masih melayani pembeli.

Dalam proses pengungkapan kasus ini, Tim Elang Jua Polres Kepahiang mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Di antaranya satu rekaman CCTV, pakaian korban dan tersangka, sepasang sandal merek Wedermen, satu batu berwarna hitam berukuran sekitar 40 sentimeter, serta satu unit handphone Samsung A075F warna biru.

Kini WH harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya di hadapan hukum.

Tersangka dijerat Pasal 458 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Selain itu, tersangka juga dijerat secara subsidair dengan Pasal 468 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Kasus ini masih dalam proses hukum. Polisi terus mendalami rangkaian kejadian yang menyebabkan Agus Salim kehilangan nyawanya.

Bukan tanpa alasan. Pemkab Kepahiang mengaku sudah beberapa kali melayangkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepahiang) untuk meminta penjelasan terkait perkembangan penataan lahan eks HGU PT TUM.

Namun hingga kini, surat yang dilayangkan tersebut belum seluruhnya mendapatkan jawaban resmi dari pihak BPN Kepahiang.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos., MM., mengatakan, Pemkab Kepahiang sebelumnya telah menyurati kementerian terkait untuk meminta penataan ulang terhadap lahan eks PT TUM.

Akan tetapi, Pemkab Kepahiang kemudian diarahkan agar berkoordinasi langsung dengan BPN Kabupaten Kepahiang.

“Awalnya kami menyurati kementerian terkait permohonan penataan ulang lahan eks PT TUM. Namun pihak kementerian mengarahkan Pemkab Kepahiang agar melayangkan surat ke BPN Kepahiang. Untuk itulah kami melayangkan surat permohonan secara langsung kepada pihak BPN Kepahiang,” kata Jono.

Menurutnya, surat tersebut bukan sekadar untuk mempertanyakan status lahan. Pemkab Kepahiang ingin mengetahui secara jelas sejauh mana proses penataan, pengusulan hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait pengelolaan lahan eks HGU tersebut.

Jono menyebut, sedikitnya sudah tiga hingga empat surat yang dilayangkan Pemkab Kepahiang kepada BPN Kepahiang.
Namun sampai saat ini, pihaknya mengaku belum menerima jawaban resmi.

“Hingga saat ini surat yang kami layangkan belum direspons maupun dijawab oleh pihak BPN,” ujarnya.

Pemkab Kepahiang, lanjut Jono, pada prinsipnya membutuhkan kepastian. Pasalnya, lahan eks HGU PT TUM tersebut dinilai memiliki potensi besar apabila nantinya dapat ditata dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

Bahkan, sesuai arahan Bupati Kepahiang, lahan tersebut direncanakan dapat mendukung pembangunan agrowisata serta sejumlah fasilitas lainnya.

Karena itu, Pemkab Kepahiang tidak ingin proses penataan lahan berjalan tanpa kejelasan mengenai arah pemanfaatannya.

“Sesuai arahan bupati, Pemkab Kepahiang berencana mengundang pihak BPN Kepahiang untuk memberikan penjelasan secara langsung mengenai perkembangan proses penataan eks lahan PT TUM jika surat yang dilayangkan tak kunjung direspons,” tegas Jono.

Ia juga berharap proses penerbitan SK dari kementerian terkait mengenai pengelolaan lahan tersebut segera menemukan titik terang.

“Pada dasarnya kita berharap agar SK menteri terkait pengelolaan lahan eks PT TUM kembali dikelola oleh negara pasca HGU-nya mati segera keluar,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kepahiang, Nova Maroya, S.ST., M.H., memberikan penjelasan berbeda terkait perkembangan proses tersebut.
Menurut Nova, proses penataan lahan eks HGU PT TUM seluas 116 hektare sebenarnya sudah berjalan.

BPN Kepahiang bahkan mengaku telah melakukan tahapan penataan pada Maret 2026 dan selanjutnya mengajukan permohonan penataan kepada kementerian pada Juli 2026.

“Tahapan penataan telah kita lakukan pada Maret 2026 lalu. Bahkan pada Juli kemarin, kita telah mengajukan permohonan penataan tersebut kepada kementerian,” terang Nova.

Dengan demikian, menurut BPN Kepahiang, saat ini proses tersebut masih menunggu tahapan di tingkat pemerintah pusat.

Terkait surat dari Pemkab Kepahiang yang belum mendapatkan jawaban, Nova membenarkan pihaknya telah menerima surat tersebut.

“Seminggu lalu memang ada surat yang dilayangkan oleh Pemkab Kepahiang untuk mempertanyakan perkembangan terkait tata kelola eks HGU PT TUM, namun memang belum kita balas,” ungkapnya.

Meski demikian, Nova memastikan belum dibalasnya surat tersebut bukan berarti BPN Kepahiang mengabaikan permintaan Pemkab Kepahiang.

Ia menyebut pihaknya sedang menyiapkan konsep jawaban untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Saat ini kita sudah menyusun konsep untuk menjawab surat dari Pemkab Kepahiang. Insya Allah minggu depan akan kita jawab dan beri penjelasan terkait pengembangannya kepada Pemkab Kepahiang,” ujarnya.

Nova kembali menegaskan, proses penataan lahan eks HGU PT TUM sudah berjalan dan usulan dari BPN Kepahiang telah disampaikan ke pemerintah pusat.

“Proses sudah berjalan, usulan sudah diajukan. Nanti kalau SK sudah keluar akan langsung kita informasikan. Yang jelas terkait hal itu nantinya akan kita tinjau dahulu,” pungkas Nova.

Kini, 116 hektare eks HGU PT TUM masih menunggu keputusan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat.

Di satu sisi, Pemkab Kepahiang terus menagih kepastian agar lahan yang telah kembali berada dalam penguasaan negara tersebut memiliki arah pemanfaatan yang jelas.

Di sisi lain, BPN Kepahiang memastikan proses administratif telah berjalan dan usulan penataan sudah berada di meja kementerian.

Di balik angka 1.725 tersebut, terdapat ribuan pegawai yang kini menunggu hasil evaluasi. Bukan sekadar penilaian rutin, evaluasi ini akan menjadi salah satu penentu apakah masa pengabdian mereka di pemerintahan daerah akan terus berlanjut atau justru harus berhenti.

Dari total tersebut, 691 orang merupakan P3K paruh waktu yang baru diangkat pada 2025 lalu.
Masa kontrak mereka akan berakhir pada 30 September 2026.

Sementara 1.034 P3K lainnya merupakan P3K waktu penuh yang telah mengabdi sejak pengangkatan pada 2022. Mereka juga akan menjalani evaluasi secara serentak.

Dengan demikian, September bukan lagi sekadar pergantian bulan bagi ribuan P3K di Kepahiang. Ada masa depan pekerjaan yang ikut dipertaruhkan di dalamnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, Hartono, menegaskan evaluasi terhadap para P3K akan dilakukan secara ketat oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ada dua aspek utama yang menjadi perhatian, yakni kedisiplinan dan kinerja selama menjalankan tugas.

Artinya, para P3K akan dinilai berdasarkan bagaimana mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab selama menjadi bagian dari pemerintahan.

“Evaluasi dilakukan oleh masing-masing OPD. Dua hal yang menjadi penilaian adalah kedisiplinan dan kinerja selama bertugas,” tegas Hartono.

Bagi P3K yang dinilai memiliki kinerja baik dan dinyatakan lolos evaluasi, masa kontrak dipastikan akan diperpanjang.

Namun, bagi yang tidak memenuhi penilaian, hasil evaluasi tentu akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan kontrak.

Tak hanya P3K yang masa kontraknya segera berakhir, pegawai dengan kontrak lima tahun juga akan menyusul menjalani evaluasi.

Di tengah proses evaluasi tersebut, Pemkab Kepahiang juga menghadapi persoalan lebih besar, yakni penataan tenaga non-ASN yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Pemkab Kepahiang menyatakan akan berjuang agar tidak ada satu pun P3K yang harus dirumahkan.

Pemerintah daerah bahkan berharap sistem penggajian P3K ke depan dapat ditanggung langsung oleh pemerintah pusat.

Langkah itu dinilai dapat membantu daerah dalam menjaga keberlangsungan para P3K sekaligus mengurangi tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah.

Namun, terkait kabar mengenai pengangkatan P3K menjadi ASN secara penuh oleh pemerintah pusat, Pemkab Kepahiang menegaskan hingga kini belum ada kepastian.

Wacana tersebut masih sebatas pembahasan dan belum dipastikan kapan akan direalisasikan.

Kini, perhatian tertuju pada September.
Sebanyak 691 P3K paruh waktu akan memasuki batas akhir kontrak pada 30 September 2026, sementara ribuan P3K lainnya juga harus menghadapi evaluasi kinerja.

Bagi para P3K, hasil evaluasi bukan hanya soal angka penilaian di atas kertas.

Di baliknya ada pekerjaan, penghasilan dan masa depan keluarga yang ikut menunggu kepastian.

Pemkab Kepahiang berharap seluruh P3K dapat melewati evaluasi dengan baik dan tetap melanjutkan pengabdian.

Sementara bagi para pegawai, satu hal kini menjadi kunci: buktikan disiplin, tunjukkan kinerja, dan jangan sampai kesempatan melanjutkan pengabdian berakhir di meja evaluasi.

Kepahiangnews.com-Kepahiang – Di tengah ramainya gelaran Pasar Rakyat Kejaksaan Negeri Kepahiang, ada pemandangan sederhana yang menarik perhatian. Secangkir kopi lokal menjadi teman berbincang Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Bagus Nur Jakfar Adi Saputro bersama Wakil Bupati Kepahiang Abdul Hafizh dan Sekretaris Daerah Kepahiang Hartono.

Ketiganya terlihat santai menikmati kopi Rapindo Coffee, produk UMKM yang menggunakan biji kopi berkualitas dari petani Kabupaten Kepahiang.

Kopi tersebut disajikan langsung oleh pelaku UMKM Rapindo Coffee yang ikut ambil bagian dalam Expo Pasar Rakyat yang digelar Kejari Kepahiang dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan ke-81 tahun 2026.

Bagi Kejari Kepahiang, kehadiran UMKM dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari konsep Pasar Rakyat. Selain menghadirkan hiburan dan pelayanan bagi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan daerah.

Kajari Kepahiang Bagus Nur Jakfar Adi Saputro mengatakan, pihaknya sengaja memberikan ruang bagi UMKM lokal agar produk masyarakat Kepahiang bisa semakin dikenal.

“Kita ingin Pasar Rakyat ini bukan hanya menjadi tempat masyarakat datang menikmati hiburan. Kita juga ingin memberikan ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya. Kopi Rapindo ini salah satu contoh produk lokal Kepahiang yang memiliki potensi dan patut kita dukung,” ujar Bagus.

Menurutnya, kopi merupakan salah satu produk yang memiliki identitas kuat dengan Kabupaten Kepahiang. Karena itu, kegiatan seperti pameran dan expo diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperluas pasar.

“Ketika produk lokal bisa tampil dan dikenal lebih luas, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama. Harapannya UMKM kita semakin berkembang dan mampu membawa nama Kepahiang hingga ke luar daerah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepahiang Abdul Hafizh mengapresiasi keterlibatan UMKM dalam kegiatan yang digelar Kejari Kepahiang tersebut.
Menurutnya, secangkir kopi yang dinikmati bersama bukan hanya soal rasa, tetapi juga menggambarkan potensi ekonomi masyarakat Kepahiang.

“Kopi ini bukan sekadar minuman. Di dalamnya ada hasil kerja keras petani dan pelaku UMKM kita. Ketika kita minum kopi Kepahiang, artinya kita juga ikut menghargai dan mendukung hasil karya masyarakat sendiri,” ujar Abdul Hafizh.

Ia berharap produk seperti Rapindo Coffee dapat terus berkembang dan semakin dikenal di luar Kabupaten Kepahiang.

“Kita tentu berharap UMKM seperti Rapindo ini terus berkembang. Apalagi pemasarannya sudah sampai ke luar Bengkulu. Pemerintah tentu sangat mendukung, karena setiap produk yang keluar daerah sekaligus membawa nama Kepahiang,” katanya.

Rapindo Coffee tidak hanya menyediakan bubuk kopi asli Kepahiang. UMKM ini juga memproduksi kopi luwak yang pemasarannya telah menjangkau konsumen hingga ke luar Provinsi Bengkulu.

Rapindo Coffee juga cukup aktif mengikuti berbagai event di luar daerah dengan membawa produk kopi sekaligus memperkenalkan nama Kabupaten Kepahiang dan Provinsi Bengkulu.
Keikutsertaan dalam Expo Pasar Rakyat Kejari Kepahiang menjadi salah satu kesempatan bagi Rapindo Coffee untuk semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperluas pasar.

Dari sebuah stan sederhana di tengah keramaian Pasar Rakyat, kopi Kepahiang kembali menunjukkan potensinya.

Secangkir kopi Rapindo bukan hanya menghadirkan cita rasa khas Kepahiang, tetapi juga membawa cerita tentang petani, UMKM dan kebanggaan daerah yang terus ingin melangkah lebih jauh.

KEPAHIANG, KEPAHIANGNEWS.COM – Janji manis untuk mengantarkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata berujung pahit. Uang ratusan juta rupiah telah diserahkan, namun Surat Keputusan (SK) PNS yang dijanjikan tak kunjung diterima.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus menjanjikan kelulusan CPNS ini kembali mencuat di Kabupaten Kepahiang. Seorang ibu rumah tangga, Ratna Br. Marpaung (61), warga Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, harus menanggung kerugian hingga Rp250 juta setelah mempercayai janji seorang oknum PNS berinisial RN (42), warga Kelurahan Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai.

Perkara tersebut kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyidikan, kasus dugaan penipuan tersebut telah dilimpahkan untuk segera disidangkan. RN juga telah resmi menjadi tahanan jaksa.

“Kini perkara dugaan penipuan CPNS sudah kita terima pelimpahannya untuk segera disidangkan, terduga pelaku PNS Kepahiang ini resmi menjadi tahanan jaksa,” jelas Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kepahiang, Ahmad Yantomi, SH., MH.

Kasus ini bermula pada 29 November 2018. Sekitar pukul 12.00 WIB, RN mendatangi rumah Ratna. Dalam pertemuan tersebut, RN diduga menawarkan bantuan untuk mengurus anak Ratna agar dapat lulus menjadi PNS.

Namun, janji tersebut tidak gratis. RN disebut meminta uang sebesar Rp250 juta.

Karena berharap sang anak mendapatkan pekerjaan sebagai abdi negara, Ratna kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp100 juta kepada RN.

Setelah menerima uang tersebut, Ratna diminta menunggu hingga proses tes CPNS selesai.

Harapan keluarga itu kembali membesar pada 23 Mei 2019. RN datang dan mengklaim bahwa anak Ratna telah dinyatakan lulus tes CPNS.

Tak berhenti sampai di situ, RN kemudian mengajak anak Ratna berangkat ke Palembang dengan alasan untuk mengurus pengambilan SK PNS. Dalam kesempatan tersebut, kembali diminta uang sebesar Rp20 juta.

Beberapa hari kemudian, tepatnya 29 Mei 2019, anak Ratna bersama RN berada di Palembang. Saat itu, RN kembali meminta pelunasan dengan alasan uang tersebut diperlukan untuk pergi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna mengambil SK PNS.

Tanpa menaruh curiga, uang sebesar Rp130 juta kemudian ditransfer ke rekening atas nama Juliana Priscilla Tambunan, yang disebut sebagai orang kepercayaan RN.

Jika dihitung, total uang yang telah dikeluarkan korban mencapai Rp250 juta, sesuai dengan nilai yang sebelumnya diminta RN.

Namun, SK PNS yang dijanjikan tak kunjung berada di tangan.

Bukannya membawa kabar gembira, RN justru disebut beralasan tidak dapat pergi ke BKN. Kecurigaan keluarga korban pun mulai muncul.

Keluarga kemudian mendatangi kediaman RN untuk meminta kejelasan sekaligus pertanggungjawaban atas uang yang telah diserahkan. Dalam pertemuan itu, RN sempat memberikan jaminan berupa dua sertifikat kebun dan satu sertifikat sawah.

Namun, persoalan tak kunjung selesai.

Waktu terus berjalan. Uang ratusan juta telah berpindah tangan, sementara status PNS yang dijanjikan tidak pernah terwujud.

Merasa dirugikan secara materiel dan tidak mendapatkan penyelesaian, Ratna akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

Perkara tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Kepahiang pada Senin, 7 Oktober 2024, melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/150/X/2024/SPKT/POLRES KEPAHIANG/POLDA BENGKULU.

Kini, setelah bertahun-tahun sejak janji menjadi PNS itu disampaikan, kasus tersebut memasuki proses persidangan.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa janji bisa mengubah harapan menjadi kerugian ketika kepercayaan diberikan tanpa kepastian dan dasar yang jelas. Apalagi, proses penerimaan CPNS pada prinsipnya memiliki mekanisme dan tahapan resmi yang tidak dapat dijamin oleh pihak perorangan.

Kegiatan yang rencananya digelar selama dua hari, Selasa-Rabu, 1-2 September 2026, ini menjadi ruang bersama untuk memperkenalkan berbagai potensi Kepahiang yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terekspos.

Mulai dari produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pelayanan publik, layanan kesehatan gratis, donor darah, wisata kuliner hingga berbagai hiburan khas daerah akan hadir dalam satu rangkaian kegiatan.

Bukan sekadar pesta rakyat, kegiatan ini diharapkan menjadi panggung bagi masyarakat Kepahiang untuk menunjukkan potensi dan produk lokal kepada masyarakat yang lebih luas.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro S.H, M.H, mengatakan kolaborasi bersama Pemkab Kepahiang tersebut merupakan upaya menghadirkan peringatan Hari Lahir Kejaksaan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, Kepahiang memiliki banyak potensi, khususnya produk UMKM dan kekayaan lokal, namun masih membutuhkan ruang promosi yang lebih luas.

“Kita ingin momentum Hari Lahir Kejaksaan ke-81 ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi Kepahiang sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” ujar Bagus.

Ia menjelaskan, dalam ekspo tersebut masyarakat nantinya dapat melihat langsung berbagai produk UMKM yang sudah siap dipasarkan, termasuk produk yang memiliki peluang untuk menembus pasar nasional bahkan internasional.

Menariknya, Kejari Kepahiang juga berupaya mendorong promosi UMKM tidak hanya secara langsung melalui pameran, tetapi juga melalui platform digital.

Kejaksaan akan memfasilitasi pembuatan sistem berbasis website yang nantinya dapat digunakan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Kepahiang secara elektronik.

“Jadi bukan hanya kita perkenalkan secara manual melalui ekspo, tetapi juga kita dorong secara elektronik. Harapannya produk-produk masyarakat Kepahiang bisa dikenal lebih luas, bahkan sampai ke tingkat nasional,” jelasnya.

Selain menjadi ruang promosi UMKM, kegiatan tersebut juga akan menghadirkan sejumlah pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Di antaranya pelayanan kesehatan gratis, donor darah serta berbagai layanan publik yang melibatkan perangkat daerah dan pihak terkait.
Masyarakat juga akan disuguhkan wisata kuliner khas Kepahiang serta panggung hiburan yang menampilkan berbagai keunikan dan kreativitas masyarakat daerah.

Tidak berhenti di sana, sejumlah perlombaan juga telah disiapkan untuk masyarakat dan pelajar. Mulai dari lomba fotografi, videografi hingga berbagai permainan yang diharapkan mampu menambah semarak suasana pesta rakyat.

Kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat yang membutuhkan juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-81 tersebut.

Bagus menambahkan, pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dapat diwujudkan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran besar.
Berbagai pihak ikut bergotong royong mendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk pemanfaatan tenda dan fasilitas yang dimiliki sejumlah organisasi perangkat daerah.

“Ini kita bangun dengan semangat kebersamaan. Kita ingin kegiatan ini menjadi milik bersama, karena tujuan utamanya adalah masyarakat, bagaimana potensi daerah dikenal dan ekonomi masyarakat ikut bergerak,” tuturnya.

Rencananya, pesta rakyat tersebut akan berlangsung mulai pukul 15.00 WIB hingga sekitar pukul 21.00 WIB. Waktu pelaksanaan dipilih pada sore hingga malam hari agar masyarakat dapat datang setelah menyelesaikan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Dengan konsep tersebut, peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-81 di Kepahiang diharapkan tidak hanya meninggalkan kesan sebagai sebuah acara tahunan, tetapi juga membuka ruang baru bagi UMKM, pelajar, pelaku seni, pelaku usaha dan masyarakat untuk tampil menunjukkan kemampuan serta potensi daerah.

Dari panggung rakyat hingga lapak UMKM, dari layanan kesehatan hingga produk lokal, semuanya dipertemukan dalam satu semangat: memperkenalkan Kepahiang kepada dunia dan menggerakkan ekonomi masyarakat dari daerah sendiri.

KEPAHIANGNEWS.COM-KEPAHIANG – Suasana penuh khidmat mewarnai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Rianto Ade Putra S.H, M.H. sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) pada Kejaksaan Negeri Kepahiang.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penyegaran sekaligus penguatan organisasi di lingkungan Kejari Kepahiang. Di balik jabatan yang diemban, terselip tanggung jawab besar untuk memastikan kehadiran Kejaksaan tidak hanya dirasakan dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui pelayanan dan pendampingan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Kasi Datun memiliki peran strategis melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN). Bidang ini menjalankan berbagai tugas, mulai dari bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum hingga tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dengan amanah baru tersebut, Rianto Ade Putra diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas serta mengedepankan kepentingan hukum dan rasa keadilan dalam setiap pelayanan yang diberikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Bagus Nur Jakfar Adi Saputro S.H, M.H, menyampaikan bahwa keberadaan bidang Datun memiliki posisi penting dalam mendukung pelayanan hukum, baik kepada pemerintah maupun masyarakat.

“Datun memiliki peran yang sangat strategis, khususnya dalam memberikan bantuan dan pertimbangan hukum. Kita berharap pejabat yang baru dapat menjalankan amanah ini dengan penuh integritas, profesional dan memberikan pelayanan hukum terbaik,” ujar Bagus.

Menurutnya, kehadiran Jaksa Pengacara Negara diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman hukum sekaligus mencegah terjadinya persoalan hukum, khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Rianto Ade Putra mengaku bersyukur sekaligus menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pimpinan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Kasi Datun Kejari Kepahiang.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pimpinan. Ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang akan saya jalankan sebaik-baiknya. Mohon dukungan agar saya dapat memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat dan pemerintah,” ungkap Rianto.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas serta membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam menjalankan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pelantikan tersebut sekaligus menjadi langkah baru bagi Rianto Ade Putra dalam mengabdikan diri sebagai insan Adhyaksa. Amanah tersebut diharapkan mampu dijalankan dengan semangat Berintegritas, Profesional, Melayani dan Berdedikasi, sebagaimana nilai-nilai BerAKHLAK.

Kini, tantangan baru telah menanti. Bukan sekadar menduduki sebuah jabatan, tetapi bagaimana amanah tersebut dapat diterjemahkan menjadi pelayanan hukum yang benar-benar hadir, dekat dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang.

KepahiangNews.com-Lampung Timur – Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) langsung dijawab dengan aksi nyata. Tim Alpha TNI gabungan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU diterjunkan ke medan sulit di Desa Braja Kencana, Lampung Timur, Selasa (25/8/2026), untuk memburu titik panas dan memastikan bara karhutla benar-benar padam.

Tim Alfa TNI yang terdiri dari unsur TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang diterbangkan dari Riau ini dilakukan setelah pemantauan menggunakan drone thermal mendeteksi masih adanya titik-titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali.Titik-titik tersebut berada di kawasan sekitar 123 hektare yang sebelumnya terbakar pada 23–24 Agustus 2026, meliputi wilayah Desa Braja Kencana dan Braja Luhur.

Kondisi medan yang sulit ditempuh serta kebutuhan kecepatan response menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pasukan diterjunkan dan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya juga dilaksanakan dengan metode fast roping sehingga dapat menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses secara konvensional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari operasi terpadu untuk memastikan setiap bara yang masih tersisa dapat ditemukan, dikendalikan, dan dipadamkan sebelum kembali membesar.

Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), yang turun langsung mengkomandoi para prajurit dalam pelaksanaan penanganan karhutla di wilayah TNWK bersama Forkopimda lainnya mengatakan percepatan penanganan juga dilakukan dengan mengerahkan berbagai kemampuan dan teknologi, termasuk water bombing serta drone penyemprot.

“Kita juga datangkan drone semprot dengan kapasitas 16 liter, 30 liter, dan 100 liter, sehingga bisa bolak-balik ngisi, diterbangkan ke tempat-tempat yang memang susah dijangkau dengan jalan kaki,” ucap Pangdam.

Pangdam XXI/Radin Inten berharap melalui instruksi langsung Presiden RI tersebut dapat menjadi momentum untuk memastikan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, dan kerjasama semua pihak sehingga api benar-benar padam dan tidak kembali muncul.

Lebih dari sekadar memadamkan api, upaya tersebut juga diarahkan untuk melindungi habitat gajah Sumatera serta memastikan puluhan desa yang berada di sekitar kawasan Way Kambas tetap aman dari ancaman karhutla.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah bahu-membahu dalam penanganan karhutla di wilayah TNWK. Sepanjang periode 21–24 Agustus 2026, karhutla tercatat melanda sejumlah wilayah, antara lain sekitar 673 hektare di Desa Braja Harjosari pada 21–22 Agustus, sekitar 123 hektare di Desa Braja Kencana dan Braja Luhur pada 23–24 Agustus, serta sekitar 6,4 hektare di wilayah Rantau Jaya.

“Kami juga berterimakasih kepada Bapak Presiden atas perhatian dan atensi khusus kepada Taman Nasional Way Kambas ini,” pungkasnya.

Apresiasi dan harapan yang sama disampaikan Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, S.I.K., M.H., Bupati Lampung Timur Hj. Ela Siti Nuryamah, M.E., M.A.P., serta jajaran Forkopimda Lampung Timur yang turut menyaksikan pelaksanaan instruksi Presiden RI tersebut.

Penyaluran armada tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana penunjang koperasi agar keberadaannya tidak hanya menjadi lembaga usaha di tingkat desa, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kali ini, bantuan menyasar sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong yang sebelumnya telah menerima kendaraan jenis pick up.

Adapun penerima armada tersebut di antaranya Kelurahan Air Bang, Kelurahan Dwi Tunggal, Desa Air Nau, Kelurahan Air Putih Baru, Desa Duku Ilir, Desa Tanjung Gelang, Desa Suro Ilir, Kelurahan Cawang Baru, Desa Manai Belau serta Kelurahan Tanjung Agung Lebong.

Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Agung Lewis Oktorada melalui Pasiter Kodim 0409/Rejang Lebong Kapten Tasmi Basiroroni mengingatkan seluruh penerima agar armada yang telah dipercayakan tersebut benar-benar dijaga dan dirawat.

Menurutnya, kendaraan tersebut memang diprioritaskan untuk menunjang aktivitas KDKMP. Namun, keberadaannya juga diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitar.

“Peruntukannya memang diprioritaskan untuk keperluan KDKMP. Namun, masyarakat setempat juga dapat menggunakannya di luar keperluan KDKMP selama untuk sesuatu yang bermanfaat. Yang terpenting dijaga dan dirawat dengan baik,” ujar Kapten Tasmi.

Pesan tersebut menjadi penting agar bantuan kendaraan yang diberikan tidak sekadar menjadi fasilitas koperasi, tetapi benar-benar menjadi aset bersama yang dapat membantu berbagai kebutuhan produktif masyarakat desa.

Mulai dari mendukung aktivitas usaha koperasi hingga membantu kegiatan masyarakat yang memiliki nilai ekonomi dan kemanfaatan sosial.

Sementara itu, untuk rencana penyaluran kendaraan roda tiga, pihak Kodim 0409/Rejang Lebong belum dapat memastikan jadwalnya.
Pasalnya, armada kendaraan roda tiga tersebut hingga kini belum tersedia. Kodim masih menunggu informasi sekaligus instruksi lebih lanjut dari komando atas.

Di tengah proses penyaluran sarana pendukung, pembangunan fisik KDKMP di wilayah teritorial Kodim 0409/Rejang Lebong juga terus dikebut.
Dari total 165 KDKMP, hingga saat ini sebanyak 107 KDKMP telah rampung dibangun.

Kodim 0409/Rejang Lebong menargetkan hingga akhir Agustus 2026, sedikitnya 135 KDKMP sudah dapat diselesaikan.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wadah usaha bersama masyarakat.

Harapannya, koperasi yang dibangun bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi benar-benar hidup, bergerak dan mampu menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.