KepahiangNews.com-Kepahiang – Satreskrim Polres Kepahiang menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan korban Rehan Gustiawan (17) terjadi di kawasan Danau Telaga Hijau. Dalam reka ulang tersebut, tersangka F (19) dan P (17) memperagakan sebanyak 22 adegan guna melengkapi berkas perkara tindak pidana tersebut.

Pelaksanaan rekonstruksi tersebut dipimpin langsung oleh Kanit PPA Satreskrim Polres Kepahiang, Aiptu Deddy, S.H., dengan disaksikan serta didampingi tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepahiang dan pihak penasihat hukum.

“Hari ini kita melaksanakan rekonstruksi untuk Tempat Kejadian Perkara (TKP) kawasan Danau, namun karena cuaca yang tidak mendukung, rekonstruksi dilaksanakan di lapangan tenis Polres Kepahiang. Pelaksanaan kegiatan ini didampingi langsung oleh pihak JPU dan penasihat hukum tersangka. Secara keseluruhan ada 22 adegan yang diperagakan,” terang Kanit PPA Deddy.

Dari hasil reka ulang dan berita acara pemeriksaan, terungkap bahwa motif cekcok mulut yang berujung pada aksi kekerasan fatal tersebut dipicu oleh persoalan judi online (judol). Berdasarkan keterangan tersangka, keributan bermula saat tersangka berhasil melakukan penarikan dana atau withdraw (WD) dari kemenangan judi online, namun menolak untuk berbagi hasil dengan korban.

“Pemicunya berawal dari keributan masalah judi online. Berdasarkan keterangan anak pelaku, dia sudah berhasil menang dan melakukan withdraw, tetapi tidak mau berbagi dengan korban,” terang Deddy.

Dari total 22 adegan yang dipraktikkan, adegan ke-20 menjadi titik paling krusial dalam peristiwa penganiayaan brutal tersebut. Pada adegan ini, tersangka memperagakan aksi pemukulan terhadap korban menggunakan sebatang kayu.

Usai melancarkan aksi pemukulan yang mengenai tubuh korban dengan menggunakan kayu kopi, tersangka sempat mengecek kondisi fisik dan helai napas korban, sebelum ditenggelamkan di Danau Telaga Hijau.

“Adegan paling krusial berada di adegan ke-20, di mana korban dianiaya menggunakan kayu. Usai memukul, tersangka sempat mengecek apakah korban masih hidup atau tidak. Dari keterangannya, saat itu korban sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri namun masih bernapas, sebelum akhirnya ditenggelamkan,” jelas Kanit PPA.

Terkait kepastian penyebab utama kematian korban apakah akibat hantaman benda tumpul atau akibat tenggelam Deddy menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah pembuktian ahli medis dan akan dibuka secara terang dalam persidangan.

“Yang bisa menjawab dan membuktikan hal tersebut secara medis nanti adalah ahli di muka sidang pengadilan, bukan kewenangan penyidik kepolisian,” tegasnya.

Dalam reka ulang tersebut, Satreskrim Polres Kepahiang turut menghadirkan dua orang saksi kunci yang berada di lokasi kejadian untuk memastikan kesesuaian fakta di lapangan. Sementara itu, penyidik masih terus mendalami keterlibatan faktor lain, termasuk dugaan pengaruh minuman keras maupun obat-obatan terlarang saat tersangka beraksi.

KepahiangNews.com-Rejang Lebong – Bukan sekadar seremoni pergantian jabatan. Pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 0409/Rejang Lebong, Rabu (28/10/2026), berubah menjadi momen penuh haru yang menyisakan kesan mendalam bagi keluarga besar satuan.

Isak tangis pecah. Jabat tangan terasa lebih erat. Sejumlah prajurit TNI dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) tak mampu menyembunyikan kesedihan saat melepas kepergian komandan yang selama ini menjadi bagian dari kebersamaan mereka.

Momen emosional itu mewarnai prosesi pisah sambut di Aula Arupadatu Makodim 0409/Rejang Lebong. Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, M.Tr. Opsla., secara resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Letkol Inf Fransisko Andy Sidauruk.

Namun, di balik pergantian kepemimpinan tersebut, ada perpisahan personal yang terasa begitu dalam. Bagi Agung, meninggalkan Makodim bukan sekadar mengakhiri masa tugas, melainkan juga berpamitan dari daerah yang memiliki ikatan istimewa dalam perjalanan hidupnya.

Bagaimana tidak, wilayah Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong merupakan tanah tempat dirinya dilahirkan dan dibesarkan.

Kesempatan mengabdi di daerah sendiri menjadi kebanggaan tersendiri bagi Agung. Tak heran, saat tiba waktunya meninggalkan satuan, suasana haru menyelimuti dirinya bersama sang istri, Ny. Ratih Agung Lewis Oktorada.

Ratusan prajurit TNI dan anggota Persit KCK Cabang XX Kodim 0409/Rejang Lebong tampak mengantarkan kepergian mantan komandannya tersebut. Satu per satu mereka menyalami Agung, menyampaikan penghormatan sekaligus perpisahan setelah melewati masa kebersamaan selama dirinya bertugas.

Di antara jabat tangan dan tatapan mata, tersimpan kenangan tentang kebersamaan, pengabdian, serta hubungan kekeluargaan yang terbangun selama ini.

Dalam sambutan perpisahannya, Agung tak menutupi rasa syukur dan kebanggaannya karena pernah dipercaya memimpin Kodim 0409/Rejang Lebong di wilayah yang begitu dekat dengan dirinya.

Baginya, pengabdian di tanah kelahiran merupakan pengalaman berharga yang tidak mudah dilupakan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh prajurit dan anggota Persit yang telah memberikan dukungan selama dirinya bersama keluarga menjalankan tugas.

“Sungguh menjadi kebanggaan yang luar biasa bisa mengabdi di tempat kelahiran sendiri. Doakan saya agar selalu kuat dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh anggota Kodim dan ibu-ibu Persit yang telah membantu kami selama bertugas di sini,” ungkap Agung.

Ucapan tersebut seolah menjadi ungkapan hati seorang komandan yang tak hanya meninggalkan jabatan, tetapi juga orang-orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya.

Di balik disiplin dan tanggung jawab militer, Agung menunjukkan bahwa kebersamaan dan dukungan keluarga besar satuan memiliki arti penting dalam menjalankan amanah.

Sebelum menuntaskan masa tugasnya, Agung juga menyampaikan pesan kepada Letkol Inf Fransisko Andy Sidauruk yang kini mengemban tanggung jawab sebagai Dandim 0409/Rejang Lebong.

Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat berjalan dengan baik, sekaligus melanjutkan berbagai program dan kebijakan yang dinilai bermanfaat bagi pelaksanaan tugas satuan.

“Selamat mengemban amanah ini. Apa pun yang ingin dilaksanakan, silakan dilaksanakan, tetapi tetap berpegang pada prinsip untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik,” pesannya.

Sementara itu, Letkol Inf Fransisko Andy Sidauruk menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan keluarga besar Kodim 0409/Rejang Lebong.

Ia berharap dapat membangun kerja sama yang solid dengan seluruh prajurit serta mempererat kebersamaan dalam menjalankan tugas ke depan.

Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menjadi awal bagi Fransisko untuk melanjutkan pengabdian di wilayah Rejang Lebong dan sekitarnya.

Di penghujung prosesi, suasana haru menjadi pengingat bahwa pengabdian bukan hanya tentang menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ada kebersamaan yang tumbuh, kepercayaan yang terbangun, serta ikatan kekeluargaan yang tetap membekas meski jabatan dan penugasan berganti.

Bagi Agung Lewis Oktorada, meninggalkan Makodim 0409/Rejang Lebong mungkin berarti menutup satu babak pengabdian. Namun, kenangan mengabdi di tanah kelahiran bersama keluarga besar satuan akan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tak mudah dilupakan.

KepahiangNews.com – Kepahiang – Kabar tak sedap menghampiri empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten  Kepahiang. Di tengah proses perpanjangan kontrak kerja yang tengah dirampungkan, keempat pegawai tersebut terancam tidak lagi melanjutkan masa kerja akibat persoalan kedisiplinan.

Bahkan, berdasarkan laporan yang diterima Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepahiang, keempat pegawai itu diduga tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas. Kondisi ini menjadi catatan serius dalam evaluasi sebelum kontrak kerja diperpanjang.

Kepala BKPSDM Kabupaten Kepahiang, Rektor Vande Armada, mengungkapkan bahwa masa kontrak PPPK yang dievaluasi telah berakhir pada 30 September 2026. Proses perencanaan administrasi perpanjangan sebenarnya sudah dimulai sejak September lalu.

“Masa kontraknya memang berakhir pada 30 September kemarin. Sejak September sebenarnya kita sudah mulai melakukan perencanaan dan proses administrasinya,” ujar Rektor, Rabu (28/10/2026).

Ia menjelaskan, perpanjangan kontrak PPPK dilakukan setelah adanya arahan dari Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata dan Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Hartono. Namun, perpanjangan tersebut bukan berarti seluruh pegawai otomatis lolos tanpa evaluasi.

Sebelum penandatanganan perjanjian kerja dilakukan, BKPSDM telah memanggil seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memeriksa tingkat kedisiplinan pegawai di masing-masing instansi.

Hasilnya, muncul laporan terhadap sekitar empat orang PPPK yang disebut tidak pernah masuk kerja. Temuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kelanjutan kontrak mereka.

“Sebelumnya kita sudah panggil seluruh kepala OPD untuk mengecek kedisiplinan. Berdasarkan laporan yang masuk ke kami maupun ke Pak Sekda, ada sekitar empat orang yang kedapatan tidak masuk kerja sama sekali,” ungkapnya.

BKPSDM menegaskan, proses perpanjangan kontrak bukan sekadar urusan administrasi dan tanda tangan di atas kertas. Pegawai juga dituntut menunjukkan tanggung jawab serta kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja dan aturan kepegawaian.

Pegawai yang tidak melapor, tidak memenuhi ketentuan administrasi, atau tidak menandatangani perjanjian kinerja baru berisiko tidak melanjutkan kontrak. Demikian pula pegawai yang dilaporkan melanggar disiplin kerja.

“Bagi yang tidak melapor atau tidak menandatangani perjanjian kinerja, berarti mereka tidak melanjutkan. Begitu juga berdasarkan laporan kepala dinas terhadap pegawai yang tidak mengikuti ketentuan jam kerja dan aturan ASN, tentu kita berikan tindakan tegas,” tegas Rektor.

Sikap tegas tersebut menjadi sinyal bahwa status sebagai PPPK tidak membebaskan pegawai dari kewajiban menjalankan tugas. Evaluasi kedisiplinan menjadi bagian penting dalam menentukan kelanjutan hubungan kerja dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, proses penandatanganan perjanjian kerja bagi PPPK dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat. Untuk perpanjangan kali ini, masa kontrak ditetapkan selama satu tahun, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan volume kerja masing-masing instansi.

“Untuk sementara masa perpanjangan kontrak masih berlaku satu tahun, karena disesuaikan dengan kebutuhan pimpinan dan volume kerja yang ada,” jelasnya.

Di sisi lain, BKPSDM Kepahiang juga menanggapi informasi mengenai kemungkinan pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji PPPK paruh waktu.

Rektor mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat keputusan maupun petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait kabar tersebut.

Pihaknya menyambut baik apabila kebijakan itu benar-benar direalisasikan. Namun, Pemkab Kepahiang belum dapat memastikan pelaksanaannya selama belum ada keputusan resmi yang menjadi dasar.

“Terkait keputusan pusat soal gaji PPPK paruh waktu yang dikabarkan akan diambil alih pusat, tentu kami sangat bersyukur jika itu terealisasi. Namun sejauh ini, kami di daerah belum menerima bentuk surat keputusan resmi, baru sebatas informasi yang beredar di media sosial,” pungkasnya.

Dengan demikian, di tengah proses perpanjangan kontrak yang sedang berjalan, persoalan kedisiplinan menjadi perhatian serius. Bagi PPPK, keberlanjutan masa kerja tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tenaga di instansi pemerintah, tetapi juga tuntutan untuk menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab.

KepahiangNews.com – Kepahiang – Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP., melantik dan mengambil sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, Minggu (25/10/2026) pukul 14.00 WIB.

Salah satu pejabat yang menjadi sorotan dalam pelantikan tersebut adalah Dr. Hartono, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., yang resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi kinerja yang sebelumnya dilakukan oleh tim independen.

Tak sekadar merotasi dan menempatkan pejabat pada posisi strategis, pelantikan kali ini juga menjadi momentum bagi Bupati Zurdi Nata untuk mengingatkan kembali pentingnya integritas, tanggung jawab, serta komitmen dalam menjalankan amanah jabatan.

Di hadapan para pejabat yang hadir, Zurdi Nata secara tegas mengingatkan bahwa ada tiga hal yang berpotensi mengubah seseorang ketika sudah berada dalam lingkaran kekuasaan, yakni kekuasaan itu sendiri, harta, dan kedekatan dengan penguasa.

Pesan tersebut disampaikan sebagai peringatan agar para pejabat tidak terlena dengan jabatan, terlena dengan kekayaan, maupun merasa kebal hanya karena memiliki kedekatan dengan orang-orang berpengaruh.

“Jangan merasa berkuasa sehingga lupa bahwa kekuasaan hanyalah sementara. Begitu juga dengan harta, ini yang sering membuat kita terjerumus,” ujar Zurdi Nata dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan agar kedekatan dengan pejabat atau pemegang kekuasaan tidak dijadikan alasan untuk bertindak semena-mena, apalagi mengabaikan aturan dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.
“Jangan mentang-mentang dekat dengan pejabat kita bisa seenaknya. Jadi, hati-hati dengan tiga hal tersebut,” tambanya.

Selain melantik Hartono sebagai Sekda, Bupati Kepahiang juga melantik M. Salihin, M.Si., yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk memimpin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Kepahiang, beserta jajaran pejabat terkait.

Perubahan nomenklatur organisasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2023 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Dalam kesempatan itu, Zurdi Nata menegaskan bahwa peningkatan kinerja bukan hanya menjadi tanggung jawab pejabat yang baru dilantik. Seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Kepahiang, baik yang mendapatkan amanah baru maupun yang belum mengalami perubahan jabatan, tetap dituntut menunjukkan kinerja terbaik.

Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi struktural atau simbol kewenangan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia meminta seluruh pejabat meluruskan kembali niat dalam menjalankan tugas pemerintahan, sekaligus memperkuat dedikasi untuk membangun Kabupaten Kepahiang ke arah yang lebih baik.

“Di samping itu juga, peningkatan kinerja harus menjadi prioritas pejabat, baik yang dilantik maupun yang tidak dilantik,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Bupati Zurdi Nata menyampaikan ucapan selamat sekaligus menyuntikkan semangat kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera bekerja dan membuktikan tanggung jawabnya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya ucapkan semangat bekerja. Dedikasikan diri untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kepahiang, Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si., Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta Ketua TP-PKK Kabupaten Kepahiang, Emi Nurhayati.

Pesan Bupati menjadi pengingat bahwa keberhasilan birokrasi tidak cukup diukur dari siapa yang menduduki jabatan strategis, tetapi juga dari sejauh mana jabatan tersebut dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kepahiang, khususnya dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah dampak buruk paparan polusi udara.

Data IQAir menunjukkan konsentrasi PM2.5 mencapai 36,3 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menandakan perlunya perhatian lebih, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap pencemaran udara, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan maupun penyakit tertentu.

Warga diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengurangi kegiatan fisik di area terbuka, memperbanyak minum air putih, serta menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Wakil Bupati Kepahiang, Abdul Hafizh, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Kabupaten Kepahiang, diharapkan terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang perlu diwaspadai.

“Kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan harus menjadi perhatian bersama. Ketika kualitas udara menunjukkan kondisi yang kurang baik, kita perlu lebih waspada, terutama dalam melindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan. Saya mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak, menggunakan masker, serta menerapkan pola hidup sehat.” ujar Wabup.

Menurutnya, kepedulian terhadap kesehatan lingkungan merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat. PMI Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat terus berperan dalam memberikan edukasi dan mengajak masyarakat menerapkan langkah-langkah pencegahan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan prakiraan per jam yang tercantum dalam infografis IQAir, indeks kualitas udara Kepahiang diperkirakan menurun dari angka 103 pada pukul 10.00 WIB menjadi 96 pada pukul 13.00 WIB, kemudian 92 pada pukul 14.00 WIB, 87 pada pukul 15.00 WIB, 81 pada pukul 16.00 WIB, dan 74 pada pukul 17.00 WIB.

Meski demikian, angka prakiraan tersebut bukan jaminan bahwa kondisi udara di seluruh wilayah Kepahiang akan sama. Masyarakat tetap perlu memperhatikan perkembangan informasi kualitas udara terbaru dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi kesehatan masing-masing.

PMI Kabupaten Kepahiang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan.

Langkah sederhana, seperti mengurangi paparan polusi, menggunakan masker saat diperlukan, dan membatasi aktivitas berat di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, dapat menjadi bagian dari upaya melindungi kesehatan masyarakat.

KepahiangNews.com – Kepahiang – Nasib armada pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Kepahiang kembali menjadi sorotan. Di tengah kebutuhan mendesak akan kendaraan operasional untuk melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran, rencana pengadaan satu unit mobil Damkar yang sebelumnya diharapkan menjadi solusi justru belum terealisasi.

Ironisnya, Kabupaten Kepahiang hingga kini masih mengandalkan satu unit mobil Damkar untuk melayani kebutuhan penanganan kebakaran di seluruh wilayah kabupaten. Tak hanya terbatas dari sisi jumlah, kondisi armada yang tersedia pun disebut sudah rentan mengalami kerusakan.

Situasi ini tentu menjadi persoalan serius. Sebab, ketika api mulai membesar dan warga membutuhkan pertolongan secepatnya, kesiapan armada menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya penyelamatan jiwa maupun harta benda.

Di tengah keterbatasan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang kini mencoba mencari jalan lain. Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP, secara resmi mengajukan proposal permohonan hibah alat pemadam kebakaran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemkab Kepahiang untuk menambah kekuatan armada Damkar, setelah kebutuhan kendaraan operasional di daerah masih belum terpenuhi secara optimal.

Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP, membenarkan bahwa proposal permohonan hibah armada dan peralatan Damkar tersebut telah disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Iya, kita sudah mengajukan proposal permohonan hibah alat pemadam kebakaran ke Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini kita tempuh untuk memperkuat armada Damkar kita di Kabupaten Kepahiang,” ujar Zurdi Nata.

Menurutnya, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang berpotensi membantu kebutuhan armada Damkar melalui hibah kendaraan operasional yang masih layak digunakan. Karena itu, Pemkab Kepahiang berupaya memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran dan kondisi darurat lainnya.

Zurdi Nata berharap permohonan hibah itu dapat diakomodasi sehingga Kabupaten Kepahiang memiliki tambahan armada yang mampu menunjang pelayanan kepada masyarakat.

“Kebutuhan armada dan peralatan Damkar yang memadai sangat vital bagi keselamatan masyarakat. Kita berharap proposal ini bisa direalisasikan secepatnya oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga kesiapsiagaan personel di lapangan semakin maksimal,” tambahnya.

Keterbatasan armada Damkar bukan sekadar persoalan jumlah kendaraan, melainkan juga menyangkut kecepatan respons ketika musibah terjadi. Dengan wilayah pelayanan yang mencakup seluruh Kabupaten Kepahiang, satu unit kendaraan tentu menghadapi tantangan tersendiri, terlebih apabila terjadi kebakaran di lokasi berbeda dalam waktu bersamaan.

Jarak tempuh menuju wilayah pelosok, kondisi jalan, hingga kemungkinan gangguan teknis pada kendaraan menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi kecepatan penanganan di lapangan.

Pengajuan hibah ke Pemprov DKI Jakarta pun menjadi harapan baru bagi penguatan layanan Damkar di Kepahiang. Namun, selama usulan tersebut belum mendapat kepastian realisasi, persoalan keterbatasan armada masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.

Masyarakat tentu berharap upaya penambahan armada tidak berhenti pada pengajuan proposal semata. Sebab, kesiapan Damkar merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan warga.

Kini, harapan itu berada di tangan Pemprov DKI Jakarta. Kepahiang membutuhkan tambahan armada yang memadai agar ketika musibah kebakaran datang, petugas tidak harus berpacu dengan waktu hanya bermodalkan kendaraan yang terbatas.

KepahiangNews.com – Kepahiang – Penataan kios Pasar Kepahiang mulai memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Kepahiang menargetkan proses penarikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan pengajuan penerbitan dokumen baru bagi para pedagang dilakukan secara bertahap.

Herman Zamhari mengungkapkan, persiapan administrasi penataan kios saat ini telah mencapai sekitar 90 persen. Dari total 491 kios yang ada, pelaksanaan penataan tidak memungkinkan dilakukan sekaligus sehingga akan diprioritaskan berdasarkan blok yang dinilai paling mendesak.

Menurut Herman, tahapan tersebut telah dibahas bersama Wakil Bupati Kepahiang. Pemerintah menargetkan proses penataan mulai berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan, dengan penarikan HGB dan pengurusan dokumen baru dilakukan secara bertahap.

“Dari 491 kios yang ada, tidak mungkin kita laksanakan sekaligus. Nantinya dilakukan secara bertahap karena ada blok yang menjadi prioritas awal dan ada juga yang menyusul,” ungkap Herman.

Ia menjelaskan, para pedagang yang akan mengurus penerbitan dokumen baru diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya menunjukkan dokumen HGB yang masih dipegang, melengkapi KTP dan kartu pedagang, serta menyelesaikan tunggakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Di balik rencana penataan ratusan kios tersebut, persoalan tunggakan retribusi pasar turut menjadi perhatian. Kewajiban yang belum diselesaikan para pedagang dinilai perlu ditangani agar tidak terus menjadi beban bagi pemerintah daerah.

Herman menyebutkan, upaya penagihan telah dilakukan, terutama terhadap kewajiban retribusi selama tiga tahun terakhir, yakni 2023 hingga 2025.

Dari upaya tersebut, penerimaan yang berhasil ditarik kembali disebut telah mendekati Rp100 juta. Sementara itu, dalam wawancara, perkiraan akumulasi tunggakan disebut berada di kisaran Rp 400 juta hingga Rp 500 juta rupiah.

Meski demikian, besaran pasti tunggakan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui data resmi agar jumlah kewajiban yang belum tertagih dapat diketahui secara akurat.
Herman menjelaskan, penyelesaian tunggakan menjadi salah satu persyaratan yang harus diperhatikan pedagang dalam proses pengurusan dokumen kios.

Dengan jumlah mencapai 491 kios, pemerintah akan menentukan prioritas penataan berdasarkan urgensi masing-masing blok. Langkah ini diharapkan membuat proses administrasi berjalan lebih terarah tanpa harus dilakukan serentak.

Para pedagang pun perlu memastikan kelengkapan dokumen, status HGB, kartu pedagang, serta catatan pembayaran retribusi sebelum mengajukan proses penerbitan dokumen baru.

Di sisi lain, keterbukaan informasi mengenai besaran tunggakan, mekanisme penagihan, dan prosedur pengurusan dokumen menjadi hal penting agar pedagang memahami kewajiban serta hak mereka.

Penataan Pasar Kepahiang kini bukan hanya menyangkut tertib administrasi 491 kios, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan pengelolaan retribusi berjalan transparan dan memberikan kepastian bagi para pedagang.

Saat ini masyarakat menanti pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk sejauh mana pemerintah mampu menuntaskan persoalan tunggakan retribusi tanpa mengabaikan kepastian pelayanan bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan di Pasar Kepahiang.

KepahiangNews.com-Kepahiang– Di tengah derasnya arus modernisasi dan maraknya budaya populer di media sosial, warisan leluhur jangan sampai hanya menjadi cerita masa lalu. Tradisi harus tetap hidup, dikenal, dan diwariskan kepada generasi penerus.

Pesan inilah yang mengemuka dalam Festival Berendo Budayo 2026 di pelataran Kantor Bupati Kepahiang, Jumat (16/10/2026).

Mengusung tema “Merawat Budaya, Menjaga Identitas Kepahiang”, festival yang digelar Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Bengkulu secara serentak di seluruh wilayah provinsi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk kembali mengenal kekayaan adat dan kesenian daerah.

Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP., menyambut baik penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, Kabupaten Kepahiang memiliki beragam tradisi dan kesenian yang bukan sekadar peninggalan leluhur, melainkan juga bagian penting dari identitas masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya.

Salah satu tradisi yang mendapat perhatian khusus adalah mbin cupik mai bioa, yakni prosesi memandikan bayi berusia 40 hari sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus doa untuk keselamatan sang bayi.

Bagi masyarakat Rejang, tradisi ini menyimpan nilai kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan terhadap adat yang diwariskan secara turun-temurun.

“Tradisi ini harus tetap dijaga agar tidak hilang. Oleh karena itu, mbin cupik mai bioa telah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda agar dapat terus diwariskan kepada anak cucu kita,” kata Zurdi Nata.

Bupati mengakui, menjaga kelestarian budaya bukan perkara mudah di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Generasi muda kini semakin akrab dengan media sosial dan berbagai tren budaya populer yang datang silih berganti.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat anak-anak muda menjauh dari akar budayanya sendiri.

Sebaliknya, teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan adat dan kesenian daerah kepada khalayak yang lebih luas.

Pelibatan pelajar dalam kegiatan kebudayaan menjadi salah satu langkah penting agar generasi muda tidak hanya mengenal tradisi melalui cerita, tetapi juga menyaksikan, mempelajari, dan ikut melestarikannya.

“Dengan adanya pagelaran ini, anak-anak yang biasa bermain media sosial seperti TikTok juga bisa menjadikannya sebagai konten, sehingga budaya Kabupaten Kepahiang dapat dikenal lebih luas,” ujarnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa melestarikan budaya tidak harus selalu dilakukan dengan cara lama. Tradisi dapat terus diperkenalkan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan generasi muda, tanpa kehilangan nilai dan makna aslinya.

Festival Berendo Budayo 2026 tidak hanya menjadi panggung pertunjukan, tetapi juga menghadirkan beragam kekayaan budaya Kepahiang yang dapat dinikmati masyarakat.

Sejumlah kegiatan ditampilkan, mulai dari teater tradisi mbin cupik mai bioa, demonstrasi pembuatan bokoa ibeun atau tempat sirih khas suku Rejang, penampilan kesenian dari berbagai sanggar, tradisi ngidang, hingga pameran kuliner.

Ragam pertunjukan tersebut memperlihatkan bahwa budaya daerah memiliki banyak sisi yang patut dibanggakan, mulai dari ritual adat, keterampilan tradisional, seni pertunjukan, hingga tradisi kuliner yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat.

Melalui festival ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa menjaga budaya bukan hanya tugas pemerintah atau pelaku seni, melainkan tanggung jawab bersama.

Zurdi Nata pun berharap Festival Berendo Budayo dapat digelar secara rutin setiap tahun agar menjadi ruang bagi para pelaku budaya untuk terus berkarya sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi Kepahiang kepada masyarakat luas.

Sebab, di tengah perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan derasnya pengaruh budaya luar, identitas daerah akan tetap kuat selama masyarakatnya tidak melupakan akar tradisi sendiri.

KepahiangNews.com-Kepahiang – Penanganan perkara dugaan korupsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Kabupaten Kepahiang terus bergulir. Kali ini, penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kepentingan penyidikan. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 49 dokumen, empat barang bukti elektronik, serta satu stempel bertuliskan CV Temdak Sakti turut disita.

Penyitaan ini menjadi bagian dari langkah penyidik untuk menelusuri lebih jauh fakta-fakta di balik perkara yang tengah ditangani. Berbagai dokumen dan perangkat elektronik yang diamankan akan menjadi bahan pendalaman sesuai keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Johansen Christian Hutabarat, S.H., M.H., didampingi Kasi Barang Bukti Arie Pratama, S.H., M.H., menyampaikan bahwa barang-barang tersebut diamankan untuk kepentingan penanganan perkara SPALD-S.

Keberadaan puluhan dokumen dan barang bukti elektronik dinilai penting dalam proses pengumpulan alat bukti. Sementara itu, stempel bertuliskan CV Temdak Sakti juga menjadi salah satu barang yang diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Penggeledahan di kantor dinas tersebut menandai berlanjutnya upaya Kejari Kepahiang dalam mengurai perkara SPALD-S. Penyidik masih perlu mendalami keterkaitan setiap barang yang disita dengan perkara yang sedang ditangani.

Publik pun menanti perkembangan penanganan kasus ini, terutama sejauh mana hasil penggeledahan tersebut dapat membantu penyidik mengungkap fakta dan memperjelas dugaan penyimpangan yang terjadi.

Proses hukum masih berjalan. Karena itu, seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara ini tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kedatangan mendadak Korps Adhyaksa ke instansi pengelola proyek infrastruktur daerah ini sempat memicu tanda tanya besar. Namun, misteri di balik kedatangan para penyidik tersebut akhirnya terkuak.

Kejari Konfirmasi Lakukan Penggeledahan
Teka-teki mengenai agenda kedatangan tim Kejari akhirnya terjawab. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat group WhatsApp, Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, S.H. M.H, membenarkan bahwa pergerakan tim penyidik hari ini adalah untuk melakukan penggeledahan.

“Hari ini penyidik Kejari Kepahiang menyampaikan bahwa kedatangan tim penyidik ke Kantor Dinas PUPR adalah untuk melakukan penggeledahan,” ungkap Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, Kajari Kepahiang saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kamis (15/10/2026).

Langkah tegas ini mengindikasikan adanya dugaan kuat penanganan perkara serius yang tengah dibidik oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang di lingkup Dinas PUPR.

Tindakan penggeledahan ini jelas menjadi babak baru yang kian memanas. Publik kini menanti informasi resmi terkait dokumen atau barang bukti apa saja yang diamankan penyidik dari lokasi penggeledahan, serta perkara apa yang tengah diusut tuntas oleh Korps Adhyaksa di Bumi Sehasen ini.

Meskipun proses hukum terus berjalan tegas, prinsip keadilan dan prosedur penegakan hukum yang profesional diharapkan tetap dijunjung tinggi.

Bagaimana perkembangan dari hasil penggeledahan di Dinas PUPR Kepahiang ini? Tim redaksi KepahiangNews.com akan terus mengawal dan menyajikan informasi terupdate.