 |
| Anggaran Pemilu 2024 ditambah, Anggaran Setiap OPD di Kepahiang Terpaksa Dipangkas |
KEPAHIANGNEWS.COM-KEPAHIANG – Untuk menambah anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) yang wajib dan harus dilaksanakan. Sesuai dengan perintah Kemendagri untuk KPU dan Bawaslu, anggaran yang ada di setiap OPD yang telah dibahas pada pengesahan Raperda APBD 2024, terpaksa akan dipangkas lebih dalam lagi, untuk kebutuhan pemilu yang akan dilaksanakan.
Dengan adanya pemangkasan anggaran disetiap OPD, Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Andrian Defandra mengatakan, untuk perintah penganggaran Pemilihan umum (Pemilu) itu, sudah diatur dalam undang-undang.
Jadi harus diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan juga DPRD kepahiang. Namun dengan adanya perintah tersebut. Imbasnya, terpaksa anggaran yang akan diberikan kepada masing-masing OPD terpaksa akan dipangkas lagi untuk keperluan tersebut.
“Pengesahan Raperda APBD 2024 kita bahas hari ini. Dimana kita diketahui bersama, APBD Kepahiang bertambah menjadi Rp 780 miliar lebih. Tetapi disayangkan, meski ada penambahan tersebut, kita tetap harus menganggarkan anggaran Pemilu. Serta bisa kita diperkirakan, banyak anggaran yang akan dipangkas dari masing-masing OPD nantinya,” ungkapnya.
Banyaknya pemangkasan anggaran yang terjadi tambah Andrian Defandra, bisa disinyalir akan banyak kegiatan pembangunan di Kabupaten Kepahiang yang tidak berjalan maksimal, kemungkinan besar tidak akan bisa berjalan.
“Diperkirakan di tahun depan, anggaran yang ada hanya untuk operasional, gaji, dan ATK saja. Untuk pembangunan saya pikir tidak akan berjalan maksimal. Untuk selebihnya pembangunan, kita akan mengandalkan DAK yang tersedia saja,” mirisnya. (aa)
Ini Pagu anggaran RAPBD Kabupaten Kepahiang Tahun anggaran 2024:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 146,458,569,660
2. Sekolah-Sekolah Rp 28,921,414,826
3. Dinas Kesehatan Rp 106,657,625,380
4. UPTD Gudang Farmasi Rp 25,000,000
5. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Rp 50,000,000
6. Puskesmas se-Kabupaten Kepahiang Rp 9,580,361,288
7. Rumah Sakit Umum Daerah Rp 47,629,462,685
8. Dinas Pekerjaan Umum dan PR Rp 22,764,274,463
9. Satpol-PP dan Damkar Rp 5,142,461,441
10. BPBD Rp 4,893,145,682
11. Dinas Sosial Rp 3,961,816,279
12. Dinas PPPAPP dan KB Rp 9,812,956,609
13. Dinas Lingkungan Hidup Rp 8,465,453,593
14. Dinas Dukcapil Rp 3,560,473,468
15. Dinas PMD Rp 5,073,273,309
16. Dinas Perhubungan Rp 4,558,235,055
17. Dinas Kominfo Rp 4,507,366,178
18. Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Rp 2,332,617,300
19. DPMPTSP Rp 5,044,108,940
20. Dinas Parpora Rp 5,093,596,384
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 3,064,436,238
22. Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan Rp 3,056,228,586
23. Dinas Pertanian Rp 13,141,416,686
24. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Rp 25,000,000
25. UPTD Balai Pembibitan Ternak Rp 25,000,000
26. UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas Rp 25,000,000
27. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Rp 75,000,000
28. UPTD Balai Benih Holtikultura Rp 35,000,000
29. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp 2,424,249,004
30. Sekretariat Daerah Rp 17,968,343,966
31. Bagian Pemerintahan Rp 2,034,000,000
32. Bagian Kesejahteraan Rakyat Rp 2,404,000,000
33. Bagian Hukum Rp 434,000,000
34. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Rp 834,000,000
35. Bagian Administrasi Pembangunan Rp 434,000,000
36. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Rp 334,000,000
37. Bagian Umum (Pos KDH dan WKDH) Rp 6,009,892,946
38. Bagian Organisasi Rp 784,000,000
39. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rp 434,000,000
40 Sekretariat DPRD Rp 41,012,568,239
41 BAPPEDA Rp 7,380,414,305
42 Badan Keuangan Daerah Rp 154,031,177,721
43 BKD-PSDM Rp 39,494,748,335
44 Inspektorat Daerah Rp 5,981,375,813
45 Kecamatan dan Kelurahan Rp 29,053,160,594
46 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 23,947,236,488
Jumlah Belanja Rp 778,974,461,462
Total Penerimaan Rp 780,974,461,462
Pembiayaan Netto Rp (2,000,000,000)
Surplus/Defisit –
