KEPAHIANGNEWS.COM – Penataan dan pelaporan aset daerah yang menjadi masukan dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada pemerintah Kabupaten Kepahiang harus segera di tindak lanjuti agar tidak menjadi permasalahan di masa depan. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang dalam entry meeting (pemeriksaan awal penyamaan persepsi) Pemerintah Kabupaten Kepahiang bersama BPK RI Perwakilan Provinsi di aula sekretariat daerah pada Jum’at sore (10/02/2021). “Kita bertindak profesional terkait tugas dan fungsi DPRD, tadi sudah dilakukan entry meeting dan ada beberapa catatan yang salah satunya mengenai aset daerah,” Kata Windra Purnawan, SP.
Dia berharap melalui kerja sama yang baik, penataan dan permasalahan aset bisa segera diselesaikan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari sehingga opini WTP untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dapat dipertahankan.
“Harapan kita terkait permasalahan aset dan pelaporan keuangan lainnya dapat segera diselesaikan agar dapat mempertahankan opini WTP dan menjadi nomor 3 terbaik dalam pelaporan keuangan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu,” Harap Windra Purnawan.
“Selamat datang bapak ibu Auditor. Kepada OPD agar kooperatif saat di audit,” Sampai Bupati Hidayatullah Sjahid.
“Tolong kooperatif. Pimpinan OPD harus hadir saat diperiksa. Tugas kami mengaudit atas kewajaran penggunaan keuangan daerah,” kata Elian Susanti.
“Mengaudit pelaporan keuangan pemerintah daerah kami memegang 3 hal, Independen, Integritas dan Profesional. Kalau opini Wajar ya memang wajar, terkait temuan, kami minta segera diselesaikan,” Pungkasnya.(aa)
