Kepahiangnews.com-Kepahiang – Penerapan regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 berdampak besar bagi pemerintahan desa di Kabupaten Kepahiang. Sebanyak 59 desa di wilayah ini mengalami kendala serius karena pencairan Dana Desa (DD) tahap II untuk pos non-earmark tertahan.
Total nilai dana yang tidak cair tersebut mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp5,9 miliar. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya berbagai kegiatan pembangunan fisik maupun program non-fisik yang telah direncanakan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kepahiang, Zaili Husein, SE melalui Sekretarisnya, Deva Yurita Ambarini, Sp.Mp, mengakui hal tersebut saat dikonfirmasi, Selasa (28/04/2026).
Deva menjelaskan, terhentinya aliran dana ini berimbas pada gagal bayar, di sejumlah kegiatan dan kerjasama yang telah dilakukan dengan pihak ketiga.
“Rata-rata desa yang terhutang akibat dampak kebijakan PMK 81 itu mencapai ratusan juta rupiah. Total keseluruhan dari 59 desa itu mencapai Rp5,9 miliar,” ungkap Deva di ruang kerjanya.
Masalah semakin pelik karena dalam regulasi yang baru tersebut, pemerintah desa dilarang membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) untuk menampung kegiatan yang belum terbayarkan.
Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar yang diambil adalah memanfaatkan pos anggaran lain. Salah satunya menggunakan sisa dana desa yang sudah ditentukan penggunaannya (earmark) untuk menutupi kegiatan non-earmark yang tertunda.
“Kemudian memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun berjalan atau tahun sebelumnya untuk menutup kekurangan dana tersebut. Namun sayangnya, tidak semua desa memiliki Silpa yang mencukupi, sementara pembuatan SPH tidak diperbolehkan,” pungkasnya.
