“Belum direalisasikannya dan belum ditayangkannya RUP terhadap realisasi angggaran 200 juta untuk kelurahan. Terkendala dengan tenaga SDM dan Sarpras yang kurang memadai”
KEPAHIANGNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang diketahui sudah menggelontorkan anggaran Rp 2,4 miliar untuk 12 kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahiang. Dimana masing-masing kelurahan, itu mendapatkan suplai anggaran Rp 200 juta untuk bantuan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik pada tingkat kelurahan.
Hanya saja diketahui, sampai saat ini anggaran tersebut belum juga direalisasikan oleh pihak kelurahan. Bahkan diketahui juga, hingga pihak kelurahan belum melakukan penayangan RUP terhadap realisasi anggaran yang akan digunakan.
Dari informasi yang diterima awak media, ternyata belum direalisasikannya dan belum ditayangkannya RUP terhadap realisasi angggaran tersebut. Lantaran terkendala dengan tenaga SDM dan Sarpras yang kurang memadai.
Lurah Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Yudi SPi menuturkan, memang sejak awal kendala yang dihadapi pihaknya adalah persoalan SDM dan Sarpras. Dimana untuk kelurahannya sendiri, saat ini tidak ada SDM ataupun bagian yang mengurusi persoalan realisasi anggaran Rp 200 juta tersebut. Sehingga dirinya memastikan, kegiatan untuk realisasi anggaran tersebut tidak bisa dijalankan.
“Bukan kami tidak mau merealisasikan anggaran hang diberikan tersebut. Tapi memang kami tidak memiliki orang yang berkompeten mengurusi hal itu. Sehingga sampai saat ini pun, kita belum menayangkan RUP ke PBJ,” ujarnya.
Yudi juga menegaskan, selain terkendala SDM yang ada. Untuk di Kantor Kelurahan Kampung Pensiunan sendiri tidak ada Sarpras yang mendukung untuk mengerjakan hal itu. Seperti tidak adanya laptop, dan Sarpras lainnya.
“Bagaimana kami mau mengerjakannya, jika Sarpras dan fasilitas saja tidak ada di kantor kami. Jadi tidak akan maksimal jika kami mengerjakannya diluar kantor,” terangnya.
Meski demikian dikatakan Yudi, dalam dua hari ini pihaknya sudah disurati oleh pihak BKD untuk melakukan koordinasi soal penggunaan anggaran tersebut.
“Kita akan melalukan koordinasi dengan pihak BKD terhadap persoalan yang ada. Jika memang tidak memungkinkan, saya rasa lebih baik anggaran dikembalikan ke Siltap. Namun dikembalikan lagi di tahun depan untuk perealisasiannya,” ungkap Yudi.
Hal senada juga disampaikan Lurah Kelurahan Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan Karyanto SIp. Dimana diakuinya, memang kendala utama belum direalisasikannya anggaran Rp 200 juta itu, lantaran tidak adanya SDM yang mendukung. Terkhusus untuk Kelurahan Tangsi Baru sendiri, saat ini tidak memiliki bendahara, dan hanya memiliki 2 kasi atau staf saja yang berstatus ASN.
“Bagaimana kita mau bergerak mengurusi realisasi anggaran itu, bendahara saja kami tidak punya. Padahal sebelumnya, kami sudah mengusulkan untuk diberikan bendahara oleh Pemkab Kepahiang. Hanya saja karena kondisinya tidak memungkinkan, sampai saat ini kami tidak memiliki bendahara,” ungkapnya.
Karyanto juga memberikan alasan, selain karena SDM yang tidak ada. Memang faktor Sarpras juga sangat mempengaruhi kinerja pihaknya. Bahkan dikatakan Karyanto, tidak ada satu pun laptop kelurahan yang bisa difungsikan dengan baik sebagaimana mestinya.
“Untuk fasilitas saja memang sudah tidak memadai sedangkan pekerjaan kita membutuhkan Sarpras seperti laptop dan sebagainya. Jadi wajar jika kami belum juga melakukan penayangan RUP lantara beberapa kendala yang ada. Meski demikian kami berupaya, sampai akhir tahun akan melakukan realisasi anggaran yang ada. Karena kami mewacanakan pembangunan drainase dan pengadaan lampu jalan,” pungkasnya.(aa)
