Tampak depan gedung MPP yang sedang dikerjakan
KEPAHIANGNEWS.COM – Terlihat pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kepahiang tahap ke satu, nampaknya akan segera rampung.
Untuk diketahui, pembangunan gedung MPP yang ditotalkan anggarannya menghabiskan Rp 6 milyar sampai selesai. Ditahap satu hanya trealisasi anggarannya Rp 1,3 miliar, dan diperkirakan akan selesai pada pertengahan bulan November mendatang. Sehingga bisa dipastikan, pada awal tahun 2024 gedung MPP sudah bisa dioperasikan, untuk gedung utama MPP.
Kepala DPMPTSP Kepahiang Elva Mardiana SIP MSi mengatakan, berdasarkan keterangan yang ia terima dari kontraktor yang mengerjakan geudung MPP, saat ini pengerjaan proyek bangunan MPP sudah berjalan 95 perse. Sehingga memang pada awal tahun 2024, gedung MPP sudah bisa digunakan.
tampak lantai ruang kadis di gedung MPP belum selesai
Akan tetapi dikatakan Elva, jika bulan November ini pembangunan MPP selesai. Maka pada bulan Desember nanti pihaknya akan mengajukan untuk penggunaan gedung MPP.
“Kalau dari laporan kontraktor, pertengahan bulan November pembangunan gedung MPP pada tahap satu selesai. Sehingga kami akan mengusulkan, agar di bulan Desember 2023 ini, gedung MPP bisa kami tempati dan digunakan,” ujar Elva.
Akan tetapi Elva juga sangat menyayangkan, meskipun pembangunan gedung MPP tahap satu sudah selesai.
Dipastikan tidak akan bisa menampung semua OPD pelayanan yang sudah terdaftar oleh pihaknya. Hal itu dikarenakan, kapasitas gedung MPP pada tahap satu ini masih terbilang sempit dan belum sesuai dengan yang ditargetkan.
“Pembangunan MPP ini memerlukan anggaran Rp 6 milar jika dibangun sampai selesai. Karena dengan anggaran Rp 1,3 miliar pada pembangunan tahap satu ini. Hanya bisa melakukan rehab sebagian kecil pada bagian gedung utama. Diperkirakan, gedung MPP yang dibangun tahap satu saat ini hanya bisa menampung setidaknya 3 sampai 4 layanan saja dari 28 layanan yang ada. Itu pun kita akan prioritaskan pelayanan yang paling mendasar saja seperti, Samsat, Dukcapil, BKD, dan juga pelayanan Bank Bengkulu,” jelas Elva.
Elva juga menambahkan, seharusnya MPP Kabupaten Kepahiang bukan hanya untuk DPMPTSP Kepahiang saja dalam perizinan.
Karena untuk membentuk dan menciptakan suatu pelayanan yang baik, pelayanan yang diberikan setidaknya ada 28 layanan publik.
Disamping itu menurutnya, dengan anggaran TA 2023 ini hanya Rp 1,3 miliar artinya ada pembangunan lanjutan.
Sementara itu untuk pembangunan lanjutan, nampaknya di TA 2024 mendatang akan sangat sulit untuk direalisasikan, sehingga DPMPTSP Kepahiang juga sulit untuk merealisasikan pembangunan MPP 100 persen.
“Informasinya TA 2024 kita tidak lagi mendapatkan anggaran untuk kelanjutan MPP Kepahiang. Artinya MPP Kepahiang sulit untuk direalisasikan seperti Kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. Untuk itu peran TAPD dan Banggar juga sangat diperlukan pada pembangunan MPP ini, agar pelayanan publik di Kepahiang menjadi lebih baik. Untuk Kabupaten Kepahiang lebih baik” pungkasnya.(aa)
