“Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM), DPMD Kabupaten Kepahiang melalui desa akan bantu anak tidak sekolah dan putus sekolah, untuk dapat sekolah”.
KEPAHIANGNEWS.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepahiang akan memantau keberadaan anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah yang ada di setiap desa di Kabupaten Kepahiang. Pendataan lebih mendalam terhadap jumlah rill anak tidak sekolah atau putus sekolah ini pun dilakukan melalui tenaga verifikator desa/ admin desa.
“Kita Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa menyelenggarakan pelatihan zoom meting terhadap tenaga verifikator desa yang akan melakukan pendataan terhadap anak putus sekolah yang ada di desa masing-masing,” ujar Kasi Pemerintahan Desa DPMD Kepahiang, Ferry Susanto,S.Sos.
Lanjutnya mengatakan, DPMD hanya mengambil sebanyak 8 desa di Kabupaten Kepahiang dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) untuk memonitoring Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berpotensi Putus Sekolah (ABPS). Pelatihan dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom diikuti 8 desa yang telah dipilih dalam penerapan program tersebut. Adapun pelaksanaan pelatihan dilakukan di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
Untuk pendataan petugas bisa mendalami data desa pendidikan sebelumnya yang sudah ada seperti data SDGs hanya saja lebih diperdalam terkait latar belakang anak putus sekolah atau tidak sekolah tersebut.
Dijelaskannya, melalui Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) petugas akan menggali mencari penyebab anak putus sekolah. Sistem ini dinilai lebih sesuai dengan sistem pembangunan partisipatif karena sifatnya yang partisitoris. Dengan sasaran 4 – 18 tahun yang putus sekolah diharapkan hasil pendataan ditindaklanjuti pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten”, jelasnya
Ia juga mengatakan, untuk perogram penerapan membantu anak putus sekolah tersebut, selain dibantu pihak Kementerian, perogram juga didanai oleh UNICEF, yang peduli terhadap meningkatnya anak yang putus sekolah di indonesia. Apalagi saat ini tersampak Pandemi Covid-19, yang prekonomian masyarakat terganggu dan tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya”, tambahnya.
Melalui kegiatan pendataan ini juga mendorong terjadinya kemandirian desa dalam pengelolaan data atau sistem informasi desa yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan desa maupun daerah sehingga lebih berkualitas, efektif dan efisien.(aa)
