“Rabu pagi Bupati Kepahiang melaksanakan rapat tim evaluasi dan tim pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) pendapatan dan belanja daerah atau apbd tahun anggaran 2022″.
KEPAHIANGNEWS.COM – Untuk meningkatkan realisasi APBD DAK fisik dan dana desa tahun anggaran 2022 priode 1 januari 2021 sampai dengan 30 juni 2022/ Bupati Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU bersama jajaran dan seluru OPD di Kabupaten Kepahiang melaksanakan rapat tim evaluasi dan tim pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) Kabupaten Kepahiang tahun 2022.
Dimana dalam rapat tersebut Bupati menjelaskan, ada beberapa poin yang dilakukan pembahasan, antara lain:
1. Evaluasi terhadap realisasi pendapatan Kabupaten Kepahiang
2. Evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran di OPD-OPD
3. Laporan posisi kas daerah
4. Evaluasi terhadap proses pantawan lelang pengadaan barang atau jasa
5. Evaluasi pelaksanaan anggaran dak fisik dan dana desa
6. Evaluasi progres pinjaman daerah ke PT Bank Bengkulu
7. Evaluasi hasil desk tepra
Sementara capaiyan realisasi APBD Kabupaten Kepahiang hingga 30 juni kemarin tercatat kurang lebih 33,2 persen capaiyan realisasi APBD tahun 2022.
“Ya hari ini kita melaksanakan rapat evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran atau TEPRA Kabupaten Kepahiang tahun 2022. Banyak yang kita bahas guna perbaikan kedepannya”, ungkap Bupati.
Bupati juga menyampaikan, sebanyak 27 OPD yang mengantar realisasi serapan anggaran APBD Kabupaten Kepahiang hingga 30 juni kemari berada di angka 33,2 persen dan 6 OPD yang berada di zona kuning atau kurang dari 33,2 persen yaitu, DPPKBA3a sebesar 30,5 persen, Dikbut 30 persen, RSUD 24,4 persen, Dinkes 23,2 persen, BKD 22,2 persen dan Disparporo 21,4 persen. Dimana tercatat ada 2 OPD yang mendapat rapot merahan atau angka realisasi yang masih minim, yaitu Dinas PUPR sebesar 2,9 persen dan BKDPSDM sebesar 11,7 persen.
Namun dari hasil rapat tersebut Bupati mengatakan, akan mengupayakan PAD Kabupaten Kepahiang meningkat, dengan cara menggodok regulasi terkait pendapat daerah seperti pengelolaan lahan parkir yang nantinya akan di lelang atau di kelola oleh pihak ketiga, sektor pariwisata hingga pajak PBB rumah makan, hotel dan yang lainnya”, tambah Bupati.(aa)
