Kepahiangnews.com-Kepahiang – Kabar membanggakan kembali datang dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Untuk kesekian kalinya, Pemkab Kepahiang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Bengkulu.
Predikat bergengsi di bidang tata kelola keuangan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu, Arif Agus, kepada Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP., yang hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Gregory Dayefiandro, S.E., M.Si.
Raihan Opini WTP ini menjadi sinyal positif bahwa tata kelola dan pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Kepahiang dinilai berjalan sesuai standar akuntabilitas yang ditetapkan. Namun demikian, capaian ini juga menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan belum sepenuhnya selesai.
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata mengatakan, keberhasilan kembali meraih Opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Kepahiang kembali memperoleh Opini WTP. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.
Meski berhasil mempertahankan predikat tersebut, Zurdi Nata menegaskan masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK RI yang wajib menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, catatan itu tidak boleh dipandang sebagai kelemahan semata, melainkan pijakan evaluasi agar pengelolaan anggaran semakin tertib, tepat sasaran, dan akuntabel.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak cepat berpuas diri, melainkan menjadikan hasil evaluasi BPK sebagai motivasi untuk memperkuat budaya kerja yang profesional dan transparan.
“Saya mengapresiasi seluruh OPD yang telah bekerja maksimal sehingga Kabupaten Kepahiang dapat kembali meraih Opini WTP. Ke depan, rekomendasi yang disampaikan BPK harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan,” tegasnya.
Bagi Pemkab Kepahiang, Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif tahunan atau capaian seremonial belaka. Lebih dari itu, predikat tersebut diharapkan menjadi budaya kerja dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab harapan masyarakat.
“Harapannya, prestasi ini tidak hanya sampai di sini, tetapi menjadi budaya kerja sebagaimana visi mewujudkan Kepahiang yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Gregory Dayefiandro turut menyambut baik keberhasilan tersebut. Menurutnya, capaian WTP harus menjadi energi baru bagi seluruh unsur pemerintahan untuk tidak hanya mempertahankan prestasi, tetapi juga meminimalkan berbagai catatan yang masih menjadi perhatian BPK.
“Harapan kita ke depan tidak hanya mempertahankan Opini WTP, tetapi juga meminimalkan berbagai catatan yang masih menjadi perhatian. Ke depan harus lebih baik lagi,” ujar Gregory.
Dengan kembali diraihnya Opini WTP, publik tentu berharap pengelolaan anggaran daerah tidak hanya tertib di atas laporan, tetapi juga benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepahiang.
