Kepahiangnews.com-Kepahiang – Sebanyak 20 desa di Kabupaten Kepahiang telah berhasil membangun gedung Koperasi Merah Putih sesuai dengan program Presiden Republik Indonesia. Namun, untuk sisanya dari total 105 desa di wilayah tersebut, belum ada laporan progres yang masuk ke Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang, Neri Mardiya Nengsi, SE, mengungkapkan hal ini saat ditemui di ruangannya, Senin (2/2/2026). Menurutnya, pemantauan langsung terhadap program ini dilakukan oleh Project Management Officer (PMO) dan Business Assistant (BA) yang berada di bawah naungan Kementerian terkait.
“Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di desa-desa seharusnya dilaporkan oleh PMO dan BA. Namun sejak bulan Desember lalu, mereka tidak lagi berada di Kepahiang, sehingga kami tidak mendapatkan banyak informasi terkait perkembangannya,” ujar Neri.
Ia menambahkan bahwa untuk mendirikan gedung koperasi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain status kepemilikan lahan yang jelas dan legal (aset desa, kabupaten/kota, provinsi, atau kementerian/lembaga) serta tidak dalam sengketa. Luas lahan idealnya minimal 1.000 m², disesuaikan dengan kebutuhan bangunan kantor, gerai, pergudangan, dan area parkir.
Selain itu, lokasi harus strategis, mudah diakses masyarakat, serta dekat dengan pusat publik seperti kantor desa/kelurahan atau terminal. Kondisi tanah harus siap pakai, stabil, tidak berada di zona rawan bencana, dan tidak di atas rawa. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan yang memadai untuk logistik, serta pasokan listrik, air, dan internet juga harus tersedia.
Pendataan aset lahan untuk program ini sebelumnya didukung oleh Satgas khusus dan berkoordinasi erat dengan unsur TNI (Babinsa) serta pemerintah daerah terkait.
Neri berharap agar PMO dan BA dapat diadakan kembali di Kabupaten Kepahiang guna mendampingi proses pembangunan Koperasi Merah Putih di desa-desa yang belum melaksanakan program tersebut.
