Kepahiangnews.com-Kepahiang – Di balik hiruk-pikuk kehidupan masyarakat Kabupaten Kepahiang, masih ada keluarga yang setiap harinya harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan makan dan bertahan di rumah yang jauh dari kata layak.

Kondisi tersebut ditemukan Perjuangan Walisongo Indonesia-Laskar Sabilillah (PWI-LS) Cabang Kepahiang saat melakukan penelusuran dan pemantauan terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan.
Kali ini, perhatian PWI-LS tertuju kepada Fradilla Sandy, seorang ibu yang berstatus janda dan tinggal bersama anak perempuannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang.

Kondisi rumah yang ditempati ibu dan anak tersebut cukup memprihatinkan. Dinding rumah masih menggunakan pelupuh bambu yang sebagian telah lapuk dan berlubang. Lantai rumah pun masih berupa tanah.

Bukan hanya itu, bagian atap rumah juga mengalami kebocoran di sejumlah titik. Terpal dan plastik terpaksa dipasang untuk menutupi bagian atap yang rusak. Bahkan ketika hujan turun, air masih menetes masuk ke dalam rumah dan harus ditampung menggunakan baskom yang diletakkan di sejumlah sudut ruangan.

Melihat kondisi tersebut secara langsung, Ketua PWI-LS Cabang Kepahiang, Andy Hermansyah, mengaku prihatin. Menurutnya, kondisi keluarga Fradilla menjadi gambaran bahwa masih ada masyarakat di sekitar yang membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama.

“Kami datang bukan hanya untuk melihat kondisi rumahnya, tetapi juga ingin mengetahui langsung bagaimana perjuangan ibu ini bersama anaknya. Kondisinya memang sangat memprihatinkan, apalagi rumahnya bocor dan dindingnya sudah banyak yang lapuk,” ujar Andy.

Di tengah kondisi serba terbatas, Fradilla tetap berusaha menjalani kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya sekolah anaknya, ia bekerja membantu di warung lontong atau warung sarapan pagi di kawasan Pasar Kepahiang.

Penghasilannya pun tidak besar. Dalam sehari, Fradilla hanya mendapatkan upah sekitar Rp35 ribu hingga Rp40 ribu.

Namun keterbatasan tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap bekerja dan berusaha agar anak semata wayangnya tetap bisa bersekolah.

“Yang membuat kami tersentuh adalah semangat ibunya. Walaupun penghasilannya tidak seberapa dan kondisi rumah sangat terbatas, beliau tetap berusaha bekerja demi anaknya. Ini yang menurut kami perlu mendapat perhatian dari banyak pihak,” lanjut Andy.

Melihat kondisi tersebut, PWI-LS Cabang Kepahiang kemudian mendatangi langsung kediaman Fradilla dengan membawa bantuan berupa sejumlah perlengkapan rumah tangga serta bantuan uang tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga tersebut.

Dalam kunjungan itu, PWI-LS tidak sendiri. Turut hadir Ketua Yayasan Amar Makruf Kepahiang, Ustadz Gusti Santoso, Ketua BIPEKA yang diwakili Ustazah Rini Puspita Sari, serta Kasepuhan PWI-LS Ustadz Ropiq.

Ketua Yayasan Amar Makruf Kepahiang, Ustadz Gusti Santoso, mengatakan bantuan tersebut mungkin belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi keluarga Fradilla. Namun, menurutnya, kepedulian sekecil apa pun tetap memiliki arti bagi masyarakat yang sedang membutuhkan.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan beban ibu dan anaknya. Yang paling penting bukan seberapa besar bantuan yang diberikan, tetapi bagaimana kita mau hadir dan peduli ketika melihat ada saudara kita yang sedang kesulitan,” ungkap Gusti Santoso.

Ia juga berharap kondisi keluarga Fradilla dapat menjadi perhatian bersama, sehingga ke depan ada lebih banyak pihak yang tergerak untuk membantu, khususnya dalam memperbaiki tempat tinggal yang saat ini masih sangat sederhana.

Sementara itu, Andy Hermansyah yang juga diketahui berprofesi sebagai guru di SDIT Cahaya Robbani Kepahiang, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari upaya PWI-LS untuk terus mendekatkan diri dengan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan bantuan terkadang berada tidak jauh dari lingkungan sekitar. Hanya saja, kondisi mereka belum tentu diketahui banyak orang.

“Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan tetapi kita tidak tahu. Karena itu kami akan terus berkeliling dan melihat langsung kondisi masyarakat. Kalau ada yang membutuhkan, sebisa mungkin kami bantu dan kami juga akan berusaha mengajak pihak lain untuk ikut peduli,” kata Andy.

Kunjungan tersebut pun menjadi pengingat bahwa di tengah keterbatasan, masih ada perjuangan yang terus dijalani seorang ibu demi masa depan anaknya.

Di rumah sederhana berdinding bambu dan beratap bocor itu, Fradilla mungkin tidak memiliki banyak hal. Namun, ia tetap memiliki satu hal yang tidak ternilai: semangat untuk terus berjuang agar anaknya bisa sekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Kepahiangnews.com-Kepahiang – Persoalan yang membelit PT Trisula Ulung Megasurya (PT TUM) terus bergulir dan kini memasuki babak baru. Setelah menjadi sorotan karena tetap menjalankan aktivitas perkebunan meski Hak Guna Usaha (HGU) telah berakhir sejak 2021, perusahaan perkebunan teh milik investor asal Taiwan itu kini kembali dipertanyakan terkait kepatuhan terhadap kewajiban di bidang lingkungan hidup.

Temuan terbaru datang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepahiang. Instansi tersebut mengungkapkan bahwa selama ini PT TUM tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang sejatinya merupakan kewajiban setiap perusahaan yang memiliki persetujuan lingkungan.

Kepala DLH Kabupaten Kepahiang, Dra. Sumi Fitriani, M.Si, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/07/2026), mengaku hingga kini belum pernah menerima laporan berkala dari PT TUM sejak dirinya menjabat.

“Setahu saya tidak pernah melapor,” tegas Sumi.

Menurutnya, setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) secara berkala, umumnya setiap enam bulan sekali. Kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan perusahaan menjalankan pengelolaan dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumi menjelaskan, laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi sekaligus pengawasan terhadap aktivitas perusahaan.

“Laporan itu wajib. Seperti perusahaan-perusahaan lain, misalnya PT SMM, PLTA Ujan Mas, dan berbagai perusahaan lainnya di Kabupaten Kepahiang yang rutin menyampaikan laporan kepada DLH,” ujarnya.

Ia menegaskan, tanpa adanya laporan berkala, pemerintah daerah akan kesulitan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan.

“Kalau tidak ada laporan, fungsi pengawasan tentu tidak berjalan optimal. Pemerintah kehilangan salah satu instrumen penting untuk mengukur apakah perusahaan benar-benar menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan atau tidak,” jelasnya.

Tak hanya soal laporan lingkungan, keberadaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT TUM juga masih menjadi tanda tanya.

Sumi mengaku belum dapat memastikan apakah perusahaan tersebut memiliki dokumen AMDAL, mengingat dirinya baru menjabat sebagai Kepala DLH.

“Saya belum bisa memastikan karena saya masih baru menjabat. Nanti akan kami cek kembali,” katanya.

Sementara itu, Staf Bidang AMDAL DLH Kabupaten Kepahiang, Enda Dwi Martika, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran data dokumen lingkungan yang tersimpan dalam sistem komputer DLH, tidak ditemukan dokumen AMDAL atas nama PT Trisula Ulung Megasurya untuk periode data tahun 1999 hingga akhir 2024.

Meski demikian, Enda menegaskan bahwa temuan tersebut masih berdasarkan data digital yang tersedia dan belum menutup kemungkinan adanya dokumen dalam arsip fisik.

“Untuk sementara berdasarkan data di sistem memang belum ditemukan. Namun kami akan melakukan pengecekan kembali pada arsip lainnya agar hasilnya benar-benar akurat,” jelasnya.

Temuan ini semakin menambah panjang daftar persoalan yang membelit PT TUM. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga menjadi perhatian publik karena masih beroperasi meski HGU telah berakhir, serta tengah menjadi sorotan terkait legalitas sejumlah perizinan lainnya.

Bahkan, DPRD Kepahiang membuka peluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas persoalan yang dinilai telah menjadi perhatian luas masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Igor Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., menegaskan bahwa secara hukum masa berlaku HGU PT TUM telah berakhir. Karena itu, aktivitas perusahaan yang masih beroperasi dan melakukan produksi di atas lahan tersebut patut dipertanyakan legalitasnya.

“HGU PT TUM sudah habis masa berlakunya. Oleh karena itu aktivitas produksi yang ada di lahan PT TUM bisa dikatakan tidak sesuai lagi. Karena itu kita siap membentuk Pansus jika memang diperlukan,” tegas Igor.

Menurut Igor, persoalan PT TUM bukan sekadar soal berakhirnya izin HGU. DPRD juga menemukan adanya persoalan lain yang dinilai jauh lebih serius, yakni dugaan ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki perusahaan dengan aktivitas yang dijalankan di lapangan.

Ia menyebut, izin yang dimiliki PT TUM hanya sebatas izin perkebunan, namun di lokasi perusahaan justru terdapat aktivitas pengolahan hasil perkebunan berupa pabrik teh yang terus beroperasi.

“Perlu diketahui juga, izin yang dikantongi pihak PT TUM ini hanya izin perkebunan, sementara secara faktual di lokasi PT TUM ada kegiatan produksi, dalam hal ini seperti pabrik. Ini saja sudah menyalahi regulasi, administrasi bahkan hukum,” ujarnya dengan tegas.

Meski demikian, Igor menjelaskan pembentukan Pansus belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini DPRD masih menyelesaikan sejumlah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) eksekutif. Setelah agenda tersebut rampung, DPRD akan membahas secara serius langkah lanjutan terkait polemik PT TUM.

“Saat ini DPRD sedang menjalankan Pansus untuk beberapa Raperda eksekutif di pertengahan tahun 2026. Setelah itu kami akan membahas lebih lanjut terkait kemungkinan pembentukan Pansus untuk polemik PT TUM,” jelasnya.

Igor juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Menurutnya, Bupati Kepahiang tidak tinggal diam dan telah melibatkan berbagai instansi strategis untuk memperjuangkan hak daerah.

“Sejauh ini Bupati selaku pimpinan tertinggi kabupaten sudah melakukan banyak langkah dengan melibatkan ATR/BPN, Bank Tanah bahkan aparat penegak hukum,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD pada prinsipnya akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan aset daerah agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

“Yang jelas, Pemkab Kepahiang perlu dan harus memperjuangkan tanah daerahnya sehingga penyelewengan seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tegas Igor.

Sementara itu, Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.I.P. memastikan pemerintah daerah tidak akan menghadapi persoalan eks PT TUM seorang diri. Pemkab secara resmi telah menunjuk Kejaksaan Negeri Kepahiang sebagai Pengacara Negara untuk memberikan pendampingan hukum sekaligus mengawal penyelesaian persoalan yang dinilai telah berlarut-larut.

“Kita sudah menunjuk Pengacara Negara, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kepahiang, untuk mendampingi Pemkab Kepahiang dalam mengusut tuntas polemik yang terjadi pada eks PT TUM Kepahiang,” singkat Zurdi Nata.

Penunjukan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Kepahiang tidak hanya menempuh jalur administratif, tetapi juga siap mengoptimalkan langkah hukum guna mengungkap seluruh persoalan yang berkaitan dengan operasional PT TUM.

Dengan sikap tegas Pemkab yang didukung DPRD, polemik PT TUM kini memasuki fase baru. Publik pun menanti langkah konkret pemerintah dan DPRD dalam memastikan kepastian hukum atas lahan HGU yang telah berakhir, sekaligus menegakkan aturan agar pengelolaan aset negara benar-benar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepahiangnews.com-Kepahiang – Polemik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya (PT TUM) seluas 116 hektare di Kecamatan Kabawetan kian memanas. Pasalnya, HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak tahun 2021 dan hingga kini belum memperoleh perpanjangan izin.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang bahkan telah menegaskan tidak akan memberikan rekomendasi perpanjangan HGU tersebut. Sikap itu diambil karena lahan yang masa HGU-nya telah habis dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan akan kembali menjadi aset negara.

Pemkab Kepahiang juga telah menyiapkan rencana pemanfaatan kawasan tersebut untuk berbagai program strategis nasional, di antaranya pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP), Batalyon Brimob, serta pengembangan kawasan pertanian guna mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah menghangatnya polemik tersebut, Kepahiangnews berupaya meminta tanggapan dari Pemerintah Desa Barat Wetan, salah satu desa penyangga yang selama ini dinilai paling terdampak oleh aktivitas PT TUM. Seluruh akses keluar masuk kendaraan perusahaan diketahui melintasi wilayah desa tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Barat Wetan, Bejo, memilih tidak memberikan tanggapan terkait kontribusi PT TUM terhadap masyarakat maupun sikapnya mengenai polemik HGU yang kini menjadi perhatian publik.

Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Bejo sempat menyampaikan dirinya masih memiliki kegiatan sehingga belum dapat memberikan keterangan. Namun ketika kembali dikonfirmasi mengenai waktu yang memungkinkan untuk diwawancarai, ia secara tegas menolak memberikan komentar.

“Saya juga tidak mau,” ujar Bejo singkat melalui pesan WhatsApp.

Berbeda dengan Desa Barat Wetan, dua desa penyangga lainnya, yakni Desa Air Sempiang dan Desa Babakan Bogor, justru secara terbuka menyampaikan pandangan mereka. Kedua pemerintah desa mengaku selama puluhan tahun keberadaan PT TUM belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan desa, terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Meski mengakui perusahaan telah menyerap sebagian tenaga kerja lokal, kedua desa menilai manfaat yang diterima masyarakat belum sebanding dengan lamanya perusahaan beroperasi di wilayah Kabawetan.

Karena itu, Pemerintah Desa Air Sempiang dan Desa Babakan Bogor menyatakan mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mengambil alih lahan eks HGU PT TUM. Namun keduanya berharap, jika kawasan tersebut nantinya dikembangkan menjadi kawasan pertanian, agrowisata, maupun lokasi pembangunan fasilitas negara, masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas utama untuk diberdayakan dan memperoleh manfaat ekonomi.

Polemik eks HGU PT TUM sendiri hingga kini masih menjadi perhatian berbagai pihak. Selain menyangkut kepastian hukum atas status lahan, persoalan tersebut juga menyangkut harapan masyarakat agar aset negara yang nantinya dikelola kembali benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Kepahiang.

Kepahiangnews.com-Kepahiang – Dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang untuk mengambil alih lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya (TUM) seluas 116 hektare yang telah berakhir sejak 2021 terus menguat. Kali ini, suara dukungan datang langsung dari dua desa yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan perusahaan tersebut, yakni Desa Air Sempiang dan Desa Babakan Bogor, Kecamatan Kabawetan.

Bagi kedua pemerintah desa, berakhirnya izin HGU menjadi momentum agar lahan tersebut dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat luas. Mereka berharap, jika nantinya lahan berada di bawah kendali pemerintah daerah, manfaat ekonomi benar-benar bisa dirasakan oleh warga sekitar, bukan hanya segelintir pihak.

Kepala Desa Air Sempiang, Migianto, mengakui PT TUM memang telah membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat. Namun menurutnya, jumlah tenaga kerja yang terserap relatif sedikit, sekitar 50 orang, baik pekerja tetap maupun harian lepas.

Di luar itu, kata Migianto, masyarakat nyaris tidak pernah merasakan kontribusi perusahaan dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun bantuan pembangunan desa.

“Memang ada warga kami yang bekerja di PT TUM, baik pekerja tetap maupun harian. Jumlahnya paling banyak sekitar 50 orang. Tetapi untuk CSR ataupun bantuan pembangunan desa, sejauh yang kami ketahui tidak pernah ada,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah desa beberapa kali mengajukan permohonan bantuan pembangunan kepada pihak perusahaan. Namun hingga kini, usulan tersebut tidak pernah membuahkan hasil.

“Saya pernah meminta bantuan pembangunan maupun CSR. Jawabannya selalu mengambang dan sampai sekarang tidak pernah direalisasikan,” katanya.

Menurut Migianto, bantuan yang rutin diberikan perusahaan hanya sebatas dukungan untuk kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI maupun kegiatan sedekah bumi dengan nominal sekitar Rp1 juta. Itupun, lanjutnya, harus diawali dengan pengajuan proposal dari pemerintah desa.

“Kalau bantuan paling setiap tahun untuk kegiatan 17 Agustus maupun sedekah bumi, sekitar Rp1 juta dan harus mengajukan proposal terlebih dahulu,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Desa Air Sempiang menyatakan mendukung penuh rencana Pemkab Kepahiang mengambil alih lahan eks PT TUM. Terlebih, kawasan itu diwacanakan akan dikembangkan menjadi kawasan agrowisata, sentra pertanian hingga lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP).

“Kami sangat mendukung apabila lahan itu diambil alih pemerintah daerah. Harapan kami, kalau nanti benar dibangun agrowisata, pertanian ataupun program lainnya, masyarakat desa sekitar harus diprioritaskan untuk diberdayakan,” tegas Migianto.

Ia juga menyoroti pernyataan pihak perusahaan terkait besaran upah pekerja. Menurutnya, informasi yang menyebut pekerja menerima upah Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari tidak sesuai dengan kondisi yang diketahuinya.

“Kalau yang kami ketahui, upah pekerja maksimal sekitar Rp80 ribu per hari. Kalau memang sampai Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari, tentu banyak warga kami yang berlomba-lomba melamar bekerja di sana,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Desa Babakan Bogor, Giran, juga mengaku desanya belum pernah menikmati program CSR maupun bantuan pembangunan dari PT TUM selama perusahaan beroperasi.

“Sejak PT TUM berdiri, alhamdulillah kami belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan, meskipun sudah beberapa kali menyerahkan proposal,” ungkap Giran.
Ia mengakui perusahaan memang menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Namun menurutnya, hal itu belum sebanding dengan harapan masyarakat yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan kawasan perkebunan tersebut.

Karena itu, Pemerintah Desa Babakan Bogor juga menyatakan mendukung penuh langkah Pemkab Kepahiang mengambil alih lahan eks HGU seluas 116 hektare tersebut.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah daerah. Yang kami harapkan, ketika nanti kawasan itu dikelola pemerintah, masyarakat desa sekitar jangan hanya menjadi penonton. Warga harus dilibatkan dan diberdayakan sehingga benar-benar merasakan manfaat dari pengelolaan lahan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Barat Wetan yang juga menjadi salah satu desa penyangga di kawasan PT TUM belum memberikan tanggapan terkait rencana pengambilalihan lahan tersebut.

Sebagai informasi, di Kecamatan Kabawetan terdapat dua izin HGU milik PT Trisula Ulung Megasurya. HGU PT TUM 001 seluas 116 hektare telah berakhir sejak tahun 2021 dan kini menjadi polemik karena masih dikelola perusahaan. Sedangkan HGU PT TUM 002 seluas 144 hektare masih berlaku hingga tahun 2036 dan saat ini digunakan sebagai kawasan produksi teh oolong.

Kepahiangnews.com-Rejang Lebong – Penantian panjang masyarakat Desa Lubuk Bingin Baru akhirnya berbuah manis. Jembatan Gantung Perintis Garuda yang selama ini dibangun dengan penuh semangat gotong royong kini telah rampung 100 persen dan resmi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jalur penghubung utama untuk menunjang aktivitas sehari-hari, Minggu (12/07/2026).

Rampungnya pembangunan jembatan ini disambut penuh rasa syukur oleh warga. Sebab, keberadaan jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,2 meter tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan akses penyeberangan yang aman, khususnya bagi para petani yang setiap hari harus menuju lahan perkebunan.

Selama bertahun-tahun, warga terpaksa menyeberangi sungai dengan risiko tinggi, terutama saat debit air meningkat usai hujan. Kondisi itu kerap membuat aktivitas warga terganggu bahkan membahayakan keselamatan. Kini, kekhawatiran tersebut telah berubah menjadi rasa lega. Warga dapat melintasi sungai dengan aman untuk berangkat ke kebun, mengangkut hasil panen, hingga memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.

Manfaat jembatan ini dirasakan langsung oleh sedikitnya 341 Kepala Keluarga atau 621 jiwa, yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kehadiran Jembatan Gantung Perintis Garuda diyakini akan mempercepat distribusi hasil panen, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian desa.

Pembangunan Jembatan Gantung Perintis Garuda sendiri merupakan bagian dari program unggulan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dilaksanakan melalui Kodim 0409/Rejang Lebong sebagai bentuk nyata pemerataan pembangunan infrastruktur hingga menjangkau wilayah pedesaan.

Keberhasilan pembangunan jembatan tersebut juga menjadi bukti kuatnya sinergi antara prajurit TNI dan masyarakat. Sejak tahap awal hingga selesai, proses pembangunan dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, sehingga menghadirkan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Komandan Kodim 0409/Rejang Lebong, Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, M.Tr. Opsla, mengatakan bahwa rampungnya Jembatan Gantung Perintis Garuda bukan sekadar menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat desa.

“Kami berharap kehadiran Jembatan Gantung Perintis Garuda ini mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat Desa Lubuk Bingin Baru. Akses yang kini lebih aman dan mudah akan memperlancar mobilitas warga, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Inilah wujud nyata pengabdian TNI untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Dandim.

Dengan selesainya pembangunan jembatan ini, TNI kembali membuktikan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Tak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam membuka keterisolasian wilayah, memperkuat konektivitas desa, dan mendorong pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Kepahiangnews.com-Rejang Lebong – Jembatan Perintis Garuda di Desa Dusun Sawah terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Harapan masyarakat untuk memiliki akses penghubung yang aman dan layak kini semakin mendekati kenyataan. Memasuki Sabtu (11/7/2026), pembangunan telah memasuki tahapan penting, yakni perakitan besi tulangan untuk pondasi abutment sebagai penyangga utama kekuatan jembatan.

Di lokasi pekerjaan, personel Kodim 0409/Rejang Lebong tampak bahu-membahu mengawasi jalannya pembangunan bersama tim teknis. Satu per satu rangka besi dirakit dengan penuh ketelitian sebelum nantinya dicor menjadi pondasi yang kokoh. Tahapan ini menjadi fondasi utama yang akan menentukan kekuatan jembatan dalam menopang aktivitas masyarakat selama bertahun-tahun ke depan.

Teknisi di lapangan menjelaskan, besi tulangan yang sedang dirakit bukan sekadar rangka biasa, melainkan “tulang punggung” struktur pondasi abutment. Komponen tersebut dirancang untuk menahan gaya tarik, tekanan tanah, hingga beban kendaraan yang akan melintas, sehingga jembatan memiliki kekuatan dan daya tahan yang maksimal.

“Perakitan besi ini merupakan proses fabrikasi dan pengikatan rangka baja tulangan yang nantinya akan dicor dengan beton. Besi tulangan menjadi elemen utama yang memperkuat pondasi abutment agar mampu menopang seluruh beban jembatan secara aman dan kokoh dalam jangka panjang,” jelas teknisi.

Komandan Kodim 0409/Rejang Lebong, Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, M.Tr.Opsla, menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda bukan hanya menghadirkan sebuah infrastruktur, tetapi juga membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama ini mendambakan akses yang lebih baik.

“Jembatan Perintis Garuda merupakan bukti nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat. Kami ingin menghadirkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga kehidupan sehari-hari dapat berjalan lebih lancar. Semoga jembatan ini nantinya menjadi penghubung kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Dusun Sawah serta wilayah sekitarnya,” ungkap Dandim.

Ia menambahkan, setiap proses pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kualitas pekerjaan. Dengan konstruksi yang kuat dan sesuai standar, jembatan ini diharapkan mampu bertahan dalam jangka panjang serta menjadi investasi pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di Kabupaten Rejang Lebong, kegiatan dipusatkan di wilayah Kodim 0409/Rejang Lebong dan diikuti unsur Forkopimda, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, mahasiswa, pelajar, Pramuka, hingga masyarakat penerima bantuan. Kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan tersebut mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi kekuatan bangsa.

Dalam arahannya, Pangdam XXI/Radin Inten menegaskan bahwa Gerakan Radin Inten Asri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, baik di kawasan objek wisata, perkantoran, maupun lingkungan permukiman masyarakat.
Menurut Pangdam, menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tugas bersama seluruh elemen bangsa.

“Gerakan Radin Inten Asri adalah implementasi dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk membangun budaya peduli lingkungan. TNI berasal dari rakyat dan akan selalu hadir bersama rakyat. Karena itu, keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada sinergi antara TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai budaya bersama demi menciptakan wilayah yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang,” tegas Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han.).

Ia berharap Gerakan Radin Inten Asri tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadi gerakan berkelanjutan yang dipelopori seluruh satuan jajaran Kodam XXI/Radin Inten di wilayah masing-masing.

Kegiatan di Rejang Lebong turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong Iwan Sumantri Badar, S.E., M.M., Kasdim 0409/Rejang Lebong Mayor Inf Asri Wuri Hendra Dewa, Wakapolres Rejang Lebong Kompol Risdianta, S.H., M.H., jajaran Kodim 0409/Rejang Lebong, perwakilan Yonif 144/Jaya Yudha, Pengadilan Negeri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Basarnas, mahasiswa IAIN Curup, pelajar SMA, anggota Pramuka, serta masyarakat.

Melalui Gerakan Radin Inten Asri, Kodam XXI/Radin Inten berharap semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan terus tumbuh di tengah masyarakat. Kehadiran TNI tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Zurdi Nata mengaku telah melakukan penelusuran langsung ke Kementerian Investasi untuk memastikan legalitas PT TUM. Dari hasil pengecekan tersebut, ia menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki perusahaan dengan aktivitas yang selama ini dijalankan di lapangan.

Menurutnya, berdasarkan data yang diperoleh, PT TUM hanya mengantongi izin perkebunan. Namun, di lokasi perusahaan justru berdiri dan beroperasi pabrik pengolahan teh oolong, yang menurutnya semestinya didukung oleh perizinan yang sesuai.

“Saya cek langsung di kementerian, izin PT TUM itu izin perkebunan. Sementara mereka memiliki pabrik. Itu saja menurut saya sudah menyalahi aturan,” tegas Zurdi Nata.

Tak berhenti di situ, Bupati juga mempertanyakan kelengkapan berbagai dokumen perizinan lain yang wajib dimiliki oleh sebuah industri pengolahan. Mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL, yang menurutnya harus jelas keberadaannya apabila sebuah pabrik beroperasi.

“Kalau izinnya hanya perkebunan, saya mempertanyakan bagaimana dengan PBG dan AMDAL-nya,” tandasnya.

Pernyataan tersebut semakin memperluas polemik PT TUM. Persoalan yang sebelumnya hanya berfokus pada habisnya HGU kini berkembang menjadi sorotan terhadap dugaan kesesuaian perizinan operasional perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga minimnya kontribusi bagi Kabupaten Kepahiang selama lebih dari 30 tahun beroperasi.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menyiapkan arah pemanfaatan kawasan eks HGU PT TUM apabila nantinya kembali dikuasai negara. Lahan tersebut diproyeksikan menjadi aset strategis untuk kepentingan masyarakat, mulai dari pengembangan kawasan agrowisata, pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), hingga berbagai program pembangunan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang.

Dengan sikap tegas yang ditunjukkan Bupati Kepahiang, sorotan terhadap PT TUM diperkirakan akan semakin menguat. Masyarakat kini menantikan langkah konkret pemerintah pusat dan instansi berwenang untuk memberikan kepastian hukum atas status HGU yang telah berakhir, sekaligus menindaklanjuti berbagai persoalan perizinan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Kepahiangnews.com-Kepahiang – Polemik Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya (PT TUM) kembali memanas. Di tengah status HGU yang diketahui telah berakhir sejak 21 Mei 2021, perusahaan itu disebut masih menjalankan aktivitas produksi teh oolong di kawasan perkebunan teh Kecamatan Kabawetan. Kondisi ini pun memicu sikap tegas Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP, memastikan Pemkab Kepahiang tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk perpanjangan maupun pembaruan HGU PT TUM. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan perusahaan yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi daerah selama lebih dari tiga dekade beroperasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Zurdi Nata kepada awak media, Kamis (9/7/2026), sebagai bentuk ketegasan pemerintah daerah dalam menyikapi polemik yang selama ini menjadi perhatian publik.

“Selama lebih dari 30 tahun PT TUM tidak ada kontribusi untuk Kabupaten Kepahiang. Nol persen,” tegas Zurdi Nata.

Ketegasan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Kepahiang tidak akan mengubah pendiriannya, meski perusahaan masih berupaya memperpanjang legalitas penguasaan lahan eks HGU seluas sekitar 116 hektare tersebut.

Bagi Bupati, persoalan PT TUM tidak hanya berhenti pada habisnya masa berlaku HGU. Yang lebih mengundang pertanyaan adalah aktivitas produksi perusahaan yang disebut masih berlangsung, padahal hak atas tanah yang menjadi dasar operasionalnya telah berakhir sejak lima tahun lalu.

Menurut Zurdi Nata, pemerintah daerah sebenarnya telah berulang kali menyampaikan teguran. Namun hingga kini aktivitas perusahaan disebut tetap berjalan seperti biasa.

Ia bahkan menilai aktivitas tersebut tidak lagi memiliki dasar legalitas yang jelas setelah HGU berakhir.

“Jangankan membayar retribusi, melapor pun tidak. Jadi jangan berharap keberadaan PT TUM memberikan sumbangsih kepada daerah,” ujarnya.

Pernyataan keras Bupati Kepahiang ini juga menjadi respons langsung atas klaim pihak PT TUM melalui Kepala Personalianya yang sebelumnya menyatakan bahwa proses perpanjangan HGU tidak memerlukan rekomendasi dari pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Zurdi Nata. Ia mempertanyakan dasar hukum yang dijadikan acuan perusahaan, bahkan menantang PT TUM untuk membuktikan bahwa perpanjangan maupun pembaruan HGU dapat dilakukan tanpa melibatkan rekomendasi pemerintah daerah.

“Setahu saya, baik perpanjangan maupun pembaruan HGU tetap membutuhkan rekomendasi pemerintah daerah kepada BPN. Jadi mana buktinya kalau perpanjangan HGU bisa dilakukan tanpa rekomendasi Pemda?” tantangnya.

Sikap tegas Bupati ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak ingin persoalan HGU PT TUM hanya dipandang sebagai urusan administrasi semata. Pemkab menegaskan bahwa pengelolaan lahan di Kabupaten Kepahiang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menghormati kewenangan pemerintah daerah dalam setiap proses perizinan.