KepahiangNews.com-Rejang Lebong – Kabar baik bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu. Program Karya Bakti TNI Skala Besar segera bergerak dengan menyasar berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunan jembatan, sumur bor, rumah tidak layak huni, sekolah, rumah ibadah hingga fasilitas kesehatan.

Kesiapan program tersebut dibahas dalam Zoom Meeting lintas instansi, Jumat (25/9/2026) pukul 10.00 WIB. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memastikan siap bersinergi dan mendukung pelaksanaan program yang akan menyentuh langsung kehidupan masyarakat tersebut.

Plt Bupati Rejang Lebong Dr. H. Hendri, S.STP., M.Si mengikuti rapat secara terpisah. Sementara Sekda Rejang Lebong Iwan Sumantri Badar, SE., MM bersama jajaran terkait mengikuti kegiatan dari lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Rapat dipimpin langsung Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi dan diikuti Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Danrem 041/Gamas Brigjen TNI Jatmiko Aryanto, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, para bupati serta Dandim se-Provinsi Bengkulu.

Dari Rejang Lebong, turut hadir Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, Kadis Dikbud Zakaria Effendi, Staf Ahli Bupati Taman, Plt Kadis PUPR Luhur Budi Santoso, Kadis Kesehatan drg Asep Setia Budiman serta perwakilan Kesbangpol.

Dalam paparannya, Pangkopassus Letjen TNI Djon Afriandi menyampaikan bahwa Karya Bakti TNI Skala Besar di Provinsi Bengkulu akan menyasar 580 titik pembangunan fisik.

Jumlah tersebut terdiri dari 227 sumur bor, 120 rumah tidak layak huni (RTLH), 52 rehabilitasi sekolah, 61 MCK, 40 rehabilitasi rumah ibadah, 13 rehabilitasi jalan, 62 jembatan, satu pipanisasi, satu rehabilitasi panti asuhan serta tiga Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

“Total sasaran fisik ada 580 titik yang tersebar di seluruh Provinsi Bengkulu. Ini wujud sinergi TNI dengan pemerintah daerah untuk masyarakat,” ujar Djon Afriandi.

Tak hanya pembangunan fisik, program ini juga membawa misi sosial dan kemanusiaan. Sebanyak 1.459 penerima manfaat disiapkan melalui berbagai kegiatan nonfisik.

Di antaranya operasi katarak untuk 49 orang, donor darah 1.200 orang, khitanan 180 orang, penanganan bibir sumbing 30 orang, pembagian kacamata, pelayanan akta kelahiran, nikah massal hingga penanaman 18.000 pohon yang didukung Bappenas.

Untuk merealisasikan seluruh program tersebut, dibutuhkan anggaran mencapai Rp128,67 miliar yang bersumber dari Mabes TNI AD, pemerintah daerah dan CSR perusahaan.

Alokasi terbesar diarahkan untuk pembangunan jembatan sebesar Rp38,37 miliar, sumur bor Rp23,47 miliar, rehabilitasi sekolah Rp22,36 miliar, rehabilitasi tempat ibadah Rp12 miliar, rehabilitasi jalan Rp10,55 miliar dan RTLH Rp4,6 miliar.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Karya Bakti TNI Skala Besar tersebut. Pemprov Bengkulu, kata dia, juga akan mendorong keterlibatan Baznas dan dunia usaha melalui program CSR.

“Bedah rumah akan didukung Baznas. Selain anggaran Pemprov, kita juga akan berupaya memanfaatkan dana CSR perusahaan di Bengkulu,” kata Helmi.

Sementara itu, Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Agung Lewis Oktorada menyampaikan bahwa wilayah Rejang Lebong telah menyiapkan sejumlah sasaran nonfisik.

Program tersebut meliputi operasi katarak untuk 12 orang, donor darah 200 orang, khitanan 30 orang, penanganan lima kasus bibir sumbing serta penanaman 300 bibit pohon.

Sedangkan untuk sasaran fisik, pihaknya masih melakukan penyusunan bersama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

“Untuk sasaran fisik masih kita susun bersama Pemda,” ujar Agung.

Karya Bakti TNI Skala Besar tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada minggu kedua Oktober hingga 1 Desember 2026.

Bagi masyarakat, program ini bukan sekadar deretan angka dan pembangunan. Kehadiran sumur bor berarti akses air yang lebih mudah, jembatan berarti membuka kembali akses warga, sementara bedah rumah dan layanan kesehatan menjadi harapan baru bagi keluarga yang membutuhkan.

Sinergi TNI, pemerintah daerah dan berbagai pihak pun diharapkan mampu memastikan setiap program benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pelosok Bengkulu.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Bupati Kepahiang, Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si, dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Momen penerimaan penghargaan itu turut disaksikan secara daring oleh Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP, didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, dari ruang rapat BKD Kepahiang.

Bagi Pemkab Kepahiang, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa langkah memperluas penggunaan sistem digital dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah mulai menunjukkan hasil.

Bupati H. Zurdi Nata menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini ikut mendorong percepatan digitalisasi di Kabupaten Kepahiang.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Tentunya ini penghargaan yang sangat berarti bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Terutama di bidang integrasi ekonomi dan keuangan digital,” kata Bupati.

Namun, bagi Bupati, penghargaan bukanlah garis akhir. Justru capaian tersebut harus menjadi pemacu agar kinerja digitalisasi di Kabupaten Kepahiang terus ditingkatkan.

Ia meminta BKD bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempertahankan capaian tersebut dan tidak berhenti melakukan berbagai inovasi.

“Tentu ini harus kita pertahankan dan berjuang lebih baik lagi. Sehingga tahun depan kita bisa kembali mempertahankan juara ini,” tegasnya.

Bupati menegaskan, capaian tersebut bukan hasil kerja satu pihak. Penguatan digitalisasi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar transaksi pemerintahan, pengelolaan keuangan hingga pelayanan publik semakin efektif, transparan dan mudah diakses masyarakat.

Penghargaan tingkat nasional ini pun menjadi suntikan semangat bagi Pemkab Kepahiang untuk terus memperkuat transformasi digital. Sebab, di balik sistem dan angka-angka digitalisasi, ada tujuan yang lebih besar: menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin cepat, transparan dan memberi kemudahan bagi masyarakat Bumi Sehasen.

KepahiangNews.com-Rejang Lebong – Asa masyarakat Desa Tabarenah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, yang selama ini menanti akses penghubung lebih baik, perlahan mulai menemukan titik terang.

Sebuah excavator kini mulai bergerak di lokasi pembangunan. Suara mesin alat berat menjadi tanda bahwa Jembatan Perintis Garuda di Desa Tabarenah resmi memasuki tahap pengerjaan.

Tak sekadar menghadirkan infrastruktur, proses awal pembangunan ini juga diwarnai semangat gotong royong. Warga bersama personel Kodim 0409/Rejang Lebong bahu-membahu menyiapkan lokasi pembangunan jembatan.

Kebersamaan tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan jembatan bukan hanya soal beton dan konstruksi, tetapi juga tentang bagaimana TNI dan masyarakat berjalan bersama membuka akses menuju kehidupan yang lebih mudah.

Jembatan Perintis Garuda ini merupakan bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diwujudkan di wilayah Kodim 0409/Rejang Lebong. Kehadirannya diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses yang selama ini menjadi bagian penting dalam aktivitas warga.

Komandan Kodim 0409/Rejang Lebong, Letkol Inf Agung Lewis Oktorada M.Tr, Opsla, menegaskan bahwa pembangunan jembatan merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik.

Menurutnya, keterlibatan TNI bersama masyarakat juga menjadi wujud nyata semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan di wilayah.

Jembatan beton tersebut direncanakan memiliki panjang 9 meter dan lebar 3 meter. Nantinya, keberadaan jembatan ini diproyeksikan memberikan manfaat bagi sekitar 230 kepala keluarga atau kurang lebih 456 jiwa, terutama masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada sektor pertanian dan mobilitas antarwilayah.

Bagi warga Tabarenah, bergeraknya excavator hari ini bukan sekadar dimulainya sebuah proyek.

Di balik deru mesin dan aktivitas pembangunan, tersimpan harapan agar hasil pertanian lebih mudah dibawa, aktivitas warga semakin lancar, anak-anak lebih mudah beraktivitas, dan hubungan antarwilayah tak lagi terkendala akses.

Satu jembatan mulai dibangun. Satu harapan masyarakat pun perlahan mulai menemukan jalannya.

KepahiangNews.com-Rejang lebong – Perayaan HUT TNI ke-81 di Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya diwarnai dengan seremoni. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan, Kodim 0409/Rejang Lebong menghadirkan bazar pasar murah yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Bertempat di Lapangan Makodim 0409/Rejang Lebong, Selasa (22/09/2026), masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan bazar yang digelar secara serentak dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tersebut.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI untuk menghadirkan manfaat secara langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Bazar pasar murah tersebut dilaksanakan secara serentak melalui video conference (vidcon) yang dipusatkan di Lapangan Parkir GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Di Rejang Lebong, antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang datang untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Sejumlah bahan kebutuhan pokok disediakan dalam bazar tersebut. Di antaranya Minyak Kita Rp14.500, gula pasir Rp17.000, gandum Wilmar Rp9.000, mi Rp2.500, susu Enak Rp10.000, telur Rp50.000, minyak Fortuner Rp20.000, serta beras SPHP 5 kilogram seharga Rp56.500.

Harga tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terlebih kebutuhan pangan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari.

Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, M.Tr., Opsla menyampaikan, bazar murah tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat.

Menurutnya, momentum HUT TNI ke-81 tidak hanya dimaknai sebagai peringatan hari jadi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat. Mudah-mudahan bazar murah ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih ringan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, M.Tr., Opsla, Ketua Persit KCK Cabang XX Dim 0409 Ny. Ratih Agung Lewis Oktorada, personel Makodim 0409/Rejang Lebong, anggota Persit KCK Cabang XX, masyarakat serta pihak Bulog Kabupaten Rejang Lebong.

Bagi masyarakat, bazar tersebut mungkin hanya berlangsung sehari. Namun, manfaatnya terasa langsung ketika kebutuhan pokok bisa dibawa pulang dengan harga yang lebih bersahabat.

Di situlah makna HUT TNI ke-81 terasa lebih dekat. Bukan hanya tentang peringatan, tetapi tentang bagaimana TNI hadir, menyapa dan berbagi manfaat bersama masyarakat.

Semangat tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan antara TNI dan rakyat, karena pada akhirnya kekuatan TNI tidak hanya berada di markas, tetapi juga tumbuh dari kebersamaan bersama masyarakat.

KepahiangNews.com-Rejang lebong – Harapan baru perlahan mulai terbuka bagi masyarakat Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.

Suara mesin excavator yang mulai hadir di lokasi pembangunan menjadi tanda dimulainya pekerjaan Jembatan Perintis Garuda. Bagi masyarakat setempat, kehadiran alat berat tersebut bukan sekadar awal dari sebuah proyek pembangunan, tetapi juga menjadi pertanda bahwa akses yang selama ini dinantikan mulai menemukan jalannya.

Pembangunan jembatan ini pun tidak hanya mengandalkan tenaga dan peralatan. Masyarakat ikut turun tangan melalui semangat gotong royong, sementara personel Kodim 0409/Rejang Lebong turut mendampingi dan membantu warga di lokasi.

Kebersamaan tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana pembangunan infrastruktur dapat dikerjakan dengan kekuatan bersama.

Program Jembatan Perintis Garuda merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang digagas di wilayah Kodim 0409/Rejang Lebong. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu membuka akses masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari, khususnya bagi warga yang selama ini membutuhkan jalur penghubung yang lebih mudah.

Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, M.Tr., Opsla menyampaikan, pembangunan jembatan dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi bagian penting dalam proses pembangunan agar jembatan yang dikerjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jembatan yang dibangun berupa konstruksi beton dengan panjang 12 meter dan lebar 3 meter. Infrastruktur tersebut nantinya diproyeksikan menjadi akses penting bagi sekitar 776 kepala keluarga atau kurang lebih 2.900 jiwa.

Tidak hanya menjadi jalur penghubung antarwilayah, keberadaan jembatan ini juga diharapkan mampu menunjang aktivitas pertanian, mobilitas warga hingga memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat.

Bagi warga Air Meles Bawah, jembatan ini memiliki arti lebih dari sekadar beton dan konstruksi.

Di balik proses pembangunan yang baru dimulai, tersimpan harapan agar perjalanan menuju lahan pertanian menjadi lebih mudah, aktivitas ekonomi semakin lancar dan masyarakat tidak lagi menghadapi keterbatasan akses dalam menjalankan berbagai kebutuhan sehari-hari.

Kini, excavator telah berada di lokasi. Pembangunan pun mulai bergerak.

Satu jembatan sedang dibangun, namun bagi ribuan warga Air Meles Bawah, yang sesungguhnya sedang dibangun adalah sebuah jalan menuju harapan baru.

KepahiangNews.com-Kepahiang – Penetapan dua kepala dinas aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) membuat dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis harus kehilangan pucuk pimpinan.

Namun, kekosongan tersebut tak dibiarkan berlarut. Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP langsung menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), posisi Plt dipercayakan kepada Hardiono, ST yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR.

Sementara itu, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) untuk sementara dipimpin Asisten II Bidang Ekonomi, Musi Dayan, S.Si, M.Si.

Bupati Zurdi Nata mengatakan, penunjukan Plt dilakukan setelah dua pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut berhadapan dengan proses hukum. Keputusan itu sekaligus untuk memastikan tidak ada kekosongan kendali di dua OPD tersebut.

“Sementara dua OPD mengalami kekosongan karena pejabat pimpinan tinggi pratamanya terjerat perkara hukum, maka ditunjuk Pelaksana Tugas. Sudah di-SK-kan,” jelas Bupati Zurdi Nata.

Menurutnya, pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena terjadi kekosongan pada jabatan tertentu. Program kerja yang telah direncanakan tetap harus berjalan, begitu pula pelayanan publik kepada masyarakat.

“OPD tidak boleh stagnan. Ada program dan kegiatan yang ditargetkan harus terlaksana, dan pelayanan masyarakat harus berjalan,” tegasnya.

Langkah cepat tersebut menjadi penting mengingat Dinas PUPR memiliki peran besar dalam pembangunan infrastruktur daerah, sementara Disparpora berkaitan langsung dengan sektor pariwisata, kepemudaan dan olahraga.

Untuk diketahui, dua pejabat pimpinan tinggi pratama Pemkab Kepahiang, masing-masing berinisial TA selaku Kepala Dinas PUPR dan RAS selaku Kepala Disparpora, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tipikor kegiatan SPALD-S atau MCK Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan tersebut diketahui memiliki alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar. Berdasarkan hasil audit, perkara tersebut disinyalir menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,1 miliar.

Kini, sembari proses hukum berjalan, roda pemerintahan di dua OPD tersebut dipastikan tetap bergerak di bawah kendali Plt yang telah ditunjuk.

KepahiangNews.com-Kepahiang – Di balik terang lampu yang menyala di rumah-rumah, aktivitas industri yang terus bergerak hingga roda ekonomi masyarakat yang tak pernah berhenti, ada sebuah kekuatan besar yang bekerja dalam senyap di balik perbukitan Kabupaten Kepahiang.

Bukan dari kepulan asap, bukan pula dari bara api. Energi itu lahir dari aliran air.

Di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdiri PLTA Musi, pembangkit listrik yang dikelola PT PLN Indonesia Power UBP Bengkulu. Pembangkit yang dikenal sebagai salah satu PLTA terbesar di Sumatera ini memiliki tiga unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 70 Megawatt, sehingga total daya terpasang mencapai 210 Megawatt.

Sejak mulai beroperasi pada 2006 dan diresmikan Presiden RI kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, PLTA Musi menjadi salah satu bagian penting dalam sistem kelistrikan, bukan hanya untuk Bengkulu, tetapi juga memasok energi listrik ke sistem Sumatera.

Namun, berbicara tentang PLTA Musi ternyata bukan sekadar berbicara mengenai angka 210 Megawatt.

Ada teknologi besar, lorong panjang yang menembus perut bumi, turbin raksasa yang terus bekerja, serta komitmen menjaga alam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangkit energi berbasis air tersebut.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Casual Meeting Media, Insight Semester II 2026 yang digelar PT PLN Indonesia Power UBP Bengkulu, Senin (21/9/2026).

Manager PT PLN Indonesia Power UBP Bengkulu, Ariful Bahri, menjelaskan bahwa PLTA Musi memiliki sejumlah keunggulan, baik dari sisi kapasitas maupun teknologi pembangkit.

“Dari kapasitas termasuk paling besar di Sumatera, energi baru terbarukan, dan untuk terowongan juga menjadi yang terpanjang di Sumatera,” terang Ariful.

Penjelasan mengenai PLTA Musi kemudian tidak berhenti di ruang pertemuan.

Para jurnalis diajak melihat langsung bagaimana energi listrik tersebut diproduksi.
Satu per satu, rombongan memasuki kawasan pembangkit hingga akhirnya harus melewati terowongan sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer.

Lorong panjang itu menjadi jalan menuju jantung pembangkit.

Suasana berbeda langsung terasa ketika para jurnalis tiba di ruang mesin. Di tempat inilah turbin dan berbagai perangkat utama pembangkit bekerja menghasilkan energi listrik.

Di hadapan mesin-mesin raksasa tersebut, para jurnalis tidak hanya melihat sebuah teknologi, tetapi juga menyaksikan secara langsung bagaimana kekuatan air diubah menjadi energi listrik.

Berbagai pertanyaan pun bermunculan. Mulai dari bagaimana air menggerakkan turbin, bagaimana energi mekanik diubah menjadi energi listrik, hingga bagaimana sistem memastikan pembangkit tetap bekerja secara aman dan andal.

Dari ruang mesin, perjalanan kemudian berlanjut menuju pusat kendali atau ruang kontrol. Di ruangan tersebut, berbagai sistem pembangkit dipantau dan dikendalikan. Setiap proses menjadi bagian penting untuk memastikan energi yang dihasilkan dapat disalurkan secara optimal ke sistem kelistrikan.

Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju kawasan dam atau pengatur air, tempat sumber energi PLTA Musi bermula.

Keberadaan PLTA Musi juga membawa cerita lain yang tak kalah penting. Sebagai pembangkit yang memanfaatkan energi air dan masuk dalam kategori Energi Baru dan Terbarukan (EBT), keberlangsungan pembangkit sangat berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan.

Karena itu, PT PLN Indonesia Power UBP Bengkulu tidak hanya berbicara tentang berapa besar listrik yang mampu dihasilkan.

Ada tanggung jawab untuk menjaga alam yang menjadi bagian dari sumber energi tersebut.

Berbagai upaya kepedulian lingkungan dilakukan, mulai dari pengelolaan sampah, menjaga ekosistem di sekitar kawasan pembangkit hingga mendukung penghijauan di sekitar kawasan hutan lindung.

Penanaman pohon menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Tak berhenti di situ, perhatian juga diarahkan kepada masyarakat sekitar. Bibit tanaman produktif turut diberikan kepada masyarakat desa yang berada di sekitar wilayah terdampak, sehingga upaya menjaga lingkungan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Di satu sisi, air menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Di sisi lain, lingkungan dan masyarakat menjadi bagian yang harus terus dijaga.

Perjalanan para jurnalis ke dalam kawasan PLTA Musi akhirnya memberikan gambaran bahwa listrik yang hadir setiap hari bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja.

Ada air yang mengalir, ada teknologi yang bekerja, ada manusia yang mengendalikan sistem, serta ada alam yang harus terus dirawat.

Dari perut bumi Ujan Mas, energi itu kemudian mengalir jauh melewati batas Kabupaten Kepahiang, menjadi bagian dari sistem kelistrikan Sumatera.

PLTA Musi seakan mengajarkan satu hal sederhana. “Ketika alam dijaga dan teknologi dikelola dengan baik, air bukan hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga mampu menjadi energi yang menerangi kehidupan“.

Dan dari Kepahiang, aliran energi itu terus bergerak menyalakan harapan, menggerakkan aktivitas masyarakat dan menjaga denyut kehidupan tetap menyala.

Kepahiangnews.com, Kepahiang – Masa depan pembangunan desa tidak lahir dari keputusan sepihak. Dari ruang musyawarah, berbagai aspirasi masyarakat dipertemukan untuk menentukan kebutuhan dan arah pembangunan yang benar-benar menyentuh kehidupan warga.

Semangat tersebut terlihat dalam Musyawarah Desa (Musdes) Kampung Bogor dalam rangka pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027, sekaligus pembahasan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun Anggaran 2028.

Musyawarah menjadi ruang bersama bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, tokoh masyarakat serta berbagai unsur masyarakat untuk duduk satu meja. Berbagai usulan dan kebutuhan warga dibahas sebagai bagian dari proses menentukan prioritas pembangunan desa ke depan.

Pjs Kepala Desa Kampung Bogor, Iswanto, mengatakan bahwa penyusunan RKP Desa dilakukan melalui proses musyawarah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan desa.

“Kita ingin pembangunan di Desa Kampung Bogor benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap usulan dan aspirasi yang disampaikan menjadi bahan penting untuk kita bahas dan tentukan bersama,” ujar Iswanto.

Ia berharap RKP Desa Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati nantinya dapat dilaksanakan secara baik, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Harapan kita, apa yang sudah direncanakan ini dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi membutuhkan dukungan dan kebersamaan seluruh masyarakat,” lanjutnya.

Melalui forum tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga diberikan ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Sebab, pembangunan desa bukan semata-mata tentang membangun jalan, gedung maupun infrastruktur lainnya. Lebih dari itu, pembangunan diharapkan mampu membuka akses, meningkatkan pelayanan, memperkuat perekonomian dan membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat.

RKP Desa Tahun Anggaran 2027 yang telah dibahas dan disepakati diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kampung Bogor agar lebih tepat sasaran, transparan, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara DU-RKP Desa Tahun Anggaran 2028 menjadi bagian dari upaya desa membawa berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Semangat yang dibangun sederhana, namun memiliki makna besar: dari masyarakat, untuk masyarakat dan bersama-sama membangun Desa Kampung Bogor agar semakin maju dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.

Alat berat excavator telah tiba di lokasi. Material batu split juga mulai didatangkan sebagai bagian dari persiapan pembangunan jembatan beton yang akan menjadi akses penting bagi masyarakat setempat.

Tak hanya mengandalkan alat berat dan material bangunan, proses awal pembangunan juga diwarnai semangat gotong royong warga. Babinsa Kodim 0409/Rejang Lebong, Serka Sutrisno, turut turun langsung bersama masyarakat, membantu proses pekerjaan di lokasi.

Kehadiran Babinsa di tengah warga menjadi gambaran bahwa pembangunan bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kebersamaan.

Komandan Kodim 0409/Rejang Lebong Letkol Inf Agung Lewis Oktorada, M.Tr., Opsla, menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari program unggulan Presiden yang digagas di wilayah Kodim 0409/Rejang Lebong.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas perekonomian.

“Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam mempermudah mobilitas dan mendukung aktivitas perekonomian warga,” ujar Dandim melalui Babinsa di lokasi kegiatan.

Jembatan yang dibangun memiliki panjang 12 meter dengan lebar 3 meter. Infrastruktur ini nantinya diharapkan menjadi akses penting bagi sekitar 878 kepala keluarga atau kurang lebih 1.000 jiwa.

Bukan sekadar beton yang membentang di atas aliran sungai, jembatan ini membawa harapan besar bagi masyarakat. Akses yang lebih mudah diharapkan dapat membantu warga mengangkut hasil pertanian, memperlancar aktivitas sehari-hari, hingga memudahkan anak-anak menuju sekolah.

Bagi masyarakat Embong Uram, kehadiran Jembatan Perintis Garuda bukan sekadar pembangunan fisik. Ini adalah jalan baru menuju kehidupan yang lebih mudah.

Hari ini, alat berat mulai bekerja. Material mulai berdatangan. Warga pun bergotong royong.

Perlahan, apa yang selama ini menjadi harapan masyarakat mulai diwujudkan menjadi kenyataan.

Yang paling menyita perhatian, dua tersangka merupakan kepala dinas aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Mereka adalah T-A Kepala Dinas PUPR dan R-A Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Sementara dua tersangka lainnya, M-R dan R-N, merupakan pihak rekanan atau kontraktor pelaksana.

Proyek yang dibiayai APBN itu sejatinya ditujukan untuk menyediakan sanitasi layak bagi masyarakat. Namun berdasarkan hasil penyidikan Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kepahiang, proyek tersebut diduga diselewengkan hingga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp1 miliar.

Sejak Jumat sore, keempatnya menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Kejari Kepahiang. Menjelang malam, suasana berubah tegang ketika para tersangka keluar mengenakan rompi tahanan oranye dengan tangan terborgol sebelum digiring ke mobil tahanan.

Mereka kemudian dititipkan di Lapas Kelas IIB Curup untuk menjalani penahanan selama 20 hari.

“Keempat tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari di Lapas Curup, sambil penyidik melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya,” tegas Kajari Kepahiang Bagus Nur Jakfar Adi Saputro S.H, M.H, melalui Kasi Intelijen Johansen Christian Hutabarat S.H, M.H.

Kejari menegaskan, penyidikan belum berakhir. Tim Pidsus masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang diduga ikut terlibat maupun menikmati aliran dana dari proyek sanitasi tersebut.