KEPAHIANGNEWS.COM-KEPAHIANG – Senin sore 7 juli 2025 di gedung Command Center, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang melakukan pertemuan bersama Badan Pemeriksaa Keuangan atau BPK RI. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut, BPK RI menyampaikan pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk laporan keuangan 2024.
Bupati Kepahiang, H.Zurdi Nata, S.IP mengatakan pada Senin (7/7/2025) sore, dirinya sudah mendapatkan presentasi dari BKP RI, mengenai tindak lanjut LHP ini.
Dari data BPK, Tuntutan Ganti Rugi atau TGR sebesar Rp 7 miliar. Kini sudah dikembalikan 81 persen, atau sekitar Rp 5,6 miliar ke kas daerah (kasda).
“Progres kita, itu nomor tiga atau nomor empat se-provinsi Bengkulu,” kata Nata kepada kepada awak media Senin (7/7/2025).
Untuk di sisa semester II 2025 ini, Bupati Kepahiang telah memerintahkan seluruh OPD yang ada di ruang lingkup Pemkab Kepahiang untuk terus menindaklanjuti LHP BPK, sehingga pengembalian TGR bisa mencapai 100 persen.
“60 hari waktu tindak lanjut dari BPK berikan, itu cukup. Tidak perlu perpanjangan lagi,” ungkap Bupati Kepahiang Zurdi Nata.
Seperti diketahui, LHP BKP sendiri memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke Pemkab Kepahiang tahun 2024, karena ada temuan dan ketekoran kas kurang lebih Rp 7 miliar.
Padahal diketahui, laporan keuangan tahun 2023 lalu, Pemkab Kepahiang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penilaian tertinggi yang diberikan BPK.
Namun, untuk tahun 2024, ada penurunan atau degradasi, dengan hanya mendaparkan WDP, satu tingkat diatas Tidak Wajar (TW).
Penyebabnya dikatakan jelas, ada tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Kepahiang yang kasusnya kini tengah ditangani Kejari Kepahiang.
Akibat kasus korupsi yang terjadi, ada ketekoran kas, yang tidak bisa dibenarkan secara aturan.
Meski demikian, Nata mengatakan LHP BPK ini tetap menjadi motivasi bagi Pemkab Kepahiang untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah kedepan. (aa)
