Selain Aparatur Sipil Negara (ASN), hak untuk menerima THR juga diperoleh oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji 13 tahun ini.

“PMK sebagai dasar sudah terbit, dan kini kami juga telah mengeluarkan regulasi tingkat daerah untuk mengikutiinya. Saat ini BKD tengah menyusun segala sesuatunya agar penyaluran bisa segera terealisasikan,” ujar Sekda dengan antusias.

Namun demikian, Sekda juga mengingatkan agar para penerima tidak terburu-buru menghabiskan seluruh tunjangan tersebut hanya untuk keperluan hari raya semata. “Jangan sampai hanya habis di hari raya saja ya. Ada banyak kebutuhan mendatang yang perlu dipersiapkan, mulai dari biaya sekolah anak-anak hingga dana darurat untuk kesehatan keluarga,” ungkapnya dengan nada penuh perhatian.

Salah satu poin penting yang disorot adalah hak THR bagi PPPK paruh waktu yang juga diatur dalam regulasi dari pusat. Meskipun jumlahnya tidak sama dengan PPPK penuh waktu atau ASN, perhitungan akan dilakukan sesuai dengan rumus dan ketentuan yang berlaku.

“Iya benar, PPPK paruh waktu juga mendapatkan hak THR. Besarannya dihitung dengan rumus khusus sesuai aturan pemerintah pusat,” jelas Sekda.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Jono Antoni, S.Sos MM mengkonfirmasi kesiapan anggaran tersebut pada Senin (2/3/2026). “Iya, anggarannya sudah siap. Berkisar Rp18,5 miliar tahun anggaran 2026 ini untuk pembayaran THR ASN,” ujarnya.

Meski anggaran sudah terbebani, pencairan THR belum bisa dilakukan secara langsung. Pasalnya, Pemkab Kepahiang masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dari pusat serta Peraturan Bupati Kepahiang yang menjadi payung hukum pelaksanaannya.

“Untuk proses pencairan THRnya kami masih menunggu peraturan pemerintah tentang pembayaran gaji ke-14 atau THR ASN,” jelas Jono.

Peraturan tersebut akan mengatur seluruh petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), mulai dari syarat penerima, komponen yang dibayarkan, hingga jadwal pencairan. “PP itu mengatur ketentuan subjek penerimanya siapa saja, rincian apa saja, kemudian kapan waktunya bisa dicairkan,” tutupnya.