Kali ini, Sertu Rudiansyah hadir tepat di tengah-tengah warga yang sedang sibuk melaksanakan masa panen padi. Kehadiran anggota TNI ini bukan sekadar memantau jalannya kegiatan pertanian, melainkan bentuk dukungan nyata agar hasil pertanian warga berjalan lancar, melimpah, dan membawa kesejahteraan bagi keluarga petani.

Dalam setiap kunjungannya, Babinsa selalu menyempatkan diri berdialog akrab dengan para pemilik lahan dan petani. Ia tak segan membagikan informasi penting yang sangat dibutuhkan warga, terutama mengenai harga patokan Gabah Kering Giling (GKG) yang berlaku di Badan Urusan Logistik (Bulog). Informasi ini menjadi pegangan utama petani agar mereka mengetahui nilai hasil panennya dan mendapatkan harga yang layak serta wajar.

“Kehadiran kami di sini adalah untuk mendampingi bapak-bapak petani, memantau perkembangan tanaman hingga masa panen tiba. Selain itu, kami juga berikan informasi harga terbaru dari Bulog, supaya warga punya gambaran jelas dan tidak dirugikan saat menjual hasil panennya,” ungkap Sertu Rudiansyah saat ditemui di wilayah binaan.

Para petani di Kelurahan Tebat Karai pun menyambut baik dan merasa terbantu dengan perhatian serta pendampingan yang dilakukan Babinsa. Mereka mengaku kehadiran anggota TNI di tengah persawahan memberikan semangat tersendiri, sekaligus menjadi jaminan bahwa program ketahanan pangan pemerintah benar-benar menyentuh langsung ke tingkat desa dan kelurahan.

Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara aparat dan masyarakat, bahu-membahu menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan taraf hidup para petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Kepala Dinas Pertanian Kepahiang, Ir. Taufik, mengungkapkan bahwa kedepannya seluruh PPL diwajibkan memberikan nomor handphone kepada para petani di wilayah binaannya, atau menempelkan nomor henphone PPL disetiap balai desa binaanya.

Langkah ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi, konsultasi, serta penyampaian informasi terkait pertanian secara cepat dan langsung. Bahkan langkah ini juga dapat mempermuda untuk mewujudkan program presiden terkait swasembada pangan segera terwujud, karena petani adalah pelaku utamanya.

“Kami minta agar nomor HP PPL dibagikan kepada seluruh petani, supaya mereka bisa dengan mudah menghubungi penyuluh ketika membutuhkan informasi atau pendampingan di lapangan,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta PPL yang bersangkutan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada petani terkait kejadian tersebut, sekaligus berkomitmen tidak mengulangi peristiwa serupa di masa mendatang.

“Kita minta PPL bersangkutan meminta maaf kepada petani dan berjanji kejadian seperti ini tidak terulang lagi, serta memaksimalkan kinerjanya di lapangan dengan lebih baik,” ucap Taufik.

Di sisi lain, Taufik menjelaskan bahwa meskipun saat ini penyuluh pertanian berada di bawah naungan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang tetap memiliki kewenangan untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi petani hingga ke tingkat pusat.

Ia juga mengimbau pemerintah desa dan kelurahan agar proaktif melaporkan kepada dinas jika di wilayahnya terdapat petani yang belum tersentuh layanan penyuluhan dari PPL.

“Jika ada petani yang tidak mendapatkan pendampingan, kami minta pemerintah desa dan kelurahan segera menyampaikan hal tersebut kepada Dinas Pertanian, supaya bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Dinas Pertanian Kepahiang berharap, dengan adanya penegasan ini, kinerja PPL di lapangan semakin optimal, profesional, dan benar-benar berpihak pada kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan daerah.