Perwakilan Kepahiang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, Dr. Nining Fawely Pasju, S.Pt, MM, beserta tim yang terdiri dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Kasubbag Perencanaan, dan para Pengawas Sekolah Kabupaten Kepahiang.

Pada kesempatan ini, Kabupaten Kepahiang mendapat perhatian khusus setelah menyampaikan Praktik Baik Program Prioritas KEMENDIKDASMEN berupa program “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, yang bahkan ditetapkan sebagai contoh bagi daerah-daerah lain di Provinsi Bengkulu.

Terkait hal tersebut, Kadis Dikbud Kepahiang Nining mengungkapkan kegembiraannya atas penghargaan tersebut:

“Kami sangat bangga karena program yang telah kami laksanakan di Kabupaten Kepahiang bisa dijadikan contoh bagi daerah lain. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat bukan hanya sekadar aktivitas rutin, tapi kami rancang untuk membentuk karakter siswa yang kuat, mandiri, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air sejak dini. Mulai dari kebiasaan membaca, menjaga lingkungan, hingga menghargai karya anak bangsa – semua itu kami terapkan secara menyeluruh di setiap satuan pendidikan di Kepahiang.”

Tak hanya itu, Nining juga berkesempatan memberikan testimoni dalam sesi penutupan acara sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu. Acara penutupan juga dihiasi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang menjadi output konkret dari kegiatan konsolidasi ini.

“Melalui nota kesepahaman ini, kami berkomitmen untuk terus mengembangkan program unggulan serta bekerja sama dengan BPMP Provinsi Bengkulu dan dinas pendidikan se-Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh anak bangsa,” tambah  Nining.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, Nining Fawely Pasju, S.Pt.MM, menyampaikan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik. “Kami menegaskan kembali larangan tersebut tahun ini. Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, di mana Pasal 77 ayat 1 menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai jenis kendaraan, dan Pasal 81 menyebutkan syarat usia serta persyaratan lainnya yang tentunya belum terpenuhi oleh siswa SD dan SMP,” ujarnya.

Dikutip dari edaran tersebut, langkah yang diambil meliputi tiga poin utama. Pertama, melarang peserta didik membawa kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat ke sekolah. Kedua, meminta kepala sekolah dan guru untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini. Ketiga, menghimbau orang tua agar mengawasi anak-anaknya dan tidak mengizinkan membawa kendaraan ke sekolah.

“Kami berharap dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga orang tua siswa untuk menjaga keselamatan anak-anak kita di lingkungan sekolah dan perjalanan menuju sekolah,” tutup Nining.