Kepahiangnews.com-Kepahiang – Komitmen penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepahiang kembali ditegaskan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang menerima pembayaran denda perkara korupsi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2023 serta uang pengganti perkara korupsi dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero).

Penyerahan pembayaran tersebut dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kepahiang, Rabu (03/06/2026), sebagaimana tertuang dalam press release resmi Kejari Kepahiang.

Dalam perkara korupsi dana P3-TGAI yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023, dua terpidana telah menyetorkan denda kepada negara. Terpidana Karmolis, S.T bin Zaidin Burhani menyerahkan uang denda sebesar Rp50 juta disertai biaya perkara Rp5 ribu. Sementara itu, terpidana Ferli Rivaldi alias Ferli bin Syafei juga menyerahkan denda sebesar Rp50 juta berikut biaya perkara Rp5 ribu.

Tak berhenti di situ, Tim Tindak Pidana Khusus Kejari Kepahiang juga menerima pembayaran uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan CSR/TJSL PT PLN (Persero) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 hingga 2023.

Dalam perkara tersebut, terpidana Agung Yudha Prawira, A.Md bin Moch Yaeni menyerahkan uang pengganti sebesar Rp403.526.057 kepada negara sebagai bagian dari kewajiban hukum yang harus dipenuhi pascaputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dari upaya pemulihan kerugian negara, sekaligus menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berujung pada hukuman badan, namun juga kewajiban mengembalikan kerugian keuangan negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, S.H, M.H melalui Kepala Seksi Intelejen, Johansen Christian Hutabarat, S.H, M.H, menegaskan bahwa proses pengembalian kerugian negara merupakan bentuk nyata komitmen Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

“Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan, termasuk pembayaran denda maupun uang pengganti. Ini bagian dari komitmen penegakan hukum sekaligus upaya memulihkan kerugian negara,” ujar singkat Johansen.

Kejari Kepahiang memastikan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi akan terus dikawal, sebagai bentuk keseriusan aparat penegak hukum dalam menjaga uang negara dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.