Kelima terdakwa tersebut terdiri dari seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepahiang bernama Karmolis (KM), Ferly Rivaldi (FR), serta tiga Kepala Desa yakni Subandi (SB), Hendri (H), dan Adi Kustian (AK).

Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, SH MH, saat dikonfirmasi Rabu (13/5/2026) menjelaskan, Karmolis divonis hukuman penjara 1 tahun 3 bulan, denda Rp50 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti kurungan 3 bulan. Putusan ini berkurang dari tuntutan jaksa yang menuntut 1 tahun 6 bulan penjara, denda senilai sama.

“Hal yang sama juga berlaku bagi Ferly Rivaldi. Dia divonis 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp50 juta, gugur tuntutan semula 1 tahun 6 bulan penjara,” ungkap Kajari.

Sementara itu, tiga kepala desa yang menjadi terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih ringan lagi. Subandi, Hendri, dan Adi Kustian masing-masing divonis penjara 1 tahun, denda Rp50 juta, dan kurungan pengganti 3 bulan. Padahal, jaksa semula menuntut mereka dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.

“Rendahnya tuntutan maupun putusan terhadap para kepala desa ini disesuaikan dengan peran dan keterlibatan masing-masing dalam perkara ini,” terang Bagus.

Perkara korupsi ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan dua tahun lalu, yang pada awalnya hanya menetapkan dua orang tersangka. Namun setelah penyelidikan mendalam dilakukan penyidik Polres Kepahiang, terungkap keterlibatan tiga kepala desa lainnya, sehingga jumlah tersangka bertambah menjadi lima. Seluruh berkas perkara kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk proses persidangan hingga jatuhnya putusan kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, SH MH, mengungkapkan hal tersebut saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2026). Menurutnya, temuan ini berawal dari penelusuran aset yang menunjukkan adanya pengurangan luas tanah yang signifikan dari catatan awal.

Berdasarkan data yang dihimpun, aset tersebut pada tahun 2008 tercatat bernama Terminal Tipe B dengan luas keseluruhan 3.317 meter persegi. Namun, dalam perkembangannya dan setelah dikeluarkannya sertifikat tanah, luas aset milik Pemkab Kepahiang tersebut berubah menjadi hanya 2.693,5 meter persegi.

“Ada selisih luasan dalam sertifikat sebanyak 608,2 meter persegi. Dari angka itu, sebagian di antaranya merupakan dampak pembebasan lahan untuk pembangunan jalan, sehingga tidak dihitung sebagai kerugian negara. Namun sisanya sebesar 339,6 meter persegi itulah yang hilang dan menjadi temuan kami. Berdasarkan hitungan KJPP, nilai kerugiannya mencapai Rp234 juta,” tegas Kajari.

Berkaitan dengan hilangnya aset tersebut, penyidik Kejari Kepahiang telah menetapkan satu orang tersangka berinisial ID. Ia merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kepahiang yang diduga terlibat dalam proses administrasi penerbitan sertifikat tanah lokasi GOR tersebut. Diduga kuat, pengurangan luas aset milik daerah itu terjadi saat proses pengusulan hingga penerbitan dokumen hak milik dilakukan.

Kajari menegaskan, setelah nilai kerugian negara ditetapkan secara sah, berkas perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Soal kemungkinan bertambahnya tersangka, hal itu akan bergantung pada fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang nanti.

“Perkara ini segera kami limpahkan ke tahap persidangan. Apakah nanti akan ada penambahan tersangka baru, semua akan terjawab seiring terungkapnya fakta di persidangan,” ujar Bagus.

Sebagai informasi, dalam rangka menguak fakta di balik berkurangnya aset strategis milik daerah ini, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi kunci. Beberapa nama besar yang sudah dipanggil dan dimintai keterangan antara lain mantan Bupati Kepahiang, Bando Amin C Kader MM, para pejabat yang menjabat pada saat proses pengadaan lahan Terminal Tipe B tersebut, hingga anak kandung Bando Amin, Rio Jeniro, yang juga dipanggil untuk dimintai keterangan terkait perkara ini.

Bagus menegaskan, langkah yang diambil ini sejalan dengan instruksi langsung dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Di bawah kepemimpinannya, Kejari Kepahiang berkomitmen kuat untuk mengubah paradigma negatif masyarakat terkait oknum Aparat Penegak Hukum (APH) maupun wartawan yang selama ini disinyalir melakukan tindakan di luar tanggung jawab.

“Ke depan, tidak ada lagi yang namanya arisan tanpa kocok atau setoran-setoran bodong, baik terhadap APH maupun wartawan di Kabupaten Kepahiang. Kami ingin membersihkan nama baik institusi,” tegas Bagus Nur Jakfar dengan tegas.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepahiang, Dedi Candira, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasi tinggi dan dukungan penuh atas gebrakan yang dilakukan Kajari Kepahiang.

Menurutnya, langkah nyata ini patut menjadi contoh dan role model bagi daerah lain. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang, lanjutnya, siap bersinergi dan bergandengan tangan dengan Kejari untuk mewujudkan Kepahiang yang bersih dari praktik koruptif dan pemerasan.

“Kami dukung penuh langkah ini. Semoga bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Pemkab Kepahiang siap bergerak bersama Kejari membangun daerah yang lebih baik dan bersih,” ujar Dedi Candira.

Himbauan tersebut ditujukan kepada Bupati Kepahiang, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD se-Kabupaten, Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten Kepahiang.

Dalam wawancara eksklusif dengan kepahiangnews.com, Kepala Kejari Kepahiang Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, S.H., M.H menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen pemerintah dalam menangkal korupsi.

“Korupsi tidak hanya merusak keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui himbauan ini, kami ingin mengingatkan seluruh pejabat untuk selalu menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi dan menjaga integritas yang mulia,” ucapnya.

Menurut Bagus, terdapat sejumlah poin penting yang harus diperhatikan oleh seluruh pejabat dan perangkat desa, antara lain melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, tidak memberikan atau menjanjikan bentuk apapun kepada aparat penegak hukum, serta menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.

“Kami juga mengimbau agar jika ada pihak yang mengatasnamakan aparat penegak hukum untuk meminta uang atau fasilitas tertentu, segera laporkan kepada pimpinan instansi atau langsung ke Kejari Kepahiang. Jangan sampai kita menjadi korban atau bahkan terjerumus dalam praktik yang melanggar hukum,” tambahnya.

Bagus menyampaikan bahwa Kejari Kepahiang berkomitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan melalui berbagai kegiatan seperti penerangan hukum, pendampingan, hingga pengawasan.

“Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi adalah impian bersama. Kami siap mendukung seluruh langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkannya,” pungkasnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Jaksa Menyapa yang bertujuan eratkan tali silaturahmi antara aparat penegak hukum dengan unsur pemerintahan desa dan masyarakat luas.

Tidak hanya berkumpul dan berbuka bersama, acara ini juga diwarnai dengan deklarasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi sebagai bentuk komitmen bersama menuju tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

Kepala Kejari Kepahiang Bagus Nur Jakfar, SH, MH mengungkapkan bahwa seluruh pengurus dan anggota ABPEDNAS Kabupaten Kepahiang turut hadir dalam ajang ini. “Kita ingin bangun sinergi yang lebih kuat dengan BPD sebagai ujung tombak pemerintahan desa, terutama dalam pengawasan pembangunan dan penggunaan dana desa,” ujarnya.

Menurut Kajari, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di tingkat desa.

Salah satu momen menarik adalah para pengurus ABPEDNAS yang tampak kompak mengenakan seragam merah putih dengan tulisan ‘Jaga Desa’ di bagian belakang. Seragam ini jadi simbol komitmen bersama menjaga tata kelola pemerintahan desa agar sesuai aturan dan terhindar dari penyimpangan, khususnya dalam pengelolaan dana desa.

Sebagaimana diketahui, ABPEDNAS berdiri sejak 2014 sebagai wadah aspirasi dan komunikasi bagi BPD se-Indonesia, dengan tujuan memperkuat demokrasi di tingkat desa. Organisasi ini juga berperan mengawal tata kelola pemerintahan desa agar transparan dan akuntabel melalui program ‘Jaga Desa’.

Hadir juga memberikan sambutan, Bupati Kepahiang Zurdi Nata, S.IP menegaskan peran strategis ABPEDNAS dalam mendukung pembangunan desa. “BPD sebagai lembaga representasi masyarakat punya fungsi penting mengawasi pemerintahan desa dan memastikan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Bupati, ABPEDNAS bertujuan dorong peran strategis BPD dalam pengawasan pembangunan, tingkatkan ekonomi masyarakat, dan cegah korupsi di desa. Organisasi ini juga jadi wadah aspirasi, komunikasi, dan peningkatan kapasitas bagi anggota BPD se-Indonesia, dengan rutin melaksanakan rapat koordinasi dan musyawarah nasional.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Kepahiang Abdul Hafizh, M.Si, Sekretaris Daerah Hartono, M.Pd, MH, serta Kepala Dinas PMD Zaili, SE.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), total kerugian negara dalam perkara ini mencapai angka fantastis Rp37 miliar. Namun hingga saat ini, hanya sekitar Rp13,9 miliar yang berhasil dipulihkan.

Angka tersebut merupakan akumulasi dari pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp8.824.331.795 dan titipan uang pengganti senilai Rp5.149.778.502 yang diterima Kejari Kepahiang.

Kepala Kejari Kepahiang, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, SH MH menegaskan bahwa uang rampasan Rp5,1 miliar tersebut merupakan total pengembalian yang berhasil dihimpun tim penyidik sejak awal penyelidikan hingga perkara mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkrah).

“Ada terpidana yang tidak mampu lagi mengembalikan kerugian negara, sehingga ditambah dengan hukuman,” tegas Kajari dalam keterangannya.

Selain uang, penyidik juga telah menyita sejumlah aset bernilai tinggi. Di antaranya 16 unit aset tidak bergerak (tanah dan bangunan), 5 unit aset bergerak (kendaraan roda dua dan empat), serta 14 barang bukti mewah seperti tas branded, jam tangan Rolex, ikat pinggang, hingga kacamata mahal.

Tak cukup sampai di situ, penyidik juga berhasil mengamankan tambahan 14 aset tidak bergerak dan 9 aset bergerak berupa kendaraan.

“Sementara aset-aset yang sudah disita akan dihitung oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan dilelang terlebih dahulu,” pungkas Kajari. Semua hasil lelang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan kerugian negara.

Panggilan tersebut dilakukan pada hari Rabu (04/03/2026) pagi kemarin. Kedua orang yang dipanggil adalah mantan Kepala BPN Kepahiang periode 2015, Krisno Kusudibyo, serta mantan Korlap Pengukuran BPN, Yuliantoro.

“Dikarenakan proses pembebasan lahan dan perencanaan pembangunan GOR pada tahun 2006 hingga masa jabatan keduanya pada 2015 terkait erat dengan peran BPN, maka kami panggil untuk mendapatkan klarifikasi sebagai saksi,” jelas Kasi Intelegen Kejari Kepahiang, Johancen Christian Huta Barat.

Pemeriksaan yang berlangsung selama 3 jam penuh itu meliputi sekitar 25 hingga 30 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik terkait proses pembebasan lahan dan mekanisme pengelolaan tanah yang menjadi lokasi rencana pembangunan GOR pada waktu itu.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Kajari Kepahiang ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Bupati Kepahiang Ir. Abdul Hafizh, M.Si, Sekretaris Daerah Dr. Hartono, MH, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Nining Fawely Pasju, MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (PPKBP3A) Linda Rospita, SH, MH, Ketua Aliansi Bunda Peduli Nasional (ABPEDNAS) Wawan Asri, serta Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa se-Kecamatan Ujan Mas.

Pasar murah yang diselenggarakan tim panitia langsung ramai dikunjungi warga. Beberapa item sembako seperti beras, gula, dan minyak goreng dijual dengan harga benar-benar setengah dari biasanya, membuat banyak warga antre untuk mendapatkan paket sembako yang disediakan.

Di sela kegiatan, Kajari Kepahiang Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, SH, MH secara langsung berbincang dengan masyarakat, khususnya ibu-ibu, untuk mendengar permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Ia juga memberikan bimbingan terkait pencegahan stunting dan perkembangan anak.

Selain itu, Kajari juga menduga ada sekitar 7 anak putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut. Ia langsung menanyakan penyebab terputusnya kelanjutan pendidikan mereka kepada pihak terkait.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas PPKBP3A segera memberikan tanggapan. Kadis Dikbud menjelaskan siap menindaklanjuti melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan kerja sama kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas PPKBP3A menyampaikan akan mengirim tim psikiater sesuai data yang diperoleh, bekerja sama dengan pihak desa atau kelurahan.

Setelah acara berakhir, Kajari Bagus Nur Jakfar Adi Saputro menegaskan komitmennya untuk menangani permasalahan putus sekolah. “Saya akan mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Kepahiang secara bertahap, tetap berkolaborasi dengan Pemkab Kepahiang. Khususnya meminta Dinas Dikbud untuk mendata secara ‘by name by address’, bersinergi dengan Kepala Desa dan instansi terkait untuk membantu masyarakat kurang mampu,” ucapnya.

Wakil Bupati Abdul Hafizh yang didampingi Sekda juga memberikan apresiasi. “Pemkab Kepahiang sangat mendukung program Jaksa Menyapa dan pasar murah yang dilakukan Kejari. Kami berharap sinergitas ini terus berjalan. Terkait anak putus sekolah, melalui Dinas Dikbud akan mendata dan mencocokkan data bersama Kades/Lurah di masing-masing wilayah, kemudian segera ditindaklanjuti melalui PKBM yang ada,” jelasnya.

Usai mendampingi penyidik Kejari Kepahiang yang memeriksa serta melakukan penggeledahan dokumen penting di kediamannya, Bando Amin mengungkapkan bahwa pengurangan luas lahan bukan karena hal yang tidak jelas, melainkan akibat perluasan jalan yang semula berupa satu jalur menjadi dua jalur.

“Lahan tanah GOR itu memang dibeli Pemkab Kepahiang saat itu dengan pak Hasbi, luasnya 3 Ha lebih, dengan total anggaran sekitar Rp450 juta,” ucap Bando dalam keterangannya.

Menurutnya, hasil pengukuran ulang dalam penataan aset menunjukkan lahan GOR kini menjadi 2,6 Ha. Kondisi ini menurutnya sangat wajar mengingat ada bagian lahan yang digunakan untuk perluasan infrastruktur jalan di sekitar lokasi GOR.

Bando juga mengungkapkan sejarah penggunaan lahan tersebut. Sebelum dijadikan lokasi GOR, lahan yang terletak di kawasan tersebut semula direncanakan menjadi terminal, namun pembangunannya tidak terealisasi. Akhirnya, Pemkab Kepahiang pada masa kepemimpinannya memutuskan untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai sarana olahraga bagi masyarakat.

“Kalau berkurang dari luasan awal saat dilakukan pembebasan lahan, wajar saja. Kan ada pembangunan jalan yang semula 1 jalur, menjadi 2 jalur,” tegasnya kembali menegaskan alasan pengurangan luas lahan.

Tak hanya itu, Bando Amin juga mengusulkan agar aparat penegak hukum meneliti lebih dalam dugaan penyalahgunaan maupun korupsi di proyek-proyek penting lainnya di Kabupaten Kepahiang.

“Ada lain dugaan penyalahgunaan hingga dugaan korupsi yang harusnya diusut, seperti masjid Agung, DED (Dokumen Evaluasi dan Desain) nya sudah berapa kali berubah. Kemudian pembangunannya juga,” paparnya.

Sampai saat ini, penyidikan terkait aset lahan GOR Kepahiang masih terus dilakukan oleh tim penyidik Kejari Kepahiang untuk mengetahui secara pasti kondisi sebenarnya dari perubahan luas lahan tersebut.

Pendampingan dilakukan secara preventif, edukatif, hingga pemantauan. Kegiatan meliputi pembinaan manajemen desa, sosialisasi sadar hukum kepada aparatur, serta pengawasan pembangunan dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Melalui JPN, desa juga mendapatkan bantuan hukum spesifik berupa konsultasi berkelanjutan, pertimbangan hukum untuk kontrak atau kebijakan pengadaan, mediasi sengketa perdata, serta akses layanan melalui portal halojpn.kejaksaan.go.id.

Fokus pendampingan mencakup pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), penyusunan peraturan desa (Perdes). Tujuan utama agar aparatur desa memahami aturan, sehingga pembangunan berjalan lancar sesuai hukum dan mencegah kebocoran dana.

Kasi Intelegen Kejari Kepahiang Johancen Kristian Hutabarat dengan didampingi Kasi Datun Kejari Kepahiang Panji Wijanarko menyampaikan, dalam acara sosialisasi yang digelar di Aula Wisata Danau Lestari pada Jumat (13/2/2026), “Untuk di Kecamatan Ujan Mas Kepahiang ini, ada 16 desa dan 1 kelurahan, dan ada 4 desa yang akan dilakukan pendampingan sesuai instruksi JPN. Untuk desa lain silahkan mengajukan permohonan pendampingan melalui JPN jika ingin didampingi oleh jaksa untuk pengelolaan dana desanya, dan pengajuan akan diseleksi oleh pihak JPN,” Terang Kastel.

Acara dihadiri seluruh Kepala Desa dan perwakilan desa se-Kecamatan Ujan Mas.