Fokus pengecekan kali ini ditujukan untuk memastikan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Irban II Inspektorat Kepahiang, Neki Budiman, SE, MM menjelaskan, dalam kegiatan tersebut tim memeriksa berbagai aspek krusial. Mulai dari dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes, administrasi keuangan, hingga realisasi fisik pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.

“Evaluasi ini bertujuan memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan. Kita melihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya,” jelas Neki.

Dari hasil pemeriksaan sementara di dua kecamatan tersebut, Inspektorat mengaku belum menemukan adanya indikasi penyelewengan atau temuan besar yang merugikan keuangan negara.

Namun, Neki menegaskan kondisi tersebut tidak serta merta menutup kemungkinan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki atau didalami lebih lanjut. Pasalnya, proses audit dan verifikasi data masih terus berlangsung.

“Sejauh ini belum ada temuan yang signifikan. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali, karena proses evaluasi masih berlangsung dan akan terus kita dalami,” tegasnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Diharapkan dengan monev rutin, pemerintah desa semakin tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tidak berhenti di situ, Inspektorat juga telah menyusun jadwal untuk melakukan pemeriksaan serupa di wilayah lainnya. Dua kecamatan berikutnya yang masuk target adalah Kecamatan Merigi dan Kecamatan Bermani Ilir.

Akan tetapi, untuk pelaksanaan di Kecamatan Bermani Ilir diperkirakan belum bisa terealisasi di tahun ini. Hal ini lantaran adanya potensi refocusing atau pengalokasian ulang anggaran yang berdampak pada kegiatan pengawasan.

“Kita memang merencanakan monev di Merigi dan Bermani Ilir. Tapi untuk Bermani Ilir, kemungkinan belum bisa dilakukan tahun ini karena ada potensi refocusing anggaran,” tambahnya.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan ini, Inspektorat berharap pengelolaan Dana Desa di seluruh Kepahiang dapat berjalan lebih baik, transparan, dan bebas dari korupsi. Sehingga kepercayaan masyarakat meningkat dan pembangunan desa bisa berjalan merata.