Padahal, Gubernur Helmi Hasan pernah berjanji akan melakukan pembayaran DBH tersebut pada bulan Februari dan kembali berjanji akan dibayarkan Maret kemarin. Dana yang dimaksud adalah DBH Tahun 2024 sebesar Rp 23 Miliar dan DBH Tahun 2025 sebesar Rp 14,47 Miliar. Sehingga total keseluruhan yang dijanjikan akan dibayarkan pada Maret 2026 ini mencapai angka Rp 35 Miliar.

Namun nyatanya, hingga saat ini dana yang sangat dinantikan tersebut belum juga cair ke rekening Pemkab Kepahiang.

Ketika dikonfirmasi langsung ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang, Kepala Dinasnya, Jono Antoni, S.Sos MM membenarkan hal tersebut.

Menurut Jono, sebelumnya janji pembayaran sempat diutarakan untuk bulan Februari, namun tak kunjung datang. Kemudian janji kedua disampaikan langsung oleh Gubernur Helmi Hasan saat Safari Ramadhan di Rumah Dinas Bupati, yang menyatakan akan membayarkan DBH tersebut di bulan Maret lalu.

“Namun hingga saat ini, pembayaran yang dijanjikan tersebut belum ada dibayarkan oleh Pemprov Bengkulu,” ungkap Jono.

Dikatakan Jono, uang DBH tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemkab Kepahiang untuk pembayaran seluruh pengerjaan proyek yang saat ini masih tertunggak.

Jono juga menambahkan, sampai detik ini pihaknya masih berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu segera membayarkan hutang DBH tersebut.

Saat ini, lanjut Jono, Bupati Kepahiang telah mengirim surat untuk ketiga kalinya, mempertanyakan kejelasan permasalahan kenapa DBH untuk Kabupaten Kepahiang belum juga dicairkan.

“Untuk janji sudah sering kali diterima Pemkab Kepahiang, walaupun waktu yang dijanjikan langsung oleh Gubernur Bengkulu sudah lewat,” tambahnya.

Diketahui, pencairan DBH ini menjadi jalan satu-satunya bagi Pemkab Kepahiang untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi terkait pengerjaan yang tertunda serta pembayaran kegiatan yang masih berstatus SPH.