Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, yang mewakili Pemprov Bengkulu dalam acara resmi di Ruang Kerja Bupati Rejang Lebong, Sabtu (14/3/2026).

Saat memberikan sambutan, Hendri beberapa kali harus menghentikan katanya karena berusaha menahan emosi. Suasana ruangan pun menjadi hening total ketika suaranya terdengar bergetar di hadapan rombongan pejabat, ASN, dan tamu undangan yang hadir.

Tidak hanya dirinya, beberapa undangan juga ikut merasakan suasana haru tersebut. Banyak yang terlihat menunduk dan mengusap mata saat menyaksikan momen bersejarah ini.

Penunjukan ini menjadi penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan setelah Bupati Muhammad Fikri Thobari tersandung kasus hukum. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, yang diduga melibatkan pengaturan fee dari sejumlah paket pekerjaan pemerintah daerah.

“Situasi yang tengah kita hadapi tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Semua ASN harus tetap profesional dan menjaga stabilitas pemerintahan – pelayanan kepada rakyat adalah prioritas utama,” tegas Hendri.

Dia juga menekankan pentingnya soliditas internal agar program pembangunan tetap berjalan lancar meskipun tengah menghadapi dinamika.

“Penunjukan Plt Bupati ini adalah langkah administratif dari pusat untuk memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan, sekaligus menjaga stabilitas birokrasi hingga proses hukum yang menjerat Bupati definitif selesai,” pungkasnya.

Kegiatan yang digelar Selasa pagi (24/2) oleh Polda Bengkulu melalui Polres Kepahiang ini diperkuat dengan kehadiran Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP yang bertindak sebagai Inspektur Apel. Prosesi apel diawali dengan pemeriksaan pasukan secara resmi oleh inspektur apel, menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menangani masalah kamtibmas.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Zurdi membacakan amanat Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono yang menyoroti maraknya aktivitas geng motor di wilayah Bengkulu yang berpotensi menimbulkan keresahan hingga ancaman bagi keselamatan masyarakat.

“Oleh karena itu, melalui apel ini saya menegaskan tidak ada ruang bagi segala bentuk tindakan premanisme, kekerasan jalanan, maupun aksi yang mengancam keselamatan masyarakat,” tegas Bupati saat menyampaikan amanat.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sejumlah langkah konkret telah dipersiapkan, antara lain:

– Pemberlakuan jam malam bagi pelajar mulai pukul 20.00 WIB
– Peningkatan peran RT/RW, lurah, dan kepala desa dalam melakukan kontrol sosial di wilayah masing-masing
– Penguatan pengawasan aparat kepolisian di titik-titik rawan yang telah dipetakan secara cermat

Mengingat sebagian besar pelaku berasal dari kalangan remaja, Kapolda juga menginstruksikan agar penanganan dilakukan dengan pendekatan edukatif yang melibatkan orang tua dan pihak sekolah. Namun demikian, penegakan hukum akan tetap dilakukan secara tegas jika ditemukan unsur pidana yang jelas.

“Semoga upaya ini dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman dan nyaman,” pungkas Bupati.

Acara apel tersebut turut dihadiri Kapolres Kepahiang AKBP Yuriko Fernanda, S.I.K., M.H., seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD terkait, serta jajaran perwira Polres Kepahiang.