Padahal, Gubernur Helmi Hasan pernah berjanji akan melakukan pembayaran DBH tersebut pada bulan Februari dan kembali berjanji akan dibayarkan Maret kemarin. Dana yang dimaksud adalah DBH Tahun 2024 sebesar Rp 23 Miliar dan DBH Tahun 2025 sebesar Rp 14,47 Miliar. Sehingga total keseluruhan yang dijanjikan akan dibayarkan pada Maret 2026 ini mencapai angka Rp 35 Miliar.

Namun nyatanya, hingga saat ini dana yang sangat dinantikan tersebut belum juga cair ke rekening Pemkab Kepahiang.

Ketika dikonfirmasi langsung ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepahiang, Kepala Dinasnya, Jono Antoni, S.Sos MM membenarkan hal tersebut.

Menurut Jono, sebelumnya janji pembayaran sempat diutarakan untuk bulan Februari, namun tak kunjung datang. Kemudian janji kedua disampaikan langsung oleh Gubernur Helmi Hasan saat Safari Ramadhan di Rumah Dinas Bupati, yang menyatakan akan membayarkan DBH tersebut di bulan Maret lalu.

“Namun hingga saat ini, pembayaran yang dijanjikan tersebut belum ada dibayarkan oleh Pemprov Bengkulu,” ungkap Jono.

Dikatakan Jono, uang DBH tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemkab Kepahiang untuk pembayaran seluruh pengerjaan proyek yang saat ini masih tertunggak.

Jono juga menambahkan, sampai detik ini pihaknya masih berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu segera membayarkan hutang DBH tersebut.

Saat ini, lanjut Jono, Bupati Kepahiang telah mengirim surat untuk ketiga kalinya, mempertanyakan kejelasan permasalahan kenapa DBH untuk Kabupaten Kepahiang belum juga dicairkan.

“Untuk janji sudah sering kali diterima Pemkab Kepahiang, walaupun waktu yang dijanjikan langsung oleh Gubernur Bengkulu sudah lewat,” tambahnya.

Diketahui, pencairan DBH ini menjadi jalan satu-satunya bagi Pemkab Kepahiang untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi terkait pengerjaan yang tertunda serta pembayaran kegiatan yang masih berstatus SPH.

Kendala akibat penundaan pencairan DBH sudah terasa nyata di awal tahun 2026, di mana sebanyak Rp24,4 miliar berbagai kegiatan di Kabupaten Kepahiang mengalami kegagalan bayar. Berbagai kegiatan pengerjaan yang seharusnya memberikan manfaat langsung terhenti atau tidak dapat diselesaikan secara optimal karena keterbatasan anggaran di sisi Pemkab Kepahiang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak Pemkab Kepahiang telah melakukan upaya penagihan sebanyak tiga kali kepada Pemprov Bengkulu. Upaya tersebut akhirnya mendapatkan tanggapan positif saat Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama rombongan, melakukan kunjungan safari dan acara berbuka puasa bersama di Kabupaten Kepahiang pada hari ini, Kamis (26/2/2026), di Rumah Dinas Bupati Kepahiang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, secara tegas memastikan bahwa pencairan DBH yang tertunda akan dilakukan pada bulan Maret 2026 mendatang. Jumlah total yang akan dicairkan adalah Rp35 miliar, yang merupakan perhitungan akumulasi DBH dari TA 2024 hingga TA 2026.

“Ya nanti hutang DBH ke Kepahiang akan kita bayar pada bulan tiga nanti”, terang Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

Tidak hanya itu, Pemprov Bengkulu juga mengumumkan sejumlah program pembangunan dan bantuan yang akan diberikan kepada Kabupaten Kepahiang. Di antaranya adalah pembangunan Jembatan Kampung Bogor yang merupakan bagian dari jalan provinsi, serta pembangunan jalan akses menuju SMAN 5 Negeri Kepahiang. Selain proyek infrastruktur, Pemprov juga akan memberikan tambahan bantuan sebanyak 10 unit ambulans untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah.

Ketika ditanya mengenai kabar gembira pencairan DBH tersebut, Bupati Kepahiang Zurdi Nata menyampaikan rasa syukurnya. Menurutnya, pembayaran DBH ini merupakan hak yang seharusnya diterima oleh Kabupaten Kepahiang. “Dana sebesar Rp35 miliar tersebut akan digunakan secara khusus untuk menutupi Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang telah menunggu untuk pembayaran, sehingga berbagai kegiatan yang terhenti dapat segera diselesaikan,” ujar Bupati Kepahiang Zurdi Nata.

Pihaknya berharap bahwa pencairan DBH dapat berjalan sesuai dengan janji yang telah diberikan, dan tidak ada penundaan lagi.

Kegiatan yang menjadi bagian dari program penanaman bibit jagung serentak di wilayah hukum Polda Bengkulu tersebut dipimpin langsung Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono, S.IK, MH bersama jajaran Petugas Jaga Umat (PJU) Polda Bengkulu.

Turut menghadiri acara tersebut antara lain Kapolres Kepahiang AKBP Yuriko Pernanda, SH, S.IK, MH, PJU Polres Kepahiang, Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.Ip, Wakil Ketua II DPRD Kepahiang Bambang Asnadi, Kabid Humas Kombes Ichsan Nur, Karo SDM Kombes Tris Zevi, Karo Log Kombes Aprianto, Wadir Reskrimsus AKBP Imam, serta perwakilan REI Bengkulu, Camat Bermani Ilir, Kepala Desa Limbur Lama dan ratusan warga masyarakat.

Sebelum melakukan panen secara simbolis, Kapolda juga menyerahkan bantuan sosial berupa beras dan racun rumput kepada warga Desa Limbur Lama.

“Dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, Kades, Perangkat Desa Limbur Lama, dan Pemkab Kepahiang, program ketahanan pangan desa-siswi ini telah berhasil dijalankan. Kami berharap program yang selama ini satu desa satu hektar dapat ditingkat menjadi satu desa tiga hektar,” ujar Irjen Pol Mardiyono.

Sementara itu, Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata mengapresiasi langkah Polda Bengkulu. “Pemkab Kepahiang sangat mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan melalui penanaman jagung. Kami siap bersinergi untuk mensukseskan program ini khususnya di Kabupaten Kepahiang,” ucapnya.

Kegiatan panen raya jagung berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif hingga selesai.