Tak sendirian, putra bungsunya Rio juga turut hadir di Kejari Kepahiang untuk memenuhi panggilan.

Kasi Intel Jaksa, Johansen, menyampaikan bahwa kedua orang tersebut datang dalam kapasitas sebagai saksi dari tersangka Idris. Menurutnya, pemanggilan terhadap Rio merupakan yang pertama kalinya.

“Keduanya itu memenuhi panggilan penyidik untuk sebagai saksi dari tersangka Idris,” ujarnya.

Selain Bando dan Rio, pihak penyidik juga mengundang Kakan BPN periode 2015 Krisno Kusudibyo serta Korlap Pengukuran BPN Yuliantoro. Namun, Krisno belum dapat hadir dikarenakan sedang berada di luar kota.

Pemeriksaan terhadap para saksi yang hadir berlangsung hingga 3 jam dengan sekitar 25 hingga 30 pertanyaan diajukan.

Sejak Idris ditetapkan sebagai tersangka, pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap minimal 25 saksi.

Dalam amanatnya, Kajari Asvera Primadona menekankan pentingnya kedisiplinan bagi seluruh pegawai. Ia mengingatkan kembali edaran Kejaksaan Agung terkait kewajiban meminta izin kepada atasan saat meninggalkan kantor, serta larangan berolahraga pada jam kerja, kecuali pada hari Jumat.

Selain itu, Kajari juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan media sosial. Pegawai diimbau untuk tidak memposting aktivitas non-kedinasan dengan pakaian dinas, serta menghindari konten bernuansa hedonis yang dapat merusak citra institusi.

“Saya meminta seluruh pegawai untuk menjaga integritas, fokus pada tugas, dan mendukung upaya penegakan hukum,” tegas Kajari Asvera Primadona.

Menjelang akhir tahun, Kajari mengapresiasi kinerja dan komitmen seluruh pegawai. Ia juga mengingatkan agar tetap menjaga kedisiplinan dan semangat dalam menyelesaikan target yang masih berjalan. Apel pagi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas dan meningkatkan kinerja Kejari Kepahiang dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kepahiang.

“Penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Kami mencari bukti-bukti yang relevan untuk mengungkap dugaan penyimpangan anggaran di RSUD Kepahiang,” ujar Kasi Pidsus Kejari Kepahiang Febrianto.

Tim penyidik terlihat memasuki beberapa ruangan di kediaman mantan direktur RSUD, dengan didampingi pihak keluarga tersangka. Dengan pengeledahan tersebut, beberapa dokumen dan barang bukti lainnya turut diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai hasil penggeledahan tersebut. Pihak Kejaksaan Negeri Kepahiang menyatakan akan segera memberikan informasi lebih lanjut setelah proses penyidikan selesai.

Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat RSUD Kepahiang merupakan salah satu fasilitas kesehatan utama yang melayani masyarakat di Kabupaten Kepahiang. Masyarakat berharap, kasus ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan akuntabel.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiair 3 bulan kurungan,” ujar Ketua Majelis Hakim Achamadsyah Ade Mury, SH, MH, saat membacakan amar putusan.

Selain pidana penjara dan denda, terdakwa juga dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 890.099.593,28 (delapan ratus sembilan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh delapan). Majelis hakim menetapkan bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda terdakwa akan dirampas untuk dijadikan uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Barang bukti berupa dokumen dikembalikan kepada para saksi, sementara barang bukti berupa harta benda terdakwa dirampas untuk dijadikan uang pengganti. Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.

Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya, serta menjadi pengingat bagi seluruh aparatur desa untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.