Hal tersebut di ungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, S.Pd, M.Pd saat dijumapai Jumaat siang (12/01/24).

Pemerintah pusat kembali membuka perekrutan calon pegawai negeri sipil yang dibutuhkan setiap daerah kabupaten-kota di indonesia. Dalam hal tersebut juga, Kabupaten Kepahiang masih membutuhkan PNS atau PPPK yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

menindaklanjuti hal tersebut, Hartono Selaku Seketaris Daerah Kabupaten Kepahiang meminta seluruh organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang untuk mengajukan kebutuhan tenaga CPNS atau PPPK ke BKDPSDM agar dapat segera diajukan ke pemerintahan pusat.

“Kita sudah mengintruksikan OPD-OPD untuk mengajukan CPNS atau PPPK yang dibutuhkan dan diajukan ke BKDPSDM”, jelas Sekda.

Sekda juga menambahkan, kebutuhan CPNS tenaga fungsional, perbendaharaan hingga tenaga perencanaan yang saat ini masih banyak mengalami kekurangan. Ia meminta seluruh OPD untuk mengajukan dan memberikan apa saja yang menjadi syarat dan kualifikasi CPNS yang dibutuhkan tersebut. (aa)

Melalui rilis dari akun Youtube Sekertariat Presiden, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan langsung pembukaan pendaftaran CASN. Pada tahun 2024, pemerintah akan merekrut CASN sebanyak 2,3 juta formasi.

Pada awal tahun ini, pemerintah membuka kuota secara resmi penerimaan dengan porsi yang besar, untuk lulusan baru atau fresh graduate.

Hal ini dengan mempertimbangkan kuota penerimaan bagi fresh graduate pada tahun sebelumnya yang relatif sedikit.

Penerimaan formasi CPNS yang ditujukan untuk fresh graduate baik bagi lulusan SMA sederajat maupun perguruan tinggi.

“Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate, dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690 ribu orang,” tutur Presiden Jokowi.

Penerimaan CPNS bagi fresh graduate memiliki tujuan khusus bagi pemerintah. Menurut Presiden Jokowi, penerimaan formasi CPNS lebih banyak pada fresh graduate ditujukan untuk menghadapi distrupsi teknologi yang sangat pesat saat ini.

Maka dari itu, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu.

Hal ini ditujukan untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi, birokrasi, dan mendorong kinerja serta akuntabilitas pemerintah.

Nantinya, ASN akan disebar pada instansi pusat sebanyak 207.247 dan instansi daerah sebanyak 483.575.

Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

“Berdasarkan database BKN, menurut amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, dimana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai PPPK,” tutur Presiden Jokowi.

“Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk tenaga guru, dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai kebutuhan,” sambungnya.

Berdasarkan data Kementerian PAN-RB, nantinya formasi PPPK di instansi daerah akan dialokasikan untuk tenaga guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan 417.196, dan tenaga teknis sebanyak 547.416.

Selain itu, pemerintah tahun ini akan mengalokasi 6.017 formasi untuk sekolah kedinasan. (**)