Kepahiangnews.com-Kepahiang – Tak hanya mengevaluasi progres program pembangunan, Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP juga memberi perhatian serius terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Aula Command Center Pemkab Kepahiang, Selasa (14/7/2026), Bupati menegaskan seluruh OPD harus segera menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Ia mengingatkan, waktu yang diberikan BPK RI hanya 60 hari, dan batas akhirnya akan jatuh pada awal Agustus 2026.

Menurut Zurdi Nata, penyelesaian rekomendasi BPK bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti LHP ini. Kepada Inspektorat Kabupaten juga saya minta terus aktif melakukan penagihan kepada pihak-pihak yang memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Kejar terus sampai tuntas,” tegas Bupati.

Instruksi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak ingin ada rekomendasi BPK maupun kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Bupati meminta Inspektorat terus mengawal proses penagihan hingga seluruh kewajiban dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menutup rapat evaluasi, Zurdi Nata kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih disiplin, terukur, dan fokus pada pencapaian target pembangunan.

Ia menilai evaluasi berkala harus menjadi momentum memperbaiki kinerja, memperkuat sinergi antarlembaga, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah harus bekerja lebih terukur, lebih cepat, dan lebih bertanggung jawab agar seluruh program yang telah direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkas Bupati.

Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Kepahiang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan pembangunan sekaligus memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat diselesaikan tepat waktu sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Kepahiangnews.com-Kepahiang – Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP memberikan peringatan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menunda pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan. Ia menegaskan, seluruh program prioritas daerah harus segera dipercepat sehingga tidak menumpuk pada penghujung tahun anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026 di Aula Command Center Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Selasa (14/7/2026).

Dalam evaluasi itu, Zurdi Nata menyoroti masih lambannya progres sejumlah program strategis, padahal Kabupaten Kepahiang kini telah memasuki awal Triwulan III. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius seluruh kepala OPD agar target pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai tepat waktu.

Beberapa program prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah di antaranya revitalisasi Taman Santoso, revitalisasi Masjid Agung Baitul Hikmah, serta pembangunan berbagai fasilitas kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sudah memasuki awal Triwulan III, sementara masih banyak program yang belum berjalan. Jangan sampai seluruh pekerjaan justru dikebut pada akhir tahun anggaran. Jika dikerjakan terburu-buru, tentu akan berdampak pada kualitas hasil pembangunan,” tegas Bupati Zurdi Nata.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah meningkatkan koordinasi, mempercepat proses administrasi maupun pelaksanaan fisik kegiatan, sehingga seluruh program dapat berjalan sesuai jadwal tanpa mengorbankan kualitas.

Menurut Bupati, percepatan pelaksanaan program bukan sekadar mengejar target serapan anggaran, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. Karena itu, evaluasi kinerja setiap triwulan akan terus dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap capaian masing-masing OPD.

Dengan adanya evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berharap seluruh perangkat daerah mampu bekerja lebih optimal, disiplin terhadap target waktu, serta menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.