Setelah Bupati Zurdi menyampaikan serangkaian arahan penting kepada peserta apel, Wabup Abdul Hafizh kemudian mengambil alih panggung untuk menyampaikan poin-poin krusial yang menjadi perhatian bersama. Yang paling menonjol adalah pengumuman resmi bahwa Pemerintah Daerah Kepahiang telah sepakat tidak melakukan pemotongan TPP pada tahun 2026 untuk seluruh pegawai ASN dan PNS di lingkungan kabupaten. Kabar ini langsung mendapatkan tanggapan positif dari para peserta, yang terlihat lega dan senang karena kebijakan ini sungguh membawa angin segar.

Namun, kebahagiaan itu disertai dengan panggilan tegas untuk meningkatkan kinerja dan disiplin. Wabup Hafizh menekankan bahwa kebijakan tidak ada pemotongan TPP, tidak boleh diartikan sebagai keleluasaan untuk melalaikan tugas. Ia bahkan memberikan peringatan yang tegas kepada seluruh kepala OPD yang hadir.

“Tidak ada lagi kepala OPD yang memberi dispensasi kepada ASN yang malas, yang sering absen tanpa alasan jelas, atau yang tidak menyelesaikan tugas sesuai target. Jika masih terjadi kasus seperti itu di instansi masing-masing, maka yang akan kita potong bukan TPP pegawai tersebut-tetapi TPP kepala OPD yang bersangkutan,” tegas Wabup.

Peringatan ini dianggap sangat penting karena selama ini, beberapa kasus kinerja ASN yang kurang memuaskan seringkali tidak ditindak tegas karena kurangnya pengawasan dari atasan langsung. Dengan kebijakan ini, Wabup berharap kepala OPD akan lebih bertanggung jawab dalam memantau dan menilai kinerja setiap pegawai di bawah naungannya. Ia menambahkan bahwa setiap kepala OPD harus memastikan bahwa seluruh ASN di instansinya bekerja dengan penuh dedikasi dan memberikan pelayanan terbaik.

Selain membahas tentang TPP dan kinerja ASN, Wabup Hafizh juga mengingatkan bahwa tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu telah mulai melakukan pemeriksaan menyeluruh di lingkungan Pemkab Kepahiang. Pemeriksaan ini mencakup semua aspek pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, dan kinerja instansi pemerintah dari tahun sebelumnya.

“Persiapkan dengan baik Surat Pertanggungjawaban Kewajiban (SPJ) dan semua laporan lain yang diminta oleh tim BPK. Jangan tunggu diminta berkali-kali – OPD harus proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung. Berikan dukungan penuh dan informasi yang akurat, jelas, dan transparan,” ujarnya.

Wabup juga menyampaikan harapan bahwa dengan persiapan yang matang dan kerjasama yang baik dari semua pihak, Pemkab Kepahiang akan mendapatkan opini penilaian yang lebih baik (unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian) pada tahun depan. Opini ini bukan hanya tanda keberhasilan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga akan meningkatkan citra Pemkab Kepahiang di mata masyarakat dan lembaga terkait.

“Kita semua tahu betapa pentingnya opini BPK bagi kepercayaan masyarakat dan pendanaan dari pusat. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa pemeriksaan ini berjalan lancar dan kita bisa menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kepahiang dilakukan dengan benar, transparan, dan akuntabel,” pungkas Wabup Abdul Hafizh, yang kemudian ditutup dengan harapan agar semua kebijakan dan arahan yang disampaikan bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh elemen Pemkab Kepahiang.

Bupati Kepahiang, H.Zurdi Nata, S.IP mengatakan pada Senin (7/7/2025) sore, dirinya sudah mendapatkan presentasi dari BKP RI, mengenai tindak lanjut LHP ini.

Dari data BPK, Tuntutan Ganti Rugi atau TGR sebesar Rp 7 miliar. Kini sudah dikembalikan 81 persen, atau sekitar Rp 5,6 miliar ke kas daerah (kasda).

“Progres kita, itu nomor tiga atau nomor empat se-provinsi Bengkulu,” kata Nata kepada kepada awak media Senin (7/7/2025).

Untuk di sisa semester II 2025 ini, Bupati Kepahiang telah memerintahkan seluruh OPD yang ada di ruang lingkup Pemkab Kepahiang untuk terus menindaklanjuti LHP BPK, sehingga pengembalian TGR bisa mencapai 100 persen.

“60 hari waktu tindak lanjut dari BPK berikan, itu cukup. Tidak perlu perpanjangan lagi,” ungkap Bupati Kepahiang Zurdi Nata.

Seperti diketahui, LHP BKP sendiri memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke Pemkab Kepahiang tahun 2024, karena ada temuan dan ketekoran kas kurang lebih Rp 7 miliar.

Padahal diketahui, laporan keuangan tahun 2023 lalu, Pemkab Kepahiang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penilaian tertinggi yang diberikan BPK.

Namun, untuk tahun 2024, ada penurunan atau degradasi, dengan hanya mendaparkan WDP, satu tingkat diatas Tidak Wajar (TW).

Penyebabnya dikatakan jelas, ada tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Kepahiang yang kasusnya kini tengah ditangani Kejari Kepahiang.

Akibat kasus korupsi yang terjadi, ada ketekoran kas, yang tidak bisa dibenarkan secara aturan.

Meski demikian, Nata mengatakan LHP BPK ini tetap menjadi motivasi bagi Pemkab Kepahiang untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah kedepan. (aa)

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Ir. Abdul Hafizh, M.Si., Sekda Dr. Hartono, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepahiang.

Ramzuhri, Penanggung Jawab Tim Pemeriksa dari BPK, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan akan difokuskan pada beberapa aspek penting. “Sasaran pemeriksaan ini antara lain adalah kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2024, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern,” ujar Ramzuhri. Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan akan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP menekankan pentingnya kerja sama dari seluruh jajaran. “Saya memerintahkan seluruh Kepala OPD dan pihak terkait agar bersikap kooperatif dalam memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh tim BPK,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kelancaran proses pemeriksaan, Bupati juga mengeluarkan instruksi khusus. “Selama pemeriksaan berlangsung, saya minta kepada seluruh kepala OPD untuk tidak melakukan perjalanan dinas,” ujarnya.

Bupati pun menyampaikan harapannya agar Pemkab Kepahiang dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Kita berharap hasil pemeriksaan ini dapat mengantarkan Kabupaten Kepahiang memperoleh opini WTP sebagai wujud nyata akuntabilitas keuangan pemerintah daerah,” harapnya.

Pemeriksaan oleh tim BPK dijadwalkan berlangsung selama 25 hari kalender ke depan.