Inspektor Daerah Kabupaten Kepahiang, Dedi Candira, WP S.Sos M.Ap, pada Selasa (3/2/2026) menjelaskan bahwa kasus tiga ASN yang tersandung hukum masih menunggu putusan inkrah dari pengadilan. “Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, sesuai aturan, ASN yang tersandung perkara tipikor akan dikenai sanksi pemecatan. Setelah ada putusan inkrah, proses pemberhentian ketiga ASN ini akan dilaksanakan,” ujarnya.

Terhadap kasus ASN yang tidak masuk kerja lebih dari 40 hari, Dedi menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima dokumen pelaporan yang menjadi syarat untuk melakukan pemeriksaan. Namun, pihaknya telah menerima tembusan nota dinas terkait hal tersebut. “Jika dokumen sudah lengkap, Inspektorat akan melakukan pemeriksaan. Jika terbukti melanggar disiplin berat, ASN ini juga berisiko terkena PDTH,” jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ketidakhadiran tanpa alasan sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun dapat mengakibatkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Selain itu, jika tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 10 hari kerja tanpa alasan sah, ASN juga dapat diberhentikan. Bagi yang tidak masuk kerja selama 21-24 hari dalam setahun akan dikenai sanksi penurunan jabatan, sedangkan 25-27 hari akan dibebaskan dari jabatan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh sebelumnya juga pernah menegaskan bahwa ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat akan kehilangan seluruh haknya, termasuk tunjangan dan uang pensiun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diperbarui dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Bupati melakukan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas dan ruang kerja, antara lain ruang mini video conference, ruang server, ruang kepala bidang, serta ruang kerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana prasarana serta aktivitas kerja yang berjalan di lingkungan dinas tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati menyampaikan arahan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Diskominfo agar terus meningkatkan disiplin kerja dan kinerja. Ia menegaskan bahwa kebijakan Pemkab Kepahiang yang tetap mempertahankan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus diimbangi dengan tanggung jawab serta kinerja yang optimal.

Menurutnya, pejabat eselon memiliki peran penting dalam menjaga disiplin kerja ASN, terutama terkait kehadiran dan capaian kinerja. Ia juga meminta agar penilaian terhadap ASN dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jika ada ASN yang hadir tetapi tidak menunjukkan kinerja, maka TPP yang dibayarkan disesuaikan dengan ketentuan, yakni berdasarkan kehadiran. Penilaian ini harus dilakukan secara adil dan transparan,” ujar Wakil Bupati.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran pimpinan unit kerja dalam melakukan pembinaan terhadap ASN, sehingga peningkatan disiplin dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda Wakil Bupati dalam rangka silaturahmi serta pemantauan langsung terhadap kondisi organisasi perangkat daerah (OPD). Pemkab Kepahiang berharap melalui kegiatan ini, kinerja ASN di lingkungan pemerintah daerah dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan melalui undian acak dalam acara tasyakuran yang digelar Kamis (8/1/2026) di Masjid Agung Baitul Hikmah Kepahiang. Kegiatan tersebut diisi dengan shalat Maghrib dan Isya berjamaah serta ceramah agama, dihadiri oleh sejumlah pejabat penting termasuk Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.Ip; Wakil Bupati Ir. Abdul Hafizh, M.Si; Ketua DPRD Gregory Dayefiandro; serta Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Zainal, S.Sos, bersama unsur Forkopimda, kepala OPD, dan masyarakat Kepahiang.

Dalam sambutannya, Bupati Zurdi mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur dan mendoakan Kabupaten Kepahiang agar semakin maju dan sejahtera.

“Tasyakuran ini merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Mari kita terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Kepahiang yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Acara tasyakuran juga diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan dan mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan serta menjaga kerukunan daerah.

Setelah Bupati Zurdi menyampaikan serangkaian arahan penting kepada peserta apel, Wabup Abdul Hafizh kemudian mengambil alih panggung untuk menyampaikan poin-poin krusial yang menjadi perhatian bersama. Yang paling menonjol adalah pengumuman resmi bahwa Pemerintah Daerah Kepahiang telah sepakat tidak melakukan pemotongan TPP pada tahun 2026 untuk seluruh pegawai ASN dan PNS di lingkungan kabupaten. Kabar ini langsung mendapatkan tanggapan positif dari para peserta, yang terlihat lega dan senang karena kebijakan ini sungguh membawa angin segar.

Namun, kebahagiaan itu disertai dengan panggilan tegas untuk meningkatkan kinerja dan disiplin. Wabup Hafizh menekankan bahwa kebijakan tidak ada pemotongan TPP, tidak boleh diartikan sebagai keleluasaan untuk melalaikan tugas. Ia bahkan memberikan peringatan yang tegas kepada seluruh kepala OPD yang hadir.

“Tidak ada lagi kepala OPD yang memberi dispensasi kepada ASN yang malas, yang sering absen tanpa alasan jelas, atau yang tidak menyelesaikan tugas sesuai target. Jika masih terjadi kasus seperti itu di instansi masing-masing, maka yang akan kita potong bukan TPP pegawai tersebut-tetapi TPP kepala OPD yang bersangkutan,” tegas Wabup.

Peringatan ini dianggap sangat penting karena selama ini, beberapa kasus kinerja ASN yang kurang memuaskan seringkali tidak ditindak tegas karena kurangnya pengawasan dari atasan langsung. Dengan kebijakan ini, Wabup berharap kepala OPD akan lebih bertanggung jawab dalam memantau dan menilai kinerja setiap pegawai di bawah naungannya. Ia menambahkan bahwa setiap kepala OPD harus memastikan bahwa seluruh ASN di instansinya bekerja dengan penuh dedikasi dan memberikan pelayanan terbaik.

Selain membahas tentang TPP dan kinerja ASN, Wabup Hafizh juga mengingatkan bahwa tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu telah mulai melakukan pemeriksaan menyeluruh di lingkungan Pemkab Kepahiang. Pemeriksaan ini mencakup semua aspek pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, dan kinerja instansi pemerintah dari tahun sebelumnya.

“Persiapkan dengan baik Surat Pertanggungjawaban Kewajiban (SPJ) dan semua laporan lain yang diminta oleh tim BPK. Jangan tunggu diminta berkali-kali – OPD harus proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung. Berikan dukungan penuh dan informasi yang akurat, jelas, dan transparan,” ujarnya.

Wabup juga menyampaikan harapan bahwa dengan persiapan yang matang dan kerjasama yang baik dari semua pihak, Pemkab Kepahiang akan mendapatkan opini penilaian yang lebih baik (unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian) pada tahun depan. Opini ini bukan hanya tanda keberhasilan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga akan meningkatkan citra Pemkab Kepahiang di mata masyarakat dan lembaga terkait.

“Kita semua tahu betapa pentingnya opini BPK bagi kepercayaan masyarakat dan pendanaan dari pusat. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa pemeriksaan ini berjalan lancar dan kita bisa menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kepahiang dilakukan dengan benar, transparan, dan akuntabel,” pungkas Wabup Abdul Hafizh, yang kemudian ditutup dengan harapan agar semua kebijakan dan arahan yang disampaikan bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh elemen Pemkab Kepahiang.

“Benar, yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai ASN di Kabupaten Kepahiang. Hal tersebut disampaikannya secara langsung kepada saya selaku kuasa hukumnnya”, ujar Kuasa Hukum ASN Bastian Ansori, S.H, saat dihubungi melalui telepon washap, Senin (10/11/2025).

Kuasa hukum ASN tersebut belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah hukum yang akan diambil. Namun, informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa ASN yang bersangkutan telah mengetahui keputusan pemecatan tersebut dan menyatakan keberatannya.

“Klien kami sudah mengetahui informasi pemecatan ini dan merasa keberatan. Namun, untuk langkah hukum selanjutnya, seperti pengajuan keberatan atau penuntutan, masih dalam pertimbangan,” tambah Kuasa Hukum ASN.

Kasus ini bermula ketika sebuah video yang memperlihatkan seorang ASN menginjak Alquran beredar luas di media sosial dan menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Kepahiang kemudian mengambil tindakan cepat dengan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kebenaran video tersebut.

Setelah melalui proses investigasi, tim menemukan bukti yang menguatkan bahwa ASN tersebut memang melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Pemda Kepahiang kemudian memutuskan untuk memberhentikan ASN tersebut.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menegakkan disiplin dan menjaga citra ASN. Selain itu, keputusan ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi ASN lainnya untuk selalu menjaga perilaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika

Keputusan ini diambil sebagai respons tegas atas perbuatan ASN tersebut yang dinilai telah mencoreng citra pemerintah daerah dan melukai perasaan masyarakat. Sanksi berat ini diberikan setelah melalui proses pemeriksaan dan investigasi yang mendalam oleh tim khusus yang dibentuk oleh Pemkab Kepahiang.

“Kami tidak mentolerir segala bentuk tindakan yang merendahkan agama dan nilai-nilai luhur bangsa. ASN seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, S.Pd, S.H, M.Pd, MH.

Jenis sanksi yang diberikan belum diumumkan secara rinci, namun dipastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN yang melakukan pelanggaran berat. Pemerintah Kabupaten Kepahiang berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh ASN untuk selalu menjaga etika dan moralitas dalam bertindak, baik di dunia nyata maupun di media sosial.

Kasus ini menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Kepahiang. Banyak yang mengapresiasi tindakan cepat dan tegas dari Pemkab Kepahiang dalam menangani masalah ini.

Dalam arahannya bupati mengajak para ASN untuk meningkatkan kembali kedisiplinan ASN. Bupati meminta penegakan disiplin harus serius dilaksanakan sebagai penunjang dalam mensukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati Kepahiang.

“Peningkatan disiplin ini kunci keberhasilan visi dan misi bupati dan wakil bupati Kepahiang. Selain itu juga tingkatkan lagi kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing,” sampai bupati.

Selain itu, berdasarkan pengalaman selama retret di Magelang kemarin. Bupati meminta kepada seluruh OPD untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong dengan program Jum’at bersih.

“Saya minta kepada OPD untuk melakukan kegiatan Jum’at bersih di OPD masing-masing. Bila perlu budaya bersih-bersih ini sampai ke desa-desa. Kita akan berikan reward OPD terbersih dan desa terbersih,” tambah bupati.

Senada dengan bupati, wakil bupati mengajak semua ASN dan non ASN serta semua pihak untuk bekerja sama memberikan yang terbaik kepada masyarakat serta mendukung program kerja bupati dan wakil bupati.

“Saya minta keaktifan saudara-saudara sekalian dalam mendukung program pemerintah melalui visi dan misi ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kepahiang,” kata wabup.

Terkait dengan program kerja, disampaikan wakil bupati bahwa akan segera mengumpulkan kepala OPD untuk mensinkronkan kegiatan di OPD dengan program kerja bupati dan wakil bupati.

“Kita akan mengadakan rakor bersama kepala OPD untuk mensinkronkan program kerja yang ada di OPD dengan program kerja bupati dan wakil bupati,” tutup Wabup.