Dalam PMK tersebut, pemerintah menetapkan pagu Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp60,57 triliun. Dana ini dialokasikan untuk seluruh desa di Indonesia guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan.

PMK juga mengatur dua skema utama Dana Desa, yaitu Dana Desa reguler dan skema khusus untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari kebijakan penguatan ekonomi desa.

Dana Desa reguler disalurkan sesuai mekanisme yang telah berjalan, sedangkan Dana Desa untuk KDMP difokuskan pada pembangunan fisik seperti gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi. Dana tersebut tidak diperuntukkan bagi operasional rutin KDMP.

Pengalokasian Dana Desa dilakukan melalui empat komponen: Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula. Selain itu, pemerintah juga menyediakan insentif, antara lain bagi desa dengan kinerja usaha KDMP yang baik.

Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan pada pembangunan berkelanjutan, meliputi penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur desa, digitalisasi desa, serta dukungan kebijakan pemerintah pusat.

Mengenai penyaluran, Dana Desa reguler mengalir dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Desa (RKD). Sementara Dana Desa untuk KDMP disalurkan dari RKUN ke rekening penampung berdasarkan rekomendasi pemerintah pusat, namun tetap dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui perubahan APBDes setelah disahkan.

PMK juga menetapkan status pembentukan KDMP sebagai indikator tambahan dalam penilaian kinerja desa, yang berpengaruh terhadap alokasi kinerja dan insentif yang diterima.

Pemerintah mengimbau pemerintah desa untuk mempelajari dan memahami ketentuan tersebut agar pengelolaan Dana Desa berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Korban yang menghembuskan napas terakhir bernama Adi Rahmadan (25 tahun), warga Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Pria muda tersebut merupakan sopir truk dengan nomor polisi BE 8105 JX.

Kasus pertama kali dilaporkan oleh petugas pengelola rest area TI 68A sekitar pukul 06.10 WIB, sebelum kemudian penanganan dilanjutkan oleh petugas dari unit 231A dan 243. Saat ditemukan, tubuh korban tergantung dengan seutas tali yang diikatkan pada besi sisi kendaraan.

“Setelah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, kami menemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa dengan cara gantung diri,” ujar petugas unit 231A, Didi Maryadi, dalam keterangannya.

Setelah menemukan kondisi korban, satpam rest area segera mencari rekannya di dalam truk dan menemukan kernet bernama Reza yang sedang tertidur.

Dari keterangan Reza kepada pihak kepolisian, sebelum kejadian mereka sempat berhenti untuk beristirahat di lokasi tersebut. Adi terlebih dahulu beristirahat, kemudian Reza menyusul untuk beristirahat di dalam truk. Menurut Reza, korban kerap mengeluhkan masalah hutang dan bahkan pernah mengutarakan keinginannya untuk mengakhiri hidup.

Pihak keluarga sudah mendapatkan pemberitahuan terkait kejadian ini. Saat ini jenazah Adi Rahmadan dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Kepahiang untuk ditempatkan di rumah duka Desa Taba Air Pauh, sebelum dilakukan proses pemakaman sesuai adat istiadat setempat.

Kejadian ini pertama kali dilaporkan oleh petugas TI 68A sebelum kemudian ditindaklanjuti oleh petugas dari unit 231A dan 243. Kendaraan yang dikendarai korban adalah truk dengan nomor polisi BE 8105 JX.

“Kami menerima informasi awal dari petugas TI 68A sekitar pukul 06.10 WIB. Setelah melakukan pemeriksaan di lokasi, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan cara gantung diri,” ujar petugas dari unit 231A, Didi Maryadi, dalam keterangan singkatnya.

Petugas dari unit 243, Roby Hendratmo, menambahkan bahwa penyebab pasti kejadian dan kronologi lengkap masih dalam penyelidikan. “Sampai saat ini, kami belum dapat memastikan apa yang menjadi penyebab tindakan bunuh diri tersebut. Pihak kami sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ucapnya.

Pihak keluarga korban telah mendapatkan pemberitahuan terkait kejadian ini. Saat ini jenazah Adi Ramadhan dalam perjalanan menuju rumah duka di Desa Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu untuk kemudian dilakukan proses pemakaman sesuai dengan adat istiadat setempat.

Dalam pesan singkat melalui WhatsApp, Bupati menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk meminta dukungan pemerintah pusat terkait upaya peningkatan produksi dan produktivitas kopi melalui program peremajaan tanaman kopi.

“Kita minta pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk dapat membantu masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam peningkatan produktivitas kopi melalui program peremajaan tanaman kopi,” ujar Bupati.

Ia berharap kunjungan ini dapat mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, guna mendorong pembangunan perkebunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi petani di Kepahiang.

Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP pada Selasa (27/1/2026) dalam acara yang diselenggarakan di JIExpo Jakarta.

UHC Awards adalah apresiasi bagi pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) – kondisi di mana seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan baik, sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya dan risiko finansial masyarakat dapat diminimalkan.

“Capaian ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara Pemkab Kepahiang, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Bupati Kepahiang Zurdi Nata.

Menurutnya, pencapaian UHC bukan sekadar mengejar angka statistik, melainkan cerminan komitmen berkelanjutan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata.

“Program kesehatan ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus langkah konkret dalam menjawab persoalan layanan kesehatan di Kabupaten Kepahiang,” katanya di sela kegiatan.

Bupati menegaskan program UHC akan terus dilanjutkan selama masa kepemimpinannya, dengan harapan pelayanan di fasilitas kesehatan semakin dipermudah – terutama terkait sistem rujukan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“Semoga masyarakat semakin nyaman memanfaatkan layanan JKN,” tambahnya.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung di Kota Batam, Selasa (20/1/2026).

Dalam dialog bertema ‘Arah Kebijakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Daerah’, Gus Ipul menekankan bahwa para kepala daerah merupakan pihak yang menentukan siapa saja yang berhak mengenyam pendidikan di sekolah gratis tersebut.

“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, walikota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” tegas Gus Ipul di depan peserta yang sebagian besar merupakan para bupati dari seluruh Indonesia.

KEPAHIANGNEWS.com- KEPAHIANG – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 5 Ir Darmawansyah melakukan reses masa sidang pertama tahun 2025 di Kabupaten Kepahiang. Wakil rakyat dari Partai Golkar ini menjaring aspirasi masyarakat dengan menggelar dialog terbuka kepada warga yang menghadiri reses diwilayah Kecamatan Muara Kemumu dan Kecamatan Ujan Mas 24 Februari hingga 28 Februari 2025.

Darmawansyah mengatakan aspirasi masyarakat yang disampaikan pada reses akan menjadi bahan baginya untuk mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui lembaga DPRD Provinsi Bengkulu, agar dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Kabupaten KEpahiang.

“Mayoritas yang disampaikan masyarakat masih seputar pembangunan inprastruktur, kemudian bidang kesehatan meminta adanya bidan desa hingga pembangunan Pukesmas Pembantu (Pustu),” ungkap Darmawansyah.

Ia mengatakan sesuai dengan tujuan dilakukan kegiatan reses, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kebutuhan ditengah masyarakat itu akan dibawa kedalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

“Ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral politik dan konstituensi di Dapil sebagai bentuk dan wujud perwakilan dalam pemerintahan,” tega Darmawansyah.

Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses nantinya akan di perjuangkan lembaganya di DPRD Provinsi. Sehingga pembangunan inprastruktur jalan, jembatan dan bidang kesehatan peserta pembangunan pustu dapat diperjuangkan sehingga terakomodir dalam APBD mendatang.

“Saya juga berharap apa yang di usulkan oleh masyarakat baik itu Bidang kesehatan seperti bidan desa atau pustu, dapat terealisasi dengan baik. Sebagai wakil rakyat wajib memperjuang kan apa yang di keluh kan oleh masyarakat namun semua butuh waktu dan proses,” tutur Darmawasnyah.

Rerporter : Feri Arisandi
Editor : A. Candra

Dandim 0409 Letkol Arh. Moch Erfan Yuli Saputro melalui Perwira Penghubung (Pabung) Kepahiang, Mayor Infanteri Retno Suwarno mengatakan sejauh ini, pihaknya sudah melakukan uji coba di dua sekolah di Kepahiang, yakni SDN 01 Kandang, Seberang Musi, dan SDN 10 Tebat Karai.

“Uji coba ini untuk melihat kesiapan kita untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini,” kata Mayor Retno pada Rabu (22/1/2025).

Selain melakukan uji coba di sekolah, Mayor Retno juga mengatakan pihaknya sudah mendata jumlah siswa di setiap sekolah yang ada di Kepahiang, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi.

Kemudian, dapur umum juga sudah disiapkan di wilayah Rejang Lebong, jika nanti program ini berjalan terpusat.

“Dan kalau program langsung berjalan merata di semua wilayah, kita akan mendirikan dapur umum di desa atau yang dekat sekolah,” ujar dia.

Secara umum, Mayor Retno mengatakan pihak Kodim 0409/Rejang Lebong sudah siap melaksanakan program ini. Termasuk, mendata rumah makan yang ada sebagai jaga-jaga jika dapur umum ada kendala.

Untuk waktu pelaksanaan, tinggal menunggu perintah dari pusat, yang akan turun ke Pemprov Bengkulu.

“Kabarnya kita mulai 3 Februari 2025 mendatang. Tapi kita tunggu, kapan pelaksanaannya,” ungkap Retno.

Penyelenggara Pilkada 2024, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu mesti menjadi terjadinya potensi tak sampainya undangan memilih sebagai perhatian. Termasuk terhadap segala bentuk indikasi permainan curang yang mulai terendus, akan dilakukan oknum untuk kepentingan kelompok tertentu.

Mengenai hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Kepahiang Indra, Rabu 16 Oktober 2024 tak menampik adanya potensi di atas. Selama Pilkada 2024, pihaknya akan menjadikan kondisi di atas sebagai perhatian utama.

Termasuk pula meredam adanya potensi pemilih eksodus, yang bisa saja akan terjadi. Terkait penyebaran undangan memilih lanjutnya, akan dilakukan hingga H-1 hari pencoblosan. Adapun distribusi undangan, akan menjadi tugas para PPS disetiap desa/kelurahan untuk ikut melakukan pemantauan.

“Kalau istilahnya, undangan memilih itu surat C Pemberitahuan. Sebenarnya itu juga bukan seperti undangan seperti umumnya. Artinya, kalaupun tidak ada undangan, warga masih bisa memilih asal sesuai domisili” kata Indra.

Bisa tetap menyalurkan hak pilih di sini lanjutnya, dalam artinya pemilih yang bersangkutan telah terdata di DPT Pilkada 2024 Kabupaten Kepahiang.

Di Kabupaten Kepahiang, KPU telah menetapkan jumlah DPT sebanyak 111.615 pemilih. Jumlah DPT tersebut sudah final. Jika pun ada pergerakan mata pilih diyakini tak signifikan, serta akan tercantum di dalam DPTB.

“Yang tak dapat undangan memilih tetap bisa mencoblos dengan menggunakan e KTP, asalkan sesuai dengan alamat domisili setempat. Untuk surat suara yang diperlukan nanti, akan kita alokasikan dari 2,5 persen surat suara tambahan kebutuhan Pilkada 2024 Kepahiang,” papar Indra.  Adapun surat suara untuk kebutuhan Pilkada 2024 Kabupaten Kepahiang, sebanyak 114.541 lembar.

Mengenai persoalan mata pilih, pihaknya juga telah menerima laporan adanya indikasi data ganda. Di mana, ada pemilih dalam DPT dengan 2 nama dan alamat yang sama, namun dengan NIK berbeda.

Mengantisipasi segala bentuk bentuk potensi kecurangan yang ada, pihaknya akan membekali PPS dalam rangka menghadapi Pilkada 2024 ini. “Di sinilah diperlukan ketelitian PPS nya, menghadapi segala bentuk situasi yang ada kita akan bekali para PPS,” tambah Indra. (**)

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepahiang, Edwar Samsi menekankan bahwa Rakercabsus merupakan momentum penting untuk memanaskan mesin partai dan memastikan kekuatan struktural yang solid sebagai bekal menghadapi Pilkada.

Edwar menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki struktur organisasi yang lengkap dari tingkat cabang hingga subranting, dan semua elemen kepengurusan perlu bergerak aktif.

“Kami harus bersatu untuk memenangkan Nata-Hafish  dalam Pilkada Kabupaten Kepahiang yang akan digelar pada 27 November mendatang,” kata Edwar Samsi usai Rakercabsus PDI Perjuangan Kabupaten Kepahiang, Senin 12 Oktober 2024.

Selain itu, Rakercabsus bertujuan untuk memastikan kesiapan saksi-saksi partai dalam mengamankan suara di tempat pemungutan suara (TPS), serta membahas strategi pemenangan dan memperkenalkan calon kepada masyarakat. Dia juga menyoroti pentingnya semangat gotong royong yang menjadi landasan pemikiran Bung Karno.

“Semangat gotong royong harus tetap terjaga, karena persaingan di Pilkada sangat ketat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kader untuk memanfaatkan media sosial secara maksimal. Edwar menekankan pentingnya manajemen media sosial yang efektif dan rencana pelatihan khusus agar partai tetap relevan dalam sosialisasi calon.

“Media sosial juga menjadi fokus utama partai; jika kita tidak memanfaatkannya, kita akan tertinggal,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah ini, PDI Perjuangan berkomitmen untuk memperkuat posisi dan menghadapi tantangan Pilkada 2024 dengan semangat yang tak tergoyahkan. (aa)