Kegiatan ini merupakan wujud nyata syukur kepada Allah SWT, serta upaya untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kasih sayang antar sesama.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Kautsar: “Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah.” Ayat ini menjadi pengingat bahwa syukur terbaik dapat diwujudkan melalui berbagi kebaikan.

Sistem Patungan, Lebih Ringan dan Mudah
Panitia menyediakan paket donasi qurban berupa 1 ekor sapi dengan sistem patungan. Satu ekor sapi dapat diikuti oleh 7 orang, dengan biaya per orang sebesar Rp 2.600.000,-.

Sistem ini dirancang agar lebih memudahkan dan meringankan beban bagi siapa saja yang ingin berkurban namun ingin berbagi dengan saudara lainnya.

“Mari Jadikan Qurban Sebagai Jejak Kebaikan”
Ketua Panitia Donasi Qurban SDIT Cahaya Robbani, M. Andy Hermansyah, mengajak seluruh masyarakat untuk tidak melewatkan momen mulia ini.

“Kami mengajak Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat untuk tidak membiarkan Idul Adha berlalu begitu saja tanpa jejak kebaikan. Mari jadikan kurban tahun ini sebagai bukti nyata cinta kita kepada Sang Pencipta dan sesama. Mengejar rida Allah melalui tumpahnya darah hewan kurban. Bismillah, mari berkurban bersama kami,” ajak Ustadz Andy dengan penuh semangat.

Melalui qurban, diharapkan dapat terjalin silaturahmi yang erat serta kebahagiaan dapat dirasakan oleh banyak orang, terutama mereka yang membutuhkan.

CARA PENDAFTARAN:
Bagi yang berminat, silakan hubungi narahubung berikut:

📞 Ustadz Andy: 0857-8900-2818
📞 Ustadz Dwi Astoto: 0821-7307-5692

Yuk, amankan tempatnya sekarang sebelum penuh! Semoga menjadi amal jariyah yang diterima disisi Allah SWT.

Kegiatan ini berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh Camat Ujan Mas, Agus Fernandes, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa Air Hitam Rasdan Efendi, serta seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam penyaluran kali ini, tercatat sebanyak 8 KPM menjadi penerima manfaat. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp 1.200.000 yang merupakan akumulasi untuk jangka waktu 3 bulan, mulai dari Januari hingga April 2026.

Kepala Desa Air Hitam, Rasdan Efendi, menyampaikan bahwa program ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah dalam upaya meringankan beban ekonomi warga.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyalurkan bantuan ini. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semoga bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat dan membantu meringankan pengeluaran keluarga,” ujar Kades Rasdan dengan penuh harap.

Sementara itu, Camat Ujan Mas, Agus Fernandes, yang turut hadir memantau jalannya kegiatan, mengapresiasi langkah pemerintah desa. Ia berpesan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tepat guna.

“Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan penyaluran ini yang berjalan lancar. Semoga bantuan ini benar-benar menjadi berkah dan bisa digunakan untuk kebutuhan pokok yang mendesak. Pemerintah terus berupaya hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ungkap Agus Fernandes.

Pemerintah Desa Air Hitam berharap, melalui program BLT Dana Desa ini, dapat memberikan dampak positif yang nyata serta mampu sedikit banyak membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara aparat dan masyarakat. Jika di lapangan ditemukan potensi lahan dan tenaga kerja yang siap, pihak kepolisian siap memberikan dukungan nyata.

“Personel harus proaktif mengajak warga menanam jagung. Jika ada lahan dan tenaga yang tersedia, Polres Kepahiang siap berkontribusi melalui bantuan bibit maupun pupuk agar hasilnya maksimal,” tegas Kapolres Kepahiang Yuriko.

Tak hanya itu, ia juga menginstruksikan agar setiap kendala yang muncul di desa-desa segera dicarikan solusi terbaik. Pelaksanaan program tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah desa, melainkan bisa dikembangkan dengan skema yang saling menguntungkan, seperti sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Hal ini dilakukan agar program dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak.

Lebih lanjut, Kapolres memerintahkan agar kegiatan ini disinergikan dengan tugas rutin Bhabinkamtibmas saat berkunjung ke desa-desa. Dengan demikian, pendekatan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

“Manfaatkan momen kunjungan Bhabinkamtibmas untuk mensosialisasikan dan mendorong program ini. Jangan lupa juga catat dan masukkan data warga yang sudah menanam jagung secara mandiri ke dalam laporan program, agar data kita lengkap dan akurat,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Polres Kepahiang berharap dapat berkontribusi besar dalam mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah hukumnya.

Sumber : Medsos Humas Polres Kepahiang

Berdasarkan pemeriksaan pihak berwajib dan keterangan resmi dari Dinas terkait, S-M diketahui masih berstatus sebagai istri sah orang. Meski sudah ditalak suaminya sekitar dua bulan lalu, namun secara administrasi negara, perceraian mereka belum resmi dicatatkan.

Sementara itu, pria yang menjadi kekasihnya kini diketahui berinisial R (34), warga Kelurahan Dusun Kepahiang yang berstatus duda. Hubungan asmara keduanya ini yang kemudian menjadi pemicu konflik.

“Usut punya usut, aksi nekat ini dilakukan karena keinginannya untuk menikah dengan pacarnya tidak direstui oleh keluarga. Alasannya wajar, karena status S-M secara hukum negara masih istri sah orang lain, belum ada kepastian hukum mengenai perceraiannya,” ungkap Kabid PPA DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang, Yuliaili, SKM.

Diketahui, setelah berhasil dibujuk turun dari tower oleh personel Satreskrim Polres Kepahiang, S-M dan R langsung diamankan dan diperiksa intensif di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang hingga pukul 23.00 WIB.

Proses pemeriksaan dan mediasi juga turut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, serta aparat kecamatan dan desa setempat untuk mencari jalan tengah atas masalah ini.

Menanggapi kejadian memilukan ini, pihak DPPKBP3A yang dipimpin Linda Rospita, SH MH langsung turun tangan memberikan pendampingan. Pihaknya berkomitmen memberikan dukungan psikologis agar korban tidak kembali melakukan tindakan yang membahayakan nyawa.

“Sesuai tugas kami, kami melakukan pendampingan terhadap S, menenangkannya agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Kami juga akan lakukan pendampingan secara psikologis,” tegas Yuliaili.

Kasus ini pun menjadi sorotan publik, mengingat status hukum yang belum jelas menjadi akar dari permasalahan yang nyaris merenggut nyawa seorang wanita di Kepahiang.

Kejadian yang berlangsung cukup lama ini sontak menarik perhatian warga sekitar yang berkerumun untuk menyaksikan. Mengetahui hal tersebut, pihak kepolisian dari Polres Kepahiang, jajaran Damkar, serta pihak Kecamatan Kepahiang langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pembujukan.

Diketahui, pelaku berhasil memanjat tower tersebut hingga mencapai ketinggian kurang lebih 30 meter. Proses pembujukan berlangsung alot dan memakan waktu cukup lama, hingga mencapai lebih dari 2 jam. Berbagai pendekatan dilakukan oleh personel gabungan agar korban mau turun dan tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri.

Setelah negosiasi berjalan cukup panjang, akhirnya pelaku bersedia turun dari posisinya dengan satu syarat khusus. Ia meminta agar warga yang sedang berkerumun di sekitar lokasi segera pulang atau menjauh dari area tower.

Setelah kondisi di sekitar lokasi mulai sepi, pelaku akhirnya turun dengan aman. Untuk sementara ini, wanita atau pelaku tersebut langsung diamankan dan dijemput menggunakan kendaraan dinas Polres Kepahiang untuk dibawa ke kantor polres guna dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terkait motif kejadian ini.

Fokus pengecekan kali ini ditujukan untuk memastikan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Irban II Inspektorat Kepahiang, Neki Budiman, SE, MM menjelaskan, dalam kegiatan tersebut tim memeriksa berbagai aspek krusial. Mulai dari dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes, administrasi keuangan, hingga realisasi fisik pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.

“Evaluasi ini bertujuan memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan. Kita melihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya,” jelas Neki.

Dari hasil pemeriksaan sementara di dua kecamatan tersebut, Inspektorat mengaku belum menemukan adanya indikasi penyelewengan atau temuan besar yang merugikan keuangan negara.

Namun, Neki menegaskan kondisi tersebut tidak serta merta menutup kemungkinan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki atau didalami lebih lanjut. Pasalnya, proses audit dan verifikasi data masih terus berlangsung.

“Sejauh ini belum ada temuan yang signifikan. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali, karena proses evaluasi masih berlangsung dan akan terus kita dalami,” tegasnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Diharapkan dengan monev rutin, pemerintah desa semakin tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tidak berhenti di situ, Inspektorat juga telah menyusun jadwal untuk melakukan pemeriksaan serupa di wilayah lainnya. Dua kecamatan berikutnya yang masuk target adalah Kecamatan Merigi dan Kecamatan Bermani Ilir.

Akan tetapi, untuk pelaksanaan di Kecamatan Bermani Ilir diperkirakan belum bisa terealisasi di tahun ini. Hal ini lantaran adanya potensi refocusing atau pengalokasian ulang anggaran yang berdampak pada kegiatan pengawasan.

“Kita memang merencanakan monev di Merigi dan Bermani Ilir. Tapi untuk Bermani Ilir, kemungkinan belum bisa dilakukan tahun ini karena ada potensi refocusing anggaran,” tambahnya.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan ini, Inspektorat berharap pengelolaan Dana Desa di seluruh Kepahiang dapat berjalan lebih baik, transparan, dan bebas dari korupsi. Sehingga kepercayaan masyarakat meningkat dan pembangunan desa bisa berjalan merata.

Diketahui, pelaku sejak menjadi menantu keluarga tersebut tidak memiliki harta atau usaha sendiri. Mertuanya yang merupakan tokoh masyarakat dan pengusaha kopi ternama kemudian memberikan kepercayaan penuh, mulai dari modal usaha hingga wewenang mengelola penjualan biji kopi yang sudah berjalan lama. Bahkan, pelaku juga diberi modal tambahan untuk membeli biji kopi sendiri guna mengembangkan usahanya.

“Setiap pengiriman barang, dia dapat keuntungan Rp 10 juta rupiah. Dengan modal yang diberikan dan keuntungan itu, seharusnya dia sudah cukup mapan untuk menghidupi istri dan anak yang baru lahir, bahkan lebih dari cukup,” ujar Neni Putri Darusalam, kakak ipar pelaku, saat diwawancarai.

Namun, alih-alih menjaga amanah, pelaku justru melakukan tindak kriminal dengan menggelapkan uang usaha tersebut. Menurut Neni, ia tidak mengerti apa yang ada di pikiran pelaku hingga berani melakukan hal tersebut.

“Saya benar-benar tidak tahu isi otaknya apa. Sudah diberi kepercayaan, diberi modal, hidup sudah cukup enak, tapi malah menggelapkan uang orang tua. Uang itu dipakai buat foya-foya dan menghidupi wanitanya yang diduga selingkuhannya,” tegas Neni.

Sampai saat ini, kerugian yang dialami keluarga mencapai Rp 4,7 miliar rupiah. Namun Neni menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara dan akan dihitung kembali secara rinci.

“Jumlah Rp 4,7 miliar itu baru hitungan sementara, belum final. Masih akan kita hitung lagi kerugian yang sebenarnya,” tambahnya.

Saat ini, pelaku sudah diamankan dan ditahan di Polres Kepahiang untuk menjalani proses hukum. Neni dan keluarga berharap pihak kepolisian tidak hanya menahan pelaku utama, tetapi juga menangkap semua pihak yang menikmati hasil uang hasil penggelapan tersebut.

“Keluarga sebenarnya sudah sangat mendukung dan ingin menolong dia. Mungkin ada bujuk rayuan teman-temannya, tapi itu belum bisa dipastikan karena kasus masih didalami. Tapi yang jelas, kami berharap semua yang terlibat dan menikmati uang jerih payah orang tua kami bisa ditangkap semua. Karena aliran dana itu bukan cuma buat foya-foya, tapi dipakai untuk hal lain juga,” pungkas Neni.

Pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan pendalaman kasus untuk mengungkap seluruh jaringan dan aliran dana yang terlibat dalam perkara ini.

Kepahiangnews.com-Kepahiang – Kasus kematian mengenaskan Gita Fitri Ramadani di perkebunan Desa Talang Sawah, Kecamatan Bermani Ilir, kembali menimbulkan tanda tanya besar. Hingga saat ini, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya mengaku belum menerima salinan resmi hasil autopsi jenazah korban dari Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Kuasa Hukum korban, Rustam Efendi, SH, menegaskan hal tersebut pada Selasa (14/4/2026). Menurutnya, dokumen yang diterima sejauh ini hanya berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau biasa disebut SP2HP, bukan laporan medis penyebab kematian yang sesungguhnya.

“Kita hanya diberikan SP2HP saja, bukan hasil autopsi korban dari Lab Mabes Polri. Seharusnya hasil autopsi yang disegel itu dibuka bersama, dibacakan oleh dokter forensik dihadiri semua pihak. Tapi sampai saat ini belum dilakukan,” tegas Rustam.

Padahal, lanjut Rustam, mekanisme yang benar dan transparan seharusnya membuka hasil visum et repertum tersebut secara bersama-sama, baik di hadapan pihak korban maupun keluarga tersangka, agar tidak ada yang ditutup-tutupi.

Dijelaskan Rustam, SP2HP yang diterima isinya hanyalah pembaruan atau laporan perkembangan kasus, yang memuat pokok perkara, tindakan penyidikan yang sudah dilakukan, dan hasil sementara penyelidikan.

Dokumen ini tidak menjawab pertanyaan besar keluarga mengenai penyebab pasti kematian Gita.

Oleh karena itu, pihaknya mengambil langkah tegas. Rustam menyatakan akan segera berkoordinasi langsung ke tingkat Mabes Polri untuk menuntut keterbukaan data tersebut.

“Kita minta hasil autopsi ini diungkap secara terang benderang. Itu akan membuktikan secara ilmiah sebab kematian korban. Mengenai hal ini kita akan berkoordinasi dengan Mabes Polri,” ujarnya.

Tidak berhenti di situ, guna mencari keadilan dan mengungkap seluruh kebenaran, Rustam memastikan akan membawa kasus ini hingga ke tingkat pusat, tepatnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Rencananya, dalam pertemuan tersebut akan dihadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari aparat penegak hukum, dokter forensik, saksi-saksi, hingga bukti-bukti yang ada.

Langkah ekstrem ini diambil lantaran keluarga menilai masih banyak kejanggalan yang terjadi dalam penanganan kasus yang menjerat MK (57) ini. Korban diduga kuat tewas akibat tersengat listrik jerat babi di area perkebunan milik tersangka.

“Membawa kasus ini hingga ke pusat, lantaran pihak keluarga korban menilai masih banyak hal yang janggal dan perlu dikedepankan agar keadilan benar-benar terwujud,” pungkas Rustam.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos MM menegaskan, lahan yang masa Hak Guna Usaha atau HGU-nya sudah tidak diperpanjang tersebut telah dikembalikan ke negara dan siap dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Namun sayang, hingga saat ini progresnya masih terhenti karena dinilai belum ada langkah konkret dari pihak BPN.

Menurut Jono, percepatan pemanfaatan lahan tersebut sangat bergantung pada kesiapan BPN sebagai instansi teknis yang memegang kendali. Pihaknya menegaskan, Pemkab hanya bersifat mendukung, namun “lokomotif” atau penggerak utamanya tetap ada di BPN.

“Kalau progres dari penataan ulang pemanfaatan lahan eks HGU PT TUMS ini, kita masih menunggu time schedule dari BPN. Terkait pemanfaatan tanah negara ini, lokomotifnya memang BPN, Pemkab hanya memberikan support,” terang Jono, Senin (14/4/2026).

“Sementara saat ini belum ada perkembangan signifikan. Ini akan berjalan cepat apabila time schedule dari BPN sudah ada, sehingga kita tahu step by step yang akan dilakukan,” tambahnya.

Jono juga menyinggung bahwa beberapa kali rapat koordinasi telah dilakukan, namun BPN dinilai belum cukup aktif memaparkan perkembangan riil di lapangan. Padahal, waktu terus berjalan dan ada kepentingan strategis yang menunggu realisasi.

Salah satu prioritas pemanfaatan lahan strategis tersebut adalah untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).

Bahkan, dikatakan Jono, pihak TNI sudah menaruh perhatian besar dan berencana segera melakukan kegiatan di lokasi tersebut.

“Beberapa waktu lalu kami mendampingi Bupati memenuhi undangan Danrem, salah satunya terkait rencana pembangunan Yonif TP agar segera dimulai. Dimana TNI dalam waktu yang tidak lama ini akan melakukan kegiatan disana,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemkab Kepahiang berharap BPN/ATR dapat segera bergerak lebih cepat dan mengimbangi target tersebut. Jono menekankan, meski usulan sudah dikordinasikan hingga ke tingkat Kementerian, namun mekanismenya mewajibkan proses dimulai dari langkah konkret di tingkat daerah.

“Seharusnya BPN bisa lebih mengimbangi agar kinerjanya lebih cepat. Karena pusat sudah mengarahkan, namun teknisnya harus dimulai dari BPN daerah,” pungkasnya.

Aksi pengkhianatan ini sungguh mencoreng wajah keluarga. Ironisnya, dana miliaran rupiah tersebut diduga tidak digunakan untuk pengembangan usaha, melainkan habis untuk kesenangan duniawi.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aliran dana itu diduga besar digunakan untuk foya-foya. Mulai dari menghabiskan waktu di tempat hiburan malam, membeli barang-barang bermerek, hingga diduga kuat digunakan untuk membiayai hubungan terlarangnya dengan wanita lain.

Padahal, tersangka diketahui telah memiliki istri yang tak lain adalah anak kandung korban, bahkan sudah mempunyai seorang anak. Pengusaha kopi ini kini harus menelan pil pahit akibat dikhianati oleh orang yang dianggapnya keluarga sendiri.

Kasus pencurian kepercayaan ini kini ditangani serius oleh Satreskrim Polres Kepahiang. Tersangka pun sudah resmi ditetapkan dan diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Kepahiang AKBP Yuriko Fernanda, SH, S.Ik, MH melalui Kasat Reskrim Iptu Bintang Yudha Gama, S.Trk, S.Ik, pada Senin (13/4/2026).

“Dugaan sementara kerugian mencapai Rp4,7 miliar. Namun, saat ini masih dalam proses tracking oleh penyidik untuk memastikan jumlah pastinya,” jelas Bintang.

Lebih jauh dijelaskan, modus penggelapan ini tidak dilakukan secara sekali, melainkan dilakukan secara berulang-ulang dan terstruktur sejak Oktober 2025 lalu.

Dari pengakuannya, tersangka mengakui telah memotong atau mengambil uang dari sejumlah transaksi penjualan kopi.

“Dari pengakuannya, tersangka melakukan penggelapan secara bertahap, tidak hanya satu kali. Ada sekitar 9 kali transaksi dengan nilai yang bervariasi. Bahkan, kemungkinan bisa lebih, dan ini masih kita dalami,” tegas Kasat.

Terkait nasib uang tersebut, penyidik menemukan indikasi kuat bahwa dana hasil penggelapan dialirkan untuk kepentingan pribadi yang sifatnya hedonistik.

“Beberapa pengakuan mengarah ke penggunaan untuk hiburan malam, pembelian barang mewah, hingga dugaan membiayai wanita lain. Namun semuanya masih terus kami telusuri untuk memastikan alur uang tersebut,” tambahnya.

Saat ini, polisi terus mendalami modus, motif, serta jejak aliran dana. Satu orang tersangka telah diamankan dan dijerat dengan pasal berat terkait tindak pidana penipuan dan perbuatan curang.

Tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 atau Pasal 486, yang mengatur tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang merugikan orang lain.